Dituduh Sebagai Ekstrimis dan Radikal Mahasiswa Gugat Rektor

Berita - Kamis, 24 Juni 2021

Rabu, 23 Juni 2021, empat mahasiswa menggugat Rektor Universitas Teknokrat Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Sidang kedua yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Bandar Lampung Tedi Romyadi, S.H., M.H berlangsung masih pada tahap dismissal prosedur atau proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Yang menjadi objek gugatan tersebut adalah Surat Keputusan DO dan Skorsing yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Teknokrat.

Gugatan dengan nomor 23/G/2021/PTUN.BL, 24/G/2021/PTUN.BL, 25/G/2021/PTUN.BL, 26/G/2021/PTUN.BL dilayangkan oleh LBH Bandar Lampung sebagai kuasa dari empat mahasiswa Teknik Sipil yang diberikan sanksi DO dan Skorsing pada 8 Juni 2021 kepada Rektor Universitas Teknokrat Indonesia melalui Pengadilan TUN Bandar Lampung. Gugatan tersebut adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan empat mahasiswa tersebut, setelah upaya-upaya non litigasi dilakukan. Sebelumnya pada tanggal 22 April 2021 telah dilakukan upaya mediasi, namun kampus tetap kukuh dengn keputusannya untuk memberikan sanksi dengan dalih melanggar ketentuan akademik.

Namun klarifikasi yang diberikan pihak kampus senyatanya sangat berbeda dengan apa yang menjadi dasar objek gugatan. Bahwa yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Kampus menuduh mahasiswa yang tergabung di dalam Hima Teknik Sipil telah menggagu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme. Bahwa tuduhan dan stigma negatif tersebut diketahui berkaitan dengan aktifitas Hima Teknik Sipil yang mendirikan sekretariat di luar kampus.

Pendirian sekret di luar kampus tentu beralasan, karena pihak kampus sendiri tidak menyediakan sekret khusus yang dapat digunakan untuk kegiatan organisasi dan kemahasiswaan. Pihak Hima sendiri telah melakukan upaya permohonan sekret khusus namun tidak digubris oleh pihak kampus. Bukan memberikan fasilitas bagi kegiatan organisasi dan kemahasiswaan serta menjamin kebebasan akademik, berekspresi dan berserikat pihak kampus justru memberangus hak dasar mahasiswa yang semestinya dijamin, dilindungi dan dihormati oleh pihak kampus. Sanksi DO dan Skorsing dengan pemberian stigma mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menjadi kegiatan yang bersifat ekstrimisme dan radikalisme sangat merugikan mahasiswa yang selama ini berkontribusi aktif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Upaya dengan mengajukan gugatan ke PTUN diambil sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung sebagai pendamping hukum untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian yang berkeadilan bagi mahasiswa yang menjadi korban kediktatoran kampus. Namun sangat disayangkan baru pada agenda sidang kedua, mahasiswa diduga telah mendapatkan intervensi dalam bentuk intimidasi dan iming-iming dari pihak kampus melalui senior ke empat mahasiswa teknik sipil tersebut. Dugaan intimidasi dan iming-iming pencabutan sanksi akan dilakukan dengan syarat menyutujui dan menandatangani surat pernyataan bahwa telah mengakui kesalahan dan mencabut gugatannya.

LBH Bandar Lampung sangat mengecam dengan adanya upaya tersebut, karena telah mengingkari proses-proses hukum formil yang sedang berjalan dengan mengintervensi pihak yang sedang berperkara di luar persidangan sehingga mencederai proses-proses peradilan yang bersih dan adil. Perbuatan yang diduga oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut mencerminkan tidak profesionalnya pihak kampus karena tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Padahal sebelumnya LBH Bandar Lampung telah membuka pintu komunikasi seluas-luasnya kepada pihak kampus untuk mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut. Bahwa mahasiswa merupakan korban pelanggaran HAM karena dicap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melakukan kegiatan yang berpotensi ekstrimisme dan radikalisme sehingga harus kehilangan hak atas pendidikan, bereskpresi, berserikat dan berkumpul yang seharusnya dijamin, dilindungi dan dihormati oleh kampus sebagai bentuk tunduk dan patuhnya terhadap konstitusi. 

tag : LBH Bandar Lampung, Gugat Universitas Teknokrat, Sanksi DO dan Skorsing, Teknik Sipil, PTUN Bandar Lampung

Bagikan :

Kampus Otoriter Kebebasan Berpendapat Dibungkam

Berita - Kamis, 25 Februari 2021

Sehubungan dengan adanya upaya kriminalisasi oleh pihak kampus universitas Bandar Lampung terhadap yang melaporkan mahasiswanya karena melakukan aksi menuntut turunnya pungutan SPP, LBH PERS Lampung mengutuk keras kejadian tersebut. Bahwa dalam pelaporan tersebut adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi serta pengkebirian Hak Mahasiswa untuk memperjuangkan turunnya SPP.

Aksi massa bukanlah hal yang luar biasa, mengingat kampus adalah mimbar akademis yang seharusnya tidak alergi dengan aksi protes oleh mahasiswanya. Wajar apabila hari ini mahasiswa menuntut untuk diturunkannya SPP, kondisi Pandemi yang hari ini melanda memang sangat berdampak pada ekonomi para orang tua mahasiswa. Banyak mahasiswa yang protes akan biaya kuliah yang tidak mampu mereka bayarkan karena memang kondisi perekonomian yang sedang anjlok. Sehingga bukan hanya di UBL saja yang terjadi aksi protes penurunan SPP kuliah, namun hamper di seluruh kampus berjalan dengan damai.

Terkait dugaan tindak pidana yang di laporkan oleh pihak universitas Bandar Lampung tentang penghasutan dan pelanggaran undang undang karantina pasal 93 Undang – undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, terkesan di paksakan dan mencerminkan kampus yang otoriter. Bukannya mengedepankan langkah – langkah akademik, demokratis dan humanis, pihak kampus justru menggunakan cara represif yang sangat disayangkan malah mencoreng wajah kampus itu sendiri. Terlebih Universitas Bandar Lampung sudah dikenal banyak mencetak aktivis – aktivis yang pro demokrasi dan hak asasi manusia, jadi jangan sampai kampus ini menjadi kampus yang ototriter.

Pihak kampus cenderung mencari pembenaran dan mencari-cari kesalahan massa aksi dengan memberikan statement bahwa mahasiswa yang mengikuti aksi ialah dari organisasi illegal yang bukan berasal dari internal kampus. Karena pada dasarnya, meskipun mahasiswa aktif di organisasi luar kampus, namun ia tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif di kampus UBL, maka tak ayal, upaya yang dilakukan pihak kampus hari ini adalah cerminan dari sikap yang otoriter. Karena kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak  yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28.

Oleh karena itu LBH Pers Lampung mendorong agar pihak universitas Bandar Lampung Untuk mencabut laporan di polresta Bandar Lampung dan duduk bersama mahasiswa untuk mendapatkan solusi terbaik.

LBH Pers Lampung

Chandra Bangkit Saputra, S.H.

Direktur

tag : LBH Pers Lampung, UBL, Aksi Massa, Demo, Turunkan SPP, Represif, Kampus Otoriter, Universitas Bandar Lampung, Kriminalisasi

Bagikan :

Pengukuhan Pengurus, LBH Pers Lampung Gelar Diskusi Menakar Kebebasan Berpendapat

Berita - Kamis, 26 November 2020

BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lampung akan menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Kebebasan Berpendapat di Bumi Ruwa Jurai”. Diskusi tersebut bagian dari pelantikan dan pengukuhan pengurus LBH Pers Lampung Periode 2020-2023 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Jumat, 27/11/2020, pukul 08.00-11.30 WIB. 

tag : LBH Pers Lampung, LBH Bandar Lampung, Pengukuhan Pengurus, Kebebasan Berpendapat

Bagikan :

TUNDA PILKADA SEKARANG JUGA KESELAMATAN RAKYAT HUKUM TERTINGGI BAGI NEGARA

Berita - Selasa, 22 September 2020

Bantu kami tanda tangani petisi ini. 
https://www.change.org/p/joko-widodo-tunda-pilkada-sekarang-juga-keselamatan-rakyat-hukum-tertinggi-bagi-negara

Salus Populi Suprema Lex Esto, “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi Bagi Suatu Negara” adalah adagium yang dilontarkan Cicero, filsuf  dan ahli hukum pada zaman Romawi Kuno (106-43 SM) yang menjadi salah satu asas dalam penerapan norma hukum ataupun penegakan hukum. Adagium tersebut kini kembali menghegemoni diruang-ruang publik saat masa Pandemi Covid-19 yang semakin hari makin mengancam semua aspek kehidupan masyarakat.

Negara dalam hal ini Pemerintah wajib membuat kebijakan sedemikian rupa guna merekayasa sosial dengan aturan atau regulasi dalam meminimalisir penyebaran dan menekan penambahan angka penyebaran Covid-19, itu senada dengan teori dikemukakan oleh Roscoe Pound, Law as a tool of sosial engineering yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang tetap bernafaskan Hak Asasi Manusia, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah dan merekaya nilai-nilai sosial dalam masyarakat agar menjadi lebih baik.

Namun hal tersebut tidak berjalan, bahkan menambah angka kasus Covid-19. Begitu pula halnya dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Peraturan ini hanya mengatur tentang penundaan pelaksanaan Pilkada ini serentak akan digelar di 270 daerah, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota dan tahapannya sudah dilaksanakan serta puncak adalah pungutan suara pada 9 Desember 2020.

Tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September silam menjadi salah satu alasan agar Pilkada ditunda sekarang juga, karena hampir dari seluruh Bakal Calon yang mendaftar melibatkan massa yang berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Bawaslu mencatatat ada 243 Bakal Calon yang melangar Protokol Kesehatan. Namun itu hanya catatan. Tidak ada mekanisme dan sanksi yang jelas bagi Bakal Calon ataupun (nanti) Calon yang melanggar protokol kesehatan dikarenakan adanya kekosongan peraturan (vacum of wet).

Terlebih banyak sudah ada Penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan Bakal Calon Kepala Daerah yang terpapar Covid-19, teranyar adalah Ketua KPU RI yang dinyatakan positif Covid-19. Tidak ada alasan lain untuk menunda Pilkada sekarang juga.

Namun permasalahan selanjutnya adalah penetapan penundaan pilkada yang harus disetujui anatara KPU, Pemerintah dan DPR sebagaimana dalam Pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

1)    Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

2)    Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut menjadi kemunduran bagi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dimana penetapan penundaan pilkada dalam skala lokal menjadi kewenangan KPU. Surat Keputusan dikeluarkan oleh KPU, namun sebelum menjadi dasar Surat Keputusan itu harus ada persetujuan ketiga belah pihak antara KPU, Pemerintah dan DPR yang menyebabkan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkunci, hal tersebut merupakan suatu kemunduran dari sifat kemandirian KPU dan menimbulkan adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) .

Apabila tetap dilanjutkan pelaksanaan Pilkada, ini menjadi ancaman penyebaran Covid-19 kluster Pilkada dan potensi Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Diantaranya yaitu:

1.    Hak untuk hidup yaitu merupakan hak yang tidak dapat dicabut (non-deregable right), yang dijaminkan dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Polik (Diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005).

2.    Hak atas kesehatan, yang pengaturan jaminannya ditetapkan dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005), dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3.    Hak atas rasa aman, menekankan kewajiban negara atau pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan hak milik. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Maka jangan sampai adagium Salus Populi Suprema Lex Esto menjadi bias dikarenakan tetap dilaksanakannya tahapan Pilkada tanpa adanya jaminan terhadap keselamatan rakyat, untuk itu Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pemilu harus menunda Pilkada pilkada sekarang juga. Serta Bakal Calon Kepala Daerah dan Partai Politik lebih menekan ego dalam jalannya kontestasi dan lebih cendrung kepada Keselamatan Rakyat.

LBH Bandar Lampung akan menyampaikan petisi kepada Pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda Pilkada sekarang juga, karena UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada sebagai landasan hukum dalam penundaan pilkada karena tidak memuat substansi mengenai teknis pengaturan tahapan pilkada sesuai protokol kesehatan, selain itu juga tidak mengatur penyesuaian anggaran selama penyelenggaraan pilkada, serta untuk menjamin keselamatan warga negara dari ancaman Covid-19.

tag : Tunda Pilkada Serentak 2020, Pandemi Belum Berakhir, Covid-19, Kluster Pilkada, Pelanggaran HAM, Jokowi, Lampung

Bagikan :