Api Dalam Sekam, Pura-Pura Demokrasi, Kedaulatan Rakyat Digerogoti

Berita - Jumat, 20 Desember 2019
LBH Bandar Lampung - Api Dalam Sekam, Pura-Pura Demokrasi, Kedaulatan Rakyat Digerogoti Image by : LBH Bandar Lampung

Catatan Akhir Tahun dengan tema “Api Dalam Sekam, Pura-Pura Demokrasi, Kedaulatan Rakyat Digerogoti”  ini kami sampaikan sebagai sebuah refleksi terhadap peristiwa-peristiwa hukum, isu hukum, dan konflik sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu di tahun 2019 ini. Di samping itu, catatan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban kami kepada Publik dan sebagai pernyataan sikap atas konsistensi kami dalam mendampingi masyarakat miskin, marjinal dan tertindas baik secara hukum, politik, ekonomi dan hal-hal lain yang terjadi akibat ketidakadilan struktural. Dalam catatan akhir tahun kali ini, kami sampaikan beberapa hal antara lain: pendampingan yang dilakukan LBH Bandar Lampung untuk masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Lampung.

Tema “Api Dalam Sekam, Pura-Pura Demokrasi, Kedaulatan Rakyat Digerogoti” adalah gambaran tentang kondisi dan situasi sepanjang tahun 2019. Reformasi yang sudah berjalan selama 21 tahun mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Cita-cita Reformasi yang didambakan oleh rakyat perlahan digerogoti oleh rezim yang pada awalnya diharapkan mampu membawa angin segar tentang kepemimpinan yang lahir dari rahim rakyat. Janji Jokowi yang dilontarkan pada tahun 2014 silam yang tertuang dalam Nawacita membuat rakyat terbuai dan membuka jalan bagi Jokowi melenggang ke tampuk kekuasaan dengan mudah.

Jauh panggang dari api, apa yang dilakukan Jokowi tidaklah seperti yang dikatakan. Demokrasi dilemparkannya jauh kebelakang, kembalinya rezim otoritarian pun nyata didepan mata. Ruang kebebasan sipil semakin dikebiri, mulai dari kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi yang dirampas dengan berlakunya UU Ormas, ancaman pasal karet pada UU ITE mengancam siapapun yang berani mengkritik, aktivis di teror, di intimidasi, bahkan dibunuh, serta deretan Pasal pada RKUHP yang akan disahkan menjadi bayang-bayang matinya Demokrasi.

Semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga anti rasuah ditiadakan dengan direvisinya UU KPK. Revisi UU KPK memangkas kewenangan KPK yang juga berimplikasi pada kerja-kerja pemberantasan korupsi. Padahal KPK terbukti mampu membekuk sejumlah pelaku korupsi yang banyak merugikan negara. Aksi mahasiswa dan pelajar direpresi secara brutal oleh aparat kepolisian dengan penangkapan sewenang-wenang, disiksa dan diburu seperti kriminal. Ruang hidup rakyat semakin di gerus, sumber daya alam dieksploitasi untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat.

            Penegakkan hukum dan HAM yang sempat dihembuskan dalam nawacita semakin kabur dan tak jelas arahnya,  Prabowo Subianto yang sempat menjadi lawan tanding selama dua kali dan sebagai orang yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan sejumlah aktivis kini bercumbu mesra dalam satu lingkup kekuasaan yang sama dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ditambah dengan dilantiknya orang-orang yang diduga terlibat pula dalam beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu semakin menguatkan persepsi publik tentang tidak adanya komitmen Jokowi dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Bukan menuntaskan, rezim hari ini justru menambah daftar panjang pelanggaran HAM baru dengan dalih stabilitas nasional. Pemilu 2019 yang sejatinya adalah bentuk legitimasi dari kedaulatan rakyat, rakyat malah dipertontonkan oleh drama yang banyak menguras energi yang berujung ditumbalkannya rakyat itu sendiri. Isu agama dan nasionalisme yang diangkat membentuk polarisasi di masyarakat dan terbukti hanya menjadi alat untuk menuju kekuasaan. Praktik “bagi-bagi roti” juga dilakukan oleh Jokowi dengan melantik orang-orang yang merupakan elit partai pendukung pada pemilu 2019. Tidak hanya elit partai, mayoritas pejabat di lingkran istana hari ini juga diisi oleh orang-orang dan kerabat dari kalangan pengusaha yang memegang perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia.

Demokrasi dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan kebebasan individu yang di rampas oleh negara yang cenderung represif adalah kondisi dan situasi nasional yang terjadi hari ini. Sedikit berbeda, jika kita melihat kondisi dan situasi di daerah khususnya Provinsi Lampung, kami mencatat bahwa tidak ada perlakuan represif secara berlebihan terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh negara. Mengingat sejumlah gerakan sosial berupa aksi massa yang dilakukan di Lampung dengan mobilisasi massa yang cukup besar serta berbagai isu yang diangkat tidak pernah mengalami pembubaran paksa, dihalang-halangi, atau bahkan berujung pada kekerasan oleh negara atau kelompok masyarakat lain.

Kondisi demikian disadari, bukan hanya karena jalannya proses penyampaian pendapat yang berlangsung secara kondusif sehingga tidak mengharuskan aparat bertindak represif, namun sejumlah gerakan sosial tersebut ditengarai tidak menyentuh akar persoalan. Bahwa dinamika demokrasi di Lampung tidak hanya dalam perspektif kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, namun lebih luas tentang demokrasi dalam konteks kedaulatan rakyat atau kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat.   

Dalam kurun waktu empat tahun, Provinsi Lampung setidaknya telah menjalani Pemilukada sebanyak tiga kali dan puncaknya pada saat Pemilu Presiden pada bulan April lalu. Berdasarkan pengamatan kami, praktik politik transaksional dan politik uang masih mewarnai dinamika percaturan politik di Provinsi Lampung. Tingginya biaya politik masih menjadi permasalahan yang kerap kali dijadikan alasan dilanggengkannya praktik-praktik culas oleh para elit politik. Aroma busuk tercium seiring berjalannya proses-proses demokratisasi di Lampung, namun seperti angin di malam hari, yang dinginnya menusuk tulang namun sulit dilihat bahkan tak kasatmata.

Biaya politik yang tinggi membuka peluang keterlibatan oligarki atau pemilik modal untuk berperan sebagai penyokong dan berinvestasi kepada calon kepala daerah yang akan bertarung saat Pilkada. Kepala daerah membutuhkan dana agar dipilih, sementara pemilik modal melihat potensi melebarkan usaha melelui kepala daerah terpilih yang akan memuluskan operasional usaha dan menangguk uang dari proyek-proyek APBD. Tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa demokrasi yang kita jalani di Lampung telah dibajak oleh pemilik modal dan berubah menjadi “bohirkrasi.” Pemegang saham terbesar dalam suatu pilihan raya bukanlah rakyat (demos), tapi bohir yang berada di balik setiap kontestan. Rakyat hanyalah pelengkap dari pesta yang mengatasnamakan diri mereka.

Biaya politik yang tinggi tidak hanya mengakibatkan keterlibatan pemilik modal, namun ulah mahalnya ongkos kampanye yang harus di tanggung oleh calon kepala daerah juga menimbulkan perilaku koruptif kepala daerah ketika berhasil menjabat sebagai kepala daerah. Bahwa modal yang ia keluarkan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus kembali atau bahkan berlipat ganda ketika ia menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan catatan kami, tren kasus korupsi di Lampung empat tahun terakhir mengalami penurunan, namun jika kita gunakan kaca pembesar untuk melihat fenomena korupsi di Lampung, tren korupsi yang berlatar belakang kepala daerah cenderung naik. Setidaknya sudah ada empat bupati non aktif yang sudah di vonis oleh pengadilan dan satu bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Wakil Gubernur Lampung sendiri, saat ini sedang menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait dengan pengembangan dugaan kasus korupsi yang menimpa mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Modus korupsi yang dilakukan di Provinsi Lampunng ialah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, suap, serta markup proyek infrastruktur dalam pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan pejabat SKPD setempat dan sejumlah anggota DPRD.

Mengingat Provinsi Lampung akan menyambut Pemilukada Serentak di 8 Kabupaten/Kota pada tahun 2020, di penghujung tahun 2019 publik Lampung dikejutkan dengan terbongkarnya dugaan jual/beli jabatan yang terjadi di tubuh KPU. Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan demokrasi di Provinsi Lampung, karena proses yang dimulai dari hulu (rekrutmen penyelenggara pemilu) sudah diwarnai dengan tindakan-tindakan transaksional untuk menduduki jabatan anggota KPU, maka dapat dipastikan bagian hilirnya (pelaksanaan pemilihan umum ataupun Kepala Daerah) akan semakin masif praktik-praktik transaksional yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik elit politik maupun Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) publik kepada elit politik maupun penyelenggara pemilu karena tidak mempunyai integritas untuk mengawal demokrasi yang lebih baik.

Menjaga dan mengawal ruh demokrasi adalah tugas kita bersama, karena demokrasi adalah bentuk dari legitimasi kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak memilih pemimpin yang betul-betul lahir dari rahim rakyat dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat, bukan yang pro terhadap korporat atau pemilik modal semata. Jangan sampai pemilu kehilangan esensi dan hanya akan berjalan secara formal seremonial saja karena bersifat elitis, transaksional dan birokratis yang ditentukan oleh elit partai. Tidak adanya ruang bagi oposisi mengharuskan rakyat pro aktif untuk mengawal, namun jika rakyat hari ini enggan membuka mata, maka oligarki tetap akan bercokol kuat dan semakin menggurita dibalik topeng demokrasi.

Dalam proses penanganan kasus yang terjadi di Lampung, pada tahun 2019 LBH Bandar Lampung kerap menemukan persoalan-persoalan masyarakat harus berhadapan dengan perusahaan dan negara ketika mempertahankan tanahnya. Masyarakat sering menerima intimidasi dan kriminalisasi dari sejumlah pihak lawan yang notabenenya terdapat peran pemerintah setempat dalam memberikan izin konsesi lahan atau bahkan menjadi aktor langsung yang membekingi upaya-upaya perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun negara. Berbanding terbalik, dalam upaya penegakkan hukum yang korbannya adalah masyarakat miskin, justru terkesan lamban dan sulit untuk masuk sampai dengan proses peradilan. Meskipun perkara sudah masuk dalam proses peradilan, tidak jarang korban harus menelan pil pahit karena putusan yang diberikan Majelis Hakim bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam hal ini korban. Terlebih pada kasus-kasus yang sifatnya struktural atau dapat dikatakan terdapat relasi kuasa yang timpang antara para pihak yang bersengketa serta mengandung unsur pelanggaran HAM didalamnya.

Hal tersebut tercermin berdasarkan kasus/perkara yang ditangani LBH Bandar Lampung, terdapat 19 kasus pelanggaran hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial, Budaya) dengan persentase terbesar pada sektor Agraria sebesar 45% dan disusul sektor perburuhan sebesar 35% dengan aktor yang paling banyak berperan menjadi pelanggar hak ialah Perusahaan 40% dan Negara sebesar 35%. Pada kasus pelanggaran hak SIPOL (Sipil Politik), kasus atau perkara yang ditangani LBH Bandar Lampung sebanyak 8 kasus/perkara dengan persentase terbesar pada sektor Fair Trail (peradilan bersih dan bebas). Aktornya masih sama, negara menempati persentase tertinggi sebagai aktor dari pelanggar hak SIPOL yakni sebesar 75%. Sementara total penerima dari kasus/perkara yang ditangani LBH Bandar Lampung baik pada sekotr EKOSOB maupun SIPOL sebanyak 18.638 jiwa (dengan asumsi 3 Jiwa dalam 1 KK).

Sehingga dirasa wajib untuk kita turut serta mengawal bagaimana proses demokratisasi di Tanah Tapis Berseri melalui ekspresif kritik, membangun budaya tolak politik uang ditengah-tengah masyarakat, serta menyadarkan posisinya sebagai masyarakat yang berdaulat, sehingga dapat mewujudkan demokrasi yang substantif dan kedaulatan rakyat sejati. Oleh karena itu, kami LBH Bandar Lampung mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk mengawal agenda reformasi di bidang demokrasi, hukum dan hak asasi manusia lebih tajam dan menyeluruh. Apabila itu tidak dilakukan maka akan seperti api dalam sekam, ibarat menunggu bom waktu yang akan meledak, jangan sampai anak cucu kita hanya dapat mendengar sebuah cerita tentang runtuhnya sebuah negara demokrasi karena demokrasi itu sendiri.

 


tag : catatan akhir tahun 2019, oligarki, demokrasi, korupsi, bantuan hukum, lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG