LBH Dampingi Masyarakat Pasir Gintung Adukan Persoalan Sengketa Lahan Dengan PT. KAI Ke Komisi II DPR RI

Berita - Rabu, 22 September 2021

LBH Bandar Lampung mendampingi masyarakat Pasir Gintung dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI komplek perkantoran DPR MPR Senayan, Jakarta pada hari Selasa 21 September 2021. Dalam RDP tersebut Masyarakat Pasir Gintung bertemu dengan Ketua Komisi II Junimart Girsang serta Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. 

Masyarakat Pasir Gintung yang selama ini berkonflik dengan PT. KAI Divre IV Tanjung Karang membawa permasalahannya pada RDP dengan Komisi II dengan maksud untuk meminta agar permasalahan tanah yang selama ini menjadi polemik dan meresahkan masyarakat untuk dapat segera dituntaskan. Setidaknya masyarakat Pasir Gintung membawa tiga tuntutan yaitu, 1. Hentikan upaya penarikan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT KAI Divre IV Tanjungkarang terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan; 2. Hentikan segala upaya kriminalisasi, pengukuran, dan penggusuran yang dilakukan PT. KAI Divre IV Tanjungkarang maupun oleh pihak-pihak lain terhadap masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menempati tanah dan bangunan; 3. Berikan kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang ditempati masyarakat sejak puluhan tahun lalu.

Sebelumnya diketahui, bahwa sengketa antara masyarakat Pasir Gintung dengan PT. KAI Divre IV Tanjungkarang sudah berlangsung cukup lama. Ketenangan masyarakat diganggu sejak PT. KAI melakukan penertiban aset dengan melakukan pengukuran, dan penggusuran rumah-rumah masyarakat Pasir Gintung sejak tahun 2012 hingga pada tahun 2020. Bahkan puncaknya pada tahun 2018 yaitu pada peristiwa di kriminalisasinya salah satu masyarakat yang menolak aktivitas PT. KAI Divre IV Tanjungkarang tersebut. Sebagian besar masyarakat Pasir Gintung dipaksa membayar sewa terhadap rumah maupun lahan yang mereka tempati oleh PT. KAI Divre IV Tanjungkarang dengan mentransfer sejumlah uang dengan nominal yang berbeda kepada akun virtual atas nama pribadi yang tidak jelas kedudukan dan statusnya. Terlebih situasi hari ini yang sedang pandemi tentu hal tersebut sangat menyengsarakan masyarakat.

Oleh karena itu, pada agenda RDP yang dihadiri langsung oleh masyarakat secara offline di senayan adalah salah satu upaya advokasi kebijakan yang dilakukan untuk mendapatkan proses penyelesaian yang berkeadilan sebagaimana masyarakat Pasir Gintung hari ini adalah orang-orang yang telah menempati tanah dan bangunan selama puluhan tahun yang kemudian diklaim oleh PT. KAI Divre IV Tanjung Karang dengan berdasarkan Grondkaart atau peta tanah yang sudah tidak diakui kekuatan hukumnya sejak 20 tahun pasca disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Padahal berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah, seluruh aset negara yang dahulu merupakan aset Belanda pada masa penjajahan harus dikonversi. Namun PT. KAI tidak pernah melakukan konversi terhadap hak atas tanah berupa Grondkaart dan mendaftarkannya sebagai aset negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Justru PT. KAI telah lalai karena tidak menjalankan perintah Undang-Undang dan menelantarkan tanah yang diklaim sebagai asetnya selama puluhan tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyampaikan akan membahas dan mempelajari berkas-berkasnya lebih lanjut dalam rapat pleno yang kemudian akan disampaikan kepada seluruh pihak. LBH Bandar Lampung sebagai pendamping hukum, advokasi kebijakan yang coba dilakukan bersama masyarakat adalah salah satu upaya untuk mendorong negara dalam hal ini pemerintah untuk turut andil dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat. Terlebih sengketa antara masyarakat dengan PT. KAI tidak hanya terjadi kali ini saja dan dengan masyarakat Pasir Gintung saja, namun hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang wilayahnya berdampingan dengan aset-aset PT. KAI yang masih aktif, terutama di Provinsi Lampung, terdapat banyak aset-aset aktif dari PT. KAI yang tersebar di banyak titik yang tentu akan berpotensi menjadi ledakan konflik di kemudian hari.

tag : LBH Bandar Lampung, Pasir Gintung, Agraria, Sengketa Lahan, PT. KAI, Penggusuran

Bagikan :

Dituduh Sebagai Ekstrimis dan Radikal Mahasiswa Gugat Rektor

Berita - Kamis, 24 Juni 2021

Rabu, 23 Juni 2021, empat mahasiswa menggugat Rektor Universitas Teknokrat Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Sidang kedua yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Bandar Lampung Tedi Romyadi, S.H., M.H berlangsung masih pada tahap dismissal prosedur atau proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Yang menjadi objek gugatan tersebut adalah Surat Keputusan DO dan Skorsing yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Teknokrat.

Gugatan dengan nomor 23/G/2021/PTUN.BL, 24/G/2021/PTUN.BL, 25/G/2021/PTUN.BL, 26/G/2021/PTUN.BL dilayangkan oleh LBH Bandar Lampung sebagai kuasa dari empat mahasiswa Teknik Sipil yang diberikan sanksi DO dan Skorsing pada 8 Juni 2021 kepada Rektor Universitas Teknokrat Indonesia melalui Pengadilan TUN Bandar Lampung. Gugatan tersebut adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan empat mahasiswa tersebut, setelah upaya-upaya non litigasi dilakukan. Sebelumnya pada tanggal 22 April 2021 telah dilakukan upaya mediasi, namun kampus tetap kukuh dengn keputusannya untuk memberikan sanksi dengan dalih melanggar ketentuan akademik.

Namun klarifikasi yang diberikan pihak kampus senyatanya sangat berbeda dengan apa yang menjadi dasar objek gugatan. Bahwa yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Kampus menuduh mahasiswa yang tergabung di dalam Hima Teknik Sipil telah menggagu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme. Bahwa tuduhan dan stigma negatif tersebut diketahui berkaitan dengan aktifitas Hima Teknik Sipil yang mendirikan sekretariat di luar kampus.

Pendirian sekret di luar kampus tentu beralasan, karena pihak kampus sendiri tidak menyediakan sekret khusus yang dapat digunakan untuk kegiatan organisasi dan kemahasiswaan. Pihak Hima sendiri telah melakukan upaya permohonan sekret khusus namun tidak digubris oleh pihak kampus. Bukan memberikan fasilitas bagi kegiatan organisasi dan kemahasiswaan serta menjamin kebebasan akademik, berekspresi dan berserikat pihak kampus justru memberangus hak dasar mahasiswa yang semestinya dijamin, dilindungi dan dihormati oleh pihak kampus. Sanksi DO dan Skorsing dengan pemberian stigma mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme sangat merugikan mahasiswa yang selama ini berkontribusi aktif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Upaya dengan mengajukan gugatan ke PTUN diambil sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung sebagai pendamping hukum untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian yang berkeadilan bagi mahasiswa yang menjadi korban kediktatoran kampus. Namun sangat disayangkan baru pada agenda sidang kedua, mahasiswa diduga telah mendapatkan intervensi dalam bentuk intimidasi dan iming-iming dari pihak kampus melalui senior ke empat mahasiswa teknik sipil tersebut. Dugaan intimidasi dan iming-iming pencabutan sanksi akan dilakukan dengan syarat menyutujui dan menandatangani surat pernyataan bahwa telah mengakui kesalahan dan mencabut gugatannya.

LBH Bandar Lampung sangat mengecam dengan adanya upaya tersebut, karena telah mengingkari proses-proses hukum formil yang sedang berjalan dengan mengintervensi pihak yang sedang berperkara di luar persidangan sehingga mencederai proses-proses peradilan yang bersih dan adil. Perbuatan yang diduga oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut mencerminkan tidak profesionalnya pihak kampus karena tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Padahal sebelumnya LBH Bandar Lampung telah membuka pintu komunikasi seluas-luasnya kepada pihak kampus untuk mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut. Bahwa mahasiswa merupakan korban pelanggaran HAM karena dicap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melakukan kegiatan yang berpotensi ekstrimisme dan radikalisme sehingga harus kehilangan hak atas pendidikan, bereskpresi, berserikat dan berkumpul yang seharusnya dijamin, dilindungi dan dihormati oleh kampus sebagai bentuk tunduk dan patuhnya terhadap konstitusi. 

tag : LBH Bandar Lampung, Gugat Universitas Teknokrat, Sanksi DO dan Skorsing, Teknik Sipil, PTUN Bandar Lampung

Bagikan :

Kampus Otoriter Kebebasan Berpendapat Dibungkam

Berita - Kamis, 25 Februari 2021

Sehubungan dengan adanya upaya kriminalisasi oleh pihak kampus universitas Bandar Lampung terhadap yang melaporkan mahasiswanya karena melakukan aksi menuntut turunnya pungutan SPP, LBH PERS Lampung mengutuk keras kejadian tersebut. Bahwa dalam pelaporan tersebut adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi serta pengkebirian Hak Mahasiswa untuk memperjuangkan turunnya SPP.

Aksi massa bukanlah hal yang luar biasa, mengingat kampus adalah mimbar akademis yang seharusnya tidak alergi dengan aksi protes oleh mahasiswanya. Wajar apabila hari ini mahasiswa menuntut untuk diturunkannya SPP, kondisi Pandemi yang hari ini melanda memang sangat berdampak pada ekonomi para orang tua mahasiswa. Banyak mahasiswa yang protes akan biaya kuliah yang tidak mampu mereka bayarkan karena memang kondisi perekonomian yang sedang anjlok. Sehingga bukan hanya di UBL saja yang terjadi aksi protes penurunan SPP kuliah, namun hamper di seluruh kampus berjalan dengan damai.

Terkait dugaan tindak pidana yang di laporkan oleh pihak universitas Bandar Lampung tentang penghasutan dan pelanggaran undang undang karantina pasal 93 Undang – undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, terkesan di paksakan dan mencerminkan kampus yang otoriter. Bukannya mengedepankan langkah – langkah akademik, demokratis dan humanis, pihak kampus justru menggunakan cara represif yang sangat disayangkan malah mencoreng wajah kampus itu sendiri. Terlebih Universitas Bandar Lampung sudah dikenal banyak mencetak aktivis – aktivis yang pro demokrasi dan hak asasi manusia, jadi jangan sampai kampus ini menjadi kampus yang ototriter.

Pihak kampus cenderung mencari pembenaran dan mencari-cari kesalahan massa aksi dengan memberikan statement bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi ialah dari organisasi illegal yang bukan berasal dari internal kampus. Karena pada dasarnya, meskipun mahasiswa aktif di organisasi luar kampus, namun ia tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif di kampus UBL, maka tak ayal, upaya yang dilakukan pihak kampus hari ini adalah cerminan dari sikap yang otoriter. Karena kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak  yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28.

Oleh karena itu LBH Pers Lampung mendorong agar pihak universitas Bandar Lampung Untuk mencabut laporan di polresta Bandar Lampung dan duduk bersama mahasiswa untuk mendapatkan solusi terbaik.

LBH Pers Lampung

Chandra Bangkit Saputra, S.H.

Direktur

tag : LBH Pers Lampung, UBL, Aksi Massa, Demo, Turunkan SPP, Represif, Kampus Otoriter, Universitas Bandar Lampung, Kriminalisasi

Bagikan :

Pengukuhan Pengurus, LBH Pers Lampung Gelar Diskusi Menakar Kebebasan Berpendapat

Berita - Kamis, 26 November 2020

BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung akan menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Kebebasan Berpendapat di Bumi Ruwa Jurai”. Diskusi tersebut bagian dari pelantikan dan pengukuhan pengurus LBH Pers Lampung Periode 2020-2023 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Jumat, 27/11/2020, pukul 08.00-11.30 WIB. 

tag : LBH Pers Lampung, LBH Bandar Lampung, Pengukuhan Pengurus, Kebebasan Berpendapat

Bagikan :