Deklarasi Damai Kasus Pelanggaran HAM Talangsari: Menegasikan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Berita - Selasa, 26 Februari 2019
LBH Bandar Lampung - Deklarasi Damai Kasus Pelanggaran HAM Talangsari: Menegasikan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Image by : admin

LBH Bandar Lampung mengecam “Deklarasi Damai Dugaan Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Dusun Talang Sari Way Jepara Subing Putra III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur” yang dihadiri oleh stake holder terkait pada 20 Februari 2019 yang tidak melibatkan keluarga korban.

Bahwa isi dalam deklarasi damai tersebut menyatakan:

Pertama, bahwa masyarakat melalui DPRD telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talang Sari Way Jepara Lampung Timur.

Kedua, bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban.

Ketiga, bahwa para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap oleh pihak-pihak mana pun.

LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan pertemuan yang digagas oleh Tim Terpadu Kemenpolhukam bersama dengan pemerintah daerah namun tidak melibatkan korban yang kemudian membuat pernyataan damai adalah bentuk dari cuci tangan dari tanggung jawab dan strategi adu domba antara warga dengan masyarakat.

Jika pemerintah memiliki itikad baik dengan masyarakat, maka seharusnya korban dilibatkan langsung dalam perumusan langkah-langkah pemenuhan hak-hak korban seperti hak atas rehabilitasi, pendidikan, memorialisasi, kesehatan dan fasilitas lainnya.

Bahwa jelas didalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 I  “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Bahwa upaya yang dilakukan Tim Terpadu Kemenpolhukam tersebut telah mencederai perasaan korban yang selama ini masih berjuang selama 30 tahun terakhir ini menuntut keadilan  dan menegasikan prinsip-prinsip penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat serta telah mendelegitimasi hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM yang menyatakan bahwa kasus Talangsari adalah kasus pelanggaran HAM berat dan musti ditindaklanjuti sampai ke tahap penyidikan dan penuntutan di pengadilan HAM Hal itu sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dengan demikian Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat melalui yudisial harus memanggil Tim Terpadu dan menentang cara Kemenkopolhukam yang menegasikan prinsip-prinsip penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.


tag : kecam deklarasi damai, lbh bandar lampung, pemda lampung timur, pemda provinsi lampung, kemenpolhukam, tragedi talangsari, HAM, pelanggaran HAM

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG