CATATAN YLBHI dan 15 LBH PADA HUT BHAYANGKARA KE 73

Berita - Senin, 01 Juli 2019
LBH Bandar Lampung - CATATAN YLBHI dan 15 LBH PADA HUT BHAYANGKARA KE 73 Image by : LBH Bandar Lampung

Peringatan Hari Bhayangkara dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 1 Juli, pada hari ini pun 1 Juli 2019 diperingati HUT Bhayangkara ke 73. Sebagai Lembaga yang diberikan mandat khusus oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sangat diharapkan professional, berdasarkan undang-undang dan juga sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam mewujudkan tujuannya wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.


Pemisahan POLRI dari TNI melalui Tap MPR NOMOR VI/MPR/2000 TAHUN 2000 dan kemudian dipertegas melalui UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jelas membawa paradigma baru. Paradigma aparat negara yang seharusnya menjaga berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Semangat perlindungan dan pengayoman, semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.


Di HUT Bhayangkara ini YLBHI bersama 15 LBH se-Indonesia memberikan catatan berdasarkan pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang masuk ke LBH-LBH, dan LBH-YLBHI kemudian mendampingi dan memberikan bantuan hukum sebagai berikut :


1. Kriminalisasi dan Minimnya Akuntabilitas Penentuan tersangka


Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana penyidik menetapkan seorang sebagai tersangka. Dalam kasus Nv (49 tahun) di Padang, Sumatera Barat, dia ditersangkakan oleh Polresta karena permasalahan perdata yakni perjanjian jual beli lelang barang bekas springbed. Hal yang dilarang dalam hak asasi manusia. Novrita didampingi oleh LBH Padang dan kemudian Hakim memutus Novrita Lepas dari segala tuntutan hukum (onslagh vanrecht vervolging).

Meskipun putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 membuat obyek praperadilan bertambah dengan penentuan tersangka, tetapi praperadilan sendiri tidak cukup untuk akuntabilitas penentuan tersangka. Pasal 82 ayat (1) d mengatur “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Akibat peraturan ini ditemui pola pelimpahan perkara pokok ke pengadilan untuk pengguguran praperadilan.

Status tersangka juga tidak ada batasannya selain kadaluarsa. Tidak aktifnya atau bahkan berhentinya penyidikan tidak membuat status tersangkanya gugur atau harus ditutup demi hukum. Akibatnya terdapat praktek orang-orang kritis atau sedang memperjuangkan hal tertentu seperti korupsi diberikan status tersangka meskipun penyidikan hanya berjalan satu atau dua kali. Kemudian mereka menjadi “tersandera” oleh status tersangka tersebut karena dapat sewaktu-waktu diaktifkan.

Kriminalisasi terhadap kelompok yang sedang berjuang mempertahankan haknya bisa terlihat dalam kasus Sawin, Sukma, dan Nanto yang dituduh memasang bendera terbalik di Pulau Kuntul, Desa Mekar Sari Kecamatan Patrol Indramayu pasca dikabulkannya gugatan warga di PTUN terhadap Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 X 2000 MW. Pengenaan pasal dan proses hukum yang mengada-ada. Sawin, Sukma, dan Nanto, ketiganya tergabung dalam JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu). JATAYU adalah kelompok warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran warga atas ruang hidupnya yang tercemar baik di darat maupun di laut.

2. Undue Delay


Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum Indonesia melalui UU 12/2005 mengatur “setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.


Dalam KUHAP khususnya Pasal 50juga telah diatur bahwa

1)      Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

2)      Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.

3)      Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Meskipun demikian rata-rata kasus di Indonesia dijalankan mengikuti lamanya waktu penahanan, khususnya di tingkat penyidikan. Akibatnya tentu saja hak tersangka bahkan hak korban atas keadilan menjadi dilanggar.


YLBHI menemukan pola-pola undue delay:

a. Undue Delay terhadap laporan-laporan masyarakat biasa

YLBHI dalam 3 tahun terakhir mencatat ada 28 kasus-kasus undue delay.Laporan atau pengaduan masyarakat tidak diproses dalam waktu yang lama, bahkan ada yang hingga 3 tahun tidak jelas prosesnya. Rata-rata ini terjadi pada kasus-kasus masyarakat kecil/miskin, kasus-kasus kelompok minoritas agama, orientasi seksual.Alasan yang mengemuka beragam,
ketiadaan biaya visum ketiadaan biaya untuk mencari saksi dan lain sebainya, tidak cukup bukti atau tanpa alasan kasus didiamkan. 


b.
Undue Delay terhadap kasus serangan pada Human Right Defender

Undue Delay juga cenderung terjadi pada kasus-kasus serangan terhadap Pembela HAM seperti pejuang anti korupsi, pembela lingkungan, agraria dan masyarakat adat.


c.
Undue Delay terhadap Kasus Jika Terlapor adalah anggota Polri

Pola ini banyak ditemukan jika pihak terlapor adalah polisi. Data ylbhi menunjukan dari 28 kasus undue delay, 8 diantaranya adalah kasus-kasus penyiksaan dimana polisi sebagai sebagai terlapor, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun kapasitasnya sebagai anggota Polri.


Terbaru di Manado beberapa waktu lalu, seorang anak di perkosa oleh polisi setelah dicekcoki minuman keras. Kasus ini dilaporkan oleh LBH ke Polisi, belum ada penyelidikan pihak Polda sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kejadian tersebut tidak benar. Darimana bisa mendapatkan kesimpulan sementara penyelidikan belum dimulai meskipun atas desakan publik beberapa hari kemudian Polda mengambil tindakan untuk me-non job kan Polisi terduga pelaku, tapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Undue delay untuk kasus-kasus semacam ini dapat dilihat sebagai cara Polri mendukung impunitas pelaku. Oleh karena dianggap dapat merusak citra Polri.


Di Agam Sumatera Barat, sekitar bulan Maret 2018, RI bersama temannya diduga melakukan pencurian Laptop. Akibat perbuatannya, RI di kejar masa dan akhirnya di tahan. Dua hari di tahan, RI ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di ventilasi ruangan tahanan. Diduga, korban meninggal dunia bukan karena gantung diri, melainkan akibat penyiksaan yang di lakukan oleh pihak kepolisian. Kasus telah di laporkan ke Polres, namun pihak polres tidak menerima laporan tersebut dengan alasan polisi akan mendalami kasusnya terlebih dahulu. Padahal di dalam KUHAP Polisi wajib menerima laporan dengan memberikan surat tanda terima laporan polisi.


Jika Persusahaan sebagai Pelapor, maka kasus cenderung cepat diproses. Cepatnya proses terhadap laporan PT RUM di Jawa tengah, Laporan Perusahaan Tambang terhadap Budi Pego Di Jawa Timur, laporan PT Hitay Daya Energy di Gunung Talang. Masyarakat dilaporkan dengan tuduhan beragam tindak pidana pengrusakan asset perusahaan, kekerasan terhadap orang (penganiayaan), penghinaan bendera hingga tuduhan menyebarkan ajaran komunias.

Berbeda keadaan jika masyarakat dalam kapasitas melaporkan perusahaan. Laporan masyarakat kendeng pada Februari 2017 atas pengrusakan musholla dan tenda perjuangan masyarakat sampai saat ini tidak pernah diproses. Pada tanggal 10 Februari 2017, Mushola dan tenda perjuangan warga tolak pabrik Semen Rembang dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang yang berjumlah sekitar 70 orang. Tindakan pembakaran dan perusakan tersebut, dilakukan terhadap 3 (tiga) bangunan semi permanen antara lain: tenda posko, dapur posko dan mushola beserta perlengkapan dan barang-barang yang berada di dalamnya. Warga melapor kepada Satreskrim Polres Rembang pada tanggal 12 Februari 2017, dan untuk itu pihak Kepolisian telah memeriksa dan meminta keterangan dari 9 (sembilan) orang saksi, pelapor dan korban pada tanggal 15 Februari 2017. Hingga saat ini, kasus pengrusakan dan pembakaran mushola maupun tenda perjuangan milik Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) masih belum menemui kejelasan kapan akan diselesaikan oleh pihak Kepolisian


d. 
Undue Delay kasus-kasus dimana terlapor adalah sesama aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah

YLBHI bersama koalisi masyarakat sipil melaporkan Mentri ATR/BPN dan Kanwil BPN Papua, karena tidak mau membuka informasi HGU sebagai data publik. Proses pelaporan di Mabes mengalami perdebatan yang panjang tidak kurang dari 8 jam hingga akhirnya Mabes Polri bersedia menerima pengaduan dan memberikan surat tanda terima laporan. Itupun menolak mencantumkan nama menteri Sofyan Djalil di LP. Kasus ini dilimpahkan oleh Mabes ke Polda Papua, sehingga kecil kemungkinan kasus ini aka diproses. Apa mungkin Polda berani memanggil menteri? Kenyataannya secara politik itu sulit diharapkan.

 

3. Mengejar Pengakuan Tersangka


KUHAP mengubah ketentuan HIR tentang pengakuan terdakwa sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 189


1) Keterangan tersangka ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2) Keterangan tersangka yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3) Keterangan tersangka hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4) Keterangan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.


Meskipun demikian pengakuan tersangka tetap menjadi andalan penyidik untuk membuktikan tindak pidana. Akibatnya hal ini muncul penyiksaan dan kasus-kasus salah tangkap.

4. Penangkapan Sewenang-wenang


Catatan yang cukup tinggi (41) kasus dalam temuan ini adalah penangkapan yang sewenang-wenang atau penangkapan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah digariskan dalam berbagai regulasi seperti KUHAP, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, bahkan Protap yang dimiliki sendiri oleh Kepolisian seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.  


Kita dapat lihat misalnya yang terjadi pada A, 14 tahun. Pada 1 Mei 2019 di Bandung, A tengah bermain skateboard di trotoar Jl. Ir. H. Juanda Bandung. A bukan bagian dari massa aksi yang bergerak mengamankan diri dari Jl. Singaperbangsa dan Simpang Dago. Ia hanya kebetulan menggunakan pakaian serba hitam siang itu. Sebelum diangkut, A menjelaskan bahwa ia bukan bagian dari massa aksi kepada polisi. Tetapi pembelaannya tidak digubris. Ia tetap diangkut paksa ke polrestabes, kemudian ke Mako Brimob Polda Jabar. Tiba di mapolrestabes, A dan massa lainnya dipaksa jalan jongkok, ditelanjangi, digunduli, hingga tak jarang direndahkan secara verbal. Sehari setelah dibebaskan, A masih enggan berbicara akibat kelelahan dahsyat yang dialaminya. Ia pun masih ingat, saat di Mako Brimob, semua massa harus tetap melek alias terjaga. Siapa pun yang tampak terkantuk bahkan tidur, disemprot air oleh polisi. Dari kesaksian sang kakak, A terlihat banyak melamun dan tak ingin berbicara banyak ihwal kejadian yang menimpanya pada 1 Mei 2019. Brutalitas dan tindakan ini juga sangat bertentangan dengan Konvenan Internasional Hak Anak (KHA), Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012


5. Penahanan Sewenang-Wenang,Permasalahan Akuntabilitas Penahanan dan Penahanan Berkepanjangan


Pasal 20(1) KUHAP mengatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan”. Apabila kita telusuri yang dimaksud dengan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan 2 pasal tersebut dapat kita ketahui jika penahanan dilakukan untuk kepentingan mencari serta mengumpulkan bukti, dan bukan untuk hal-hal lain.


Dalam catatan ini YLBHI menemukan setidaknya ada 29 kasus dimana dilakukan penahanan secara sewenang-wenang. Sebagai contoh, menimpa Tengku Ahmad Fauzan yang ditangkap oleh pihak polsek medan area pada tnggal 16 Februari 2019 karena dituduh mencuri AC. Dalam keadaan terluka parah dan sakit karena amukan massa yang menuduh dia mencuri, korban kemudian ditahan dimana penangkapan sebelumnya dan penahanan korban dilakukan oleh polisi tanpa ada surat perintah penangkapan dan penahanan. korban telah sempat diperiksa sebagai tersangka dan ditahan beberapa waktu, tetapi kemudia korban dikeluarkan dari tahanan oleh pihak kepolisian karena perkaranya telah di hentikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti.


Permasalahan penahanan juga adalah lamanya penahanan. Penahanan yang lama ini dalam sebagian besar kasus bukan untuk tujuan pemeriksaan karena telah diperiksa terlebih dahulu dan pada masa penahanan itu mereka tidak diperiksa. Hal ini juga menjadi bentuk penghukuman baru.


Pasal 9 (3) yang kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menjadi hukum Indonesia dengan UU 12/2005 sudah mengatur “bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”. KUHAP sebenarnya juga tidak mewajibkan penahanan. Pasal 21 (1) memberikan syarat bahwa “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Tetapi ketentuan ini diterjemahkan bahwa dugaan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti adalah syarat yang subjektif. Begitu dominannya tafsir ini sehingga surat-surat perintah penahanan tersangka banyak yang menghilangkan kata “keadaan”.


Pasal 9 ayat (3) kedua Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum Indonesia melalui UU 12/2005 mengatur “.... Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.


Concluding observations
dari Komite Melawan Penyiksaan (the Committee against Torture) sesi keempat, tanggal 28 April-16 May 2008, memuat  terlalu lamanya penahanan pada masa penyidikan sebagai berikut “Failure to bring detainees promptly before a judge, thus keeping them in prolonged police custody for up to 61 days”.


Praktek penahanan ini kemudian menyandera hakim untuk memberikan putusan bebas dengan kata lain telah mengakibatkan pelanggaran prinsip independensi peradilan dan praduga tidak bersalah. Salah satu dugaan hal ini terjadi untuk menghindari gugatan dari terdakwa yang diputus bebas tetapi sudah dikenakan penahanan sebelumnya.

6. Hak Penasihat Hukum yang Dibatasi


Hak penasehat hukum untuk mendampingi kliennya secara bebas di setiap waktu dalam setiap tahapan pemeriksaan dijamin oleh KUHAP. Dalam praktiknya, penasehat hukum dibatasi aksesnya, baik waktu, informasi, maupun ketersediaan dokumen untuk kepentingan pembelaan. Concluding observations dari Komite Melawan Penyiksaan (the Committee against Torture) sesi keempat, tanggal 28 April-16 May 2008 memuat hal ini “Restricted access to lawyers and independent doctors and failure to notify detainees of their rights at the time of detention, including their rights to contact family members”.


Terjadi pula praktik penunjukan penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa oleh penyidik. Hal ini sudah pasti mengganggu independensi dan objektivitas dalam melakukan pembelaan. Sebaliknya, dapat berpengaruh pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan. Ditemukan pula penasehat hukum yang ditunjuk penyidik tidak mendampingi karena hanya untuk kelengkapan syarat hukum penyidikan perkara yang diancam hukuman di atas 5 tahun.


7. Hak Penasihat Hukum yang Dibatasi


Hak penasehat hukum untuk mendampingi kliennya secara bebas di setiap waktu dalam setiap tahapan pemeriksaan dijamin oleh KUHAP. Dalam praktiknya, penasehat hukum dibatasi aksesnya, baik waktu, informasi, maupun ketersediaan dokumen untuk kepentingan pembelaan. Concluding observations dari Komite Melawan Penyiksaan (the Committee against Torture) sesi keempat, tanggal 28 April-16 May 2008 memuat hal ini “Restricted access to lawyers and independent doctors and failure to notify detainees of their rights at the time of detention, including their rights to contact family members”.


Terjadi pula praktik penunjukan penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa oleh penyidik. Hal ini sudah pasti mengganggu independensi dan objektivitas dalam melakukan pembelaan. Sebaliknya, dapat berpengaruh pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan.


Banyak Tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum saat diperiksa, padahal ancaman hukuman mereka diatas 5 tahun.  Seperti dialami Petani Indramayu ;Sawin, Sukma, dan Nanto. Mereka dituduh memasang bendera terbalik di Pulau Kuntul, Desa Mekar Sari Kecamatan Patrol Indramayu. Kasus Sawin, Sukma, dan Nanto adalah kasus kriminalisasi terhadap warga yang melakukan penolakan terhadap PLTU Indramayu 2x1000 MW. Sawin, Sukma, dan Nanto, ketiganya tergabung dalam JATAYU (Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu). JATAYU adalah kelompok warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran warga atas ruang hidupnya yang tercemar baik di darat maupun di laut. Nanto, Sawin, dan Sukma dijadikan tersangka atas dasar delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 a Jo Pasal 66 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pasal yang digunakan terhadap ketiganya  diatur dalam Pasal 24 a Jo Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Ia ditangkap dini hari tanpa surat penangkapan dan di BAP tanpa didampingi penasihat hukum.


YLBHI juga menemukan penasehat hukum yang ditunjuk penyidik hanya untuk kelengkapan syarat hukum penyidikan perkara yang diancam hukuman di atas 5 tahun, tetapi kenyataannya tidak melakukan pendampingan. Dalam beberapa kasus Tersangka atau keluarganya bahkan diminta menandatangani surat pernyataan tidak memerlukan bantuan hukum. Banyak pula kasus-kasus yang didampingi LBH, korban mencabut kuas karna ada bujuk rayu hukuman akan diringankan, tersangka tidak akan ditahan, hingga dalam bentuk intimidasi bahwa proses akan dipersulit, hukuman akan berat jika menggunakan pengacara. Karena faktor ini pula dalam beberapa kasus, korban atau keluarga mencabut kuasa dari LBH, terutama dalam kasus-kasus penyiksaan.


8. TORTURE


KUHAP mengubah ketentuan HIR tentang pengakuan Terdakwa sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 189

1)      Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2)      Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3)      Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4)      Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.


Meskipun demikian pengakuan tersangka tetap menjadi andalan penyidik untuk membuktikan tindak pidana. Akibatnya hal ini muncul penyiksaan dan kasus-kasus salah tangkap. Tercatat 49 kasus penyiksaan yang didampingi oleh LBH-YLBHI dalam tiga tahun terakhir dengan korban sebanyak 55 orang. 16 orang diantaranya meninggal dunia. Terjadi di Aceh, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, hingga Surabaya.


Guna mendapatkan pengakuan yang diinginkan, Tersangka disiksa secara fisik maupun psikis.  Kepala dibungkus plastik hingga sulit bernafas, mata ditutup dan bawa berkeliling sehingga menimbulkan ketakutan para tersangka. Dipukul, ditendang, diinjak, dicambuk, disundut dengan rokok, disetrum, disemprot dengan cairan khusus. Tidak sedikit pula tersangka yang ditelanjangi, diludahi, hingga cara-cara yang merendahkan martabat manusia; disuruh telanjang, dikencingi hingga muka dan kemaluan di balsem. Penyidik melakukan tindakan-tindakan ini secara langsung namun tidak sedikit pula menggunakan tangan orang lain, seperti memerintahkan saling pukul sesama Tersangka, memerintahkan tersangka yang lain untuk mengencingi tersangka dan lain sebagainya.


Di Makasar, seorang tersangka dipaksa memberikan keterangan yang diinginkan polisi. Setelah  dipukul membabi buta baik dengan tangan kosong maupun senjata laras panjang, kepalanya dibungkus kantong plastik sehingga ia kesulitan bernapas hingga diancam akan dipotong jarinya. Di Bandung sekitar Agustus 2016, seorang Tersangka (Asep) dipukul, disetrum, ditembak dibagian betis dan pada saat bagian tubuhnya akan dibor, ia terpaksa mengakui tuduhan polisi yang dialamatkan padanya. Begitu pula di Jakarta  April 2017 dua orang yang disangka dengan tindak pidana penadahan ditendang, dipukul, muka dan kemaluan diolesi balsam, hingga diludahi. Di Makasar seorang Pemuda ditangkap atas tuduhan narkotika tetapi diperiksa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Disiksa dengan cara kedua matanya ditutup, tangannya diikat lalu dipukul serta kedua kakinya ditembak. Di Pengadilan ia dinyatakan tidak bersalah.


Di Surabaya, Agustus 2018 tewasnya seorang anggota Kepolisian Brigadir Faisal, segera disusul dengan penangkapan terhadap 6 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Satu orang diantaranya meninggal dunia akibat ditembak oleh polisi saat penangkapan. Sementara 5 orang lainnya dibawa dan ditahan di Polres Aceh Utara. diduga mengalami tindakan penyiksaan satu orang diantaranya harus dirawat intensif di Rumah Sakit dan akhirnya meninggal. 3 (tiga) lainnya terduga pelaku tindak pidana pembunuhan telah dibebaskan oleh Kepolisian karena tidak terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana pembunuhan.


Banyak korban-korban penyiksaan ditangkap dalam kondisi sehat pulang dalam keadaan tak bernyawa. Di Palembang bulan Mei 2019. Keluarga mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia di RS. Umum Kabupaten Empat Lawang.


Di Padang, tahun 2016 Polisi menangkap seorang laki-laki dengan berbekal kamera CCTV atas tuduhan mencuri mobil. Selama interogasi korban dipaksa mengakui pencurian mobil, dia dipukuli di beberapa bagian tubuhnya. Akibatnya korban lebam-lebam. Karna tidak cukup bukti polisi kemudian melepaskan korban setalah sempat menahan hampir tiga minggu lamanya. Korban dan keluarga tidak berani menuntut pihak polisi karena khawatir akan keselamatannya. Keluarga terpaksa membatalkan niat mempraperadilan kan polisi.


Korban TORTURE dalam perkara-perkara kecil:


Praktik penyiksaan terjadi dikantor-kantor polisi pada berbagai level. Polda, polres terutama kepolisian sector.Dari kasus-kasus yang masuk praktik-praktik ini terjadi pada tersangka-tersangka miskin, kejahatan-kejahanan kecil seperti pencurian, jambret, narkoba dan tuduhan begal. Dari 49 kasus pencurian, 10 diantaranya didasari atas tuduhan pencurian, menyusul narkotika, kekerasan seksual hingga begal. Ini menjelaskan kenapa di level Mabes jarang ditemukan kasus penyiksaan, karena pada level ini jarang terhubung dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Meski demikian tidak berarti Mabes bersih dari praktik penyiksaan.Beberapa kasus penyiksaan yang dilaporkan ke mabes tidak mendapatkan respon serius serius

Catatan tentang Kebijakan Hukum lain yang bermasalah adalah :

1. Ketiadaan Habeas Corpus


Pasal 9 ayat (4) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum Indonesia melalui UU 12/2005 mengatur “siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan ag5ar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum”. Ketentuan ini secara internasional dikenal sebagai Habeas Corpus.

Indonesia tidak memiliki ketentuan Habeas Corpus ini. Praperadilan tidak sama dengan pasal 9 (4) di atas karena praperadilan tidak berlaku bagi setiap orang melainkan hanya bagi mereka yang mengajukan. Selain soal akses yang tidak dimiliki setiap orang, terdapat masalah mendasar yaitu praperadilan bukan suatu kewajiban dari penegak hukum seperti yang dimaksudkan oleh Habeas Corpus.

2. Impunitas Aparat dan Kosongnya Pasal Pemidanaan Penyiksaan,  & Pemulihan

Dengan angka-angka penyiksaan yang begitu tinggi di atas, tapi tidak seiring dengan  penghukuman bagi aparat yang melakukan kejahatan tersebut. Catatan dari LBH-LBH masih ditemukan sulitnya mendorong Kepolisian untuk memberikan sanksi tegas dan juga membawa pelaku-pelakunya ke Pengadilan.

Sebagai contoh, kekerasan yang dialami oleh 2 Jurnalis (Prima Mulia dan Moch. Iqbal Kusumadireza) di Bandung saat meliput Aksi Mayday 2019, dan juga kekerasan dan penyiksaan yang dialami para ratusan peserta aksi, walaupun sudah dilaporkan ke Propam dan Kepolisian, hingga hari ini belum ada kabar kelanjutannya. hal ini juga terjadi pada hampir seluruh kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan lainnya yang dilakukan aparat.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dengan UU 9/1998, 20 tahun kemudian tidak ada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal paling dasar adalah tidak adanya pemidanaan tentang penyiksaan sesuai definisi dalam Konvensi. Sementara ini orang-orang menggunakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ataupun pasal 421 KUHP.[1] Tetapi dari unsur-unsur pasal dan ringannya pemidanaan kedua pasal ini tidak bisa dibandingkan dengan definisi penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

Tempat penahanan pada fase penyidikan yaitu di kantor Kepolisian dan di Rumah Tahanan. Penahanan di kantor Kepolisian memunculkan peluang penyiksaan karena tahanan sangat mudah dijangkau oleh penyidik.

Hukum acara khususnya hukum pembuktian juga tidak mendukung praktik penyiksaan diakhiri atau tidak menjadi pilihan penyidik. KUHAP tidak memuat pengaturan mengenai "exclusionary rule of evidence". Dengan demikian, keterangan yang terungkap diperoleh melalui penyiksaan pada praktiknya tetap dipandang sebagai "alat bukti" oleh hakim. Padahal Indonesia adalah negara pihak dari Konvensi Anti Penyiksaan yang pada pasal 15 mengatakan

“Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat”.

Masalah berikutnya adalah kebijakan pemidanaan terhadap penyidik yang melakukan penyiksaan. Kasus-kasus yang dilaporkan diarahkan pada disiplin dan nyaris tidak ada yang diproses sebagai tindak pidana. Gejala ini menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas penyidik kepolisian terhadap pelaku kejahatan yang merupakan anggota kepolisian.

Legal remedy berupa pemulihan (kompensasi, rehabilitasi, maupun restitusi) bagi korban sulit terjadi meski Pemerintah sudah melakukan revisi terhadap PP 27/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana melalui PP 58/2010 kemudian PP 95/2015 dimana salah satu poinnya menaikkan jumlah besaran ganti rugi terhadap korban dalam peradilan pidana. Selain itu hukum yang ada termasuk UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik tidak memiliki mekanisme yang bisa memaksa pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemulihan.


[1]Pasal 421 berbunyi “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Sedangkan Pasal 351mengatakan

1)       Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

2)       Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3)       Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4)       Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

 

 

tag : YLBHI, HUT Bhayangkara, POLRI, TNI, Catatan, Torture, Extrajudicial Killing

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG