BANDAR LAMPUNG ZONA MERAH, SIAPKAH UNTUK PSBB?

Berita - Sabtu, 02 Mei 2020
LBH Bandar Lampung - BANDAR LAMPUNG ZONA MERAH, SIAPKAH UNTUK PSBB? Image by : LBH Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung masuk daerah yang zona merah pandemi Covid-19. Hal tersebut berdasarkan peta sebaran laman https://infeksiemerging.kemkes.go.idyang menyatakan transimisi lokal dengan lingkaran merah, dikarenakan jumlah pasien yang terpapar positif Covid-19 di Kota Bandar Lampung, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan penetapan status zona merah Covid-19. Data terakhir tercatat ada 23 orang yang positif Covid-19, PDP sebanyak 25 orang, dan ODP sebanyak 672 orang. Walaupun Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak sepakat dengan penetapan zona merah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan alasan pasien yang positif Covid-19 merupakan kebanyakan dari luar daerah yang masuk ke Kota Bandar Lampung atau tranmisi interlokal. Kemudian yang menjadi perhatian LBH Bandar Lampung adalah bukan dari daerah mana penyebaran Covid-19 itu berasal,  namun kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kesiapan PSBB

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung patut waspada akan kemungkinan penyebaran virus Covid-19 secara lokal maupun potensi penyebaran yang makin masif kedepannya. Maka pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandar Lampung patut untuk dipertimbangkan. Payung hukum PSBB diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018) jo  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP 21/2020) dan aturan teknisnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan Virus Covid-19 (Permenkes 9/2020).


PSBB itu dilakukan untuk mengatur pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti peliburan sekolah, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemerintah daerah untuk PSBB, yaitu Adanya peningkatan jumlah kasus, penyebaran atau jumlah kematian karena virus corona dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. (Pasal 2 Permenkes 9/2020 dan Pasal 3 PP 21/2020).

Kemudian data yang diajukan untuk menerapkan PSBB yaitu: 1) peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi; 2) penyebaran kasus menurut waktu disertai peta penyebarannya; 3) kejadian transmisi lokal disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga; dan 4) Kesiapan daerah. (Pasal 4 Permenkes 9/2020)

LBH Bandar Lampung mengingatkan bahwa kesiapan daerah menjadi indikator yang tidak kalah penting apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan PSBB, khususya dalam aspek kebutuhan pokok masyarakat dan ketersediaan beras serta pangan selama pandemi Covid-19. Data Bulog menunjukkan, sampai Pertengahan Maret 2020 stok beras di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton yang tersebar di seluruh unit gudang Bulog wilayah Indonesia. Stok beras di Bulog memiliki potensi dan  berbagai kemungkinan cendrung kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga ketersediaan beras dan pangan apabila PSBB menjadi pilihan untuk dilaksanakan.


Bandar Lampung, 2 Mei 2020
LBH Bandar Lampung

 

 


tag : covid 19, corona virus, lampung, bandar lampung, PSBB, social distancing, pemerintah daerah,

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG