Demokrasi Diujung Tanduk, Ramai-Ramai Bunuh KPK

Berita - Sabtu, 14 September 2019
LBH Bandar Lampung - Demokrasi Diujung Tanduk, Ramai-Ramai Bunuh KPK Image by : admin

Tolak Revisi Undang-Undang KPK

Pasca reformasi 1998, harus diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi ini telah berhasil menjerat ratusan aktor korupsi yang berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan swasta serta menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah. Namun dibalik kinerja KPK yang luar biasa masih saja ada pihak-pihak yang berharap sebaliknya yang ingin KPK dilemahkan dan bahkan dibubarkan. Berbagai usaha untuk melemahkan KPK berulang kali dilakukan. Mereka yang berambisi untuk memangkas kewenangan KPK datang dari berbagai kalangan, diantaranya pengusaha, elit penegak hukum, pengacara, maupun elit partai politik itu sendiri. Pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah yaitu melalui proses legislasidengan cara melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Wacana Revisi UU KPK bukan hal baru, karena wacana tersebut sudah dimulai bahkan sejak 2010. Pada 26 Oktober 2010, Komisi II DPR RI mulai mewacanakan kemungkinan UU KPK direvisi dan memasukkannya dalam daftar Prolegnas Prioritas Pada Januari 2011. Adapun substansi UU KPK yang berencana direvisi pada 2011 antara lain adalah kewenangan penyadapan, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan KPK mengangkat penyelidik dan penyidik mandiri, serta kewenangan melakukan penyitaan dan penggeledahan. Rencana Revisi UU KPK ini akhirnya berhenti pada sekitar 16 Oktober 2012 DPR RI menghentikan rencana pembahasan Revisi UU KPK setelah pada bulan yang sama, Presiden SBY menolak Revisi UU KPK. Setelah rencana Revisi UU KPK menghilang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, wacana tersebut muncul lagi pada 2015. Pada Februari 2015, DPR memutuskan untuk memasukkan Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015, namun pada Juni 2015 Presiden Jokowi membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK untuk Prolegnas 2015. Setelah tarik-menarik yang panjang dan melelahkan, DPR RI kembali memasukkan rencana Revisi UU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2015 dan bahkan Rencana Prolegnas 2016.

Dalam Rancangan Revisi UU KPK tahun 2015 yang beredar di publik, terdapat banyak substansi yang bukan saja melemahkan KPK, tapi juga membunuh KPK secara perlahan-lahan.Wacana tersebut kembali dihentikan setelah Presiden Jokowi menunda pembahasan Revisi UU KPK Prolegnas 2016 pada 22 Februari 2016. Bentuk-bentuk pelemahan terhadap KPK ini terus berulang, terutama jika KPK sedang menangani perkara korupsi yang menarik perhatian publik dan berpotensi besar mengganggu kepentingan kelompok atau oknum tertentu. Namun demikan, bentuk pelemahan yang terakhir ini lah yang paling sulit dideteksi, karena prosesnya dilakukan melalui mekanisme yang legal dan sah, padahal substansi dari Rancangan Revisi UU KPK tersebut bertentangan dengan penguatan KPK.

Kemudian DPR RI resmi mengusulkan revisi UU KPK yang berasal dari Fraksi Partai PDIP, Golkar, PPP, PKB, dan Partai Nasdem pada Kamis, 5 September 2019. Usulan revisi itu langsung disetujui seluruh fraksi di DPR hanya dalam waktu 20 menit. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 70 orang dari total 560 anggota DPR periode 2014-2019.

Data Perkara Korupsi yang ditangani KPK

Sepanjang tahun 2018 KPK telah melakukan serangkaian tugas yang menjadi kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dari 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2018 terdapat 121 tersangka dengan berbagai macam profesi diantaranya Kepala Daerah 21 Orang; Swasta 46 Orang; DPR RI 2 Orang; DPRD 5 Orang; Hakim 4 Orang; Eselon I 16 Orang; Eselon II 2Orang; Eselon III 1 Orang; Advokat 3 Orang; dan Lainnya 11 Orang. Dengan Total barang Bukti mencapai Rp. 24,47 Milyar.


""


""
Namun beberapa kalangan menilai bahwa sejak 15 tahun lalu (saat pertama kali KPK dibentuk) jumlah korupsi di Indonesia tidak berkurang dan bahkan justru semakin meningkat pesat. Soal kinerja KPK sebenarnya bisa dilihat juga dari survei yang dilakukan lembaga lain. Secara umum, kinerja KPK menorehkan prestasi yang dinilai baik sepanjang lembaga ini berdiri. Dari sisi Laporan Keuangan, sejak 2002, KPK selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitu pula dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja, yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejak 2010 KPK berhasil mempertahankan Nilai A.

Sejumlah lembaga telah memberikan apresiasinya terhadap kinerja KPK, seperti Lembaga Terbaik 2014 dari Soegeng Sarijadi School of Governance (SSSG), “Pioneer Kelembagaan dan SDM ULP yang Permanen” dari LKPP, Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Internet dari Bakohumas (2014), dan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Selain itu, capaian atas kinerja KPK ini juga dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International. Indeks ini digunakan oleh banyak negara sebagai referensi untuk mengukur tingkat keparahan atau kebersihan suatu negara dari korupsi. Angka tertinggi indeks persepsi suatu negara yakni 100, yang dipersepsikan negara bersih dari korupsi. Sedangkan angka terendah yakni 0 dipersepsikan sebagai negara paling korup.

Melihat area/sasaran penilaian, peningkatan indeks juga menandakan bahwa masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap isu korupsi, khususnya dalam kualitas layanan publik, penyelewengan dana, dan penyalahgunaan kewenangan pejabat di berbagai institusi. Kesadaran ini juga terbangun bersamaan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dianggap berperan dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini, KPK pun mendapat kepercayaan yang baik dari masyarakat. Hal ini didapat dari beberapa survei mengenai persepsi masyarakat terhadap KPK. Salah satunya adalah Survei Anti Korupsi 2017 yang dilakukan oleh Indonesia Business Links, Lembaga Polling Centre, bersama dengan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Coruption Watch (ICW).

Oleh sebab itu, pernyataan para kalangan mengenai KPK bisa dengan mudah dipatahkan. Lebih penting lagi, kegagalan kalangan yang memandang bahwa dengan keberadaan KPK justru korupsi semakin banyak bak jamur dimusim hujan. Mereka gagal dalam memahami sifat data dari KPK bisa berujung pada pembuatan kebijakan yang tidak tepat. Bicara tanpa data memang menampakkan suatu kebodohan yang laten, tetapi keliru membaca data juga merupakan hal yang fatal. Kemudian selain mengenai perkara yang ditangani oleh KPK ada juga yang masuk dalam tahap pengembangan yang juga dilakukan oleh KPK. Selain itu, untuk Provinsi Lampung sendiri sepanjang tahun 2016-2019 ada 4 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi dan harus berurusan dengan KPK yaitu Bupati Tanggamus BK, Bupati Lampung Tengah M, Bupati Lampung Selatan ZH, dan Bupati Mesuji K. Semuanya notabene adalah tokoh masyarakat dan Pejabat Daerah yang kasusnya menjadi perbincangan dikhalayak umum.

Dengan banyaknya perkara korupsi yang ditangani oleh KPK menjadi suatu pertanyaan yang mendasar, apakah dengan adanya revisi UU KPK akan membuat tren korupsi di Indonesia akan semakin menurun? Justru revisi UU KPK yang dinilai oleh berbagai kalangan akan membuat kewenangannya semakin berkurang, sehingga akan membuat semakin meningkat dan pesat kasus korupsi. Revisi UU KPK berpotensi mereduksi kekuatan KPK dalam menjalankan amanat reformasi dengan munculnya pasal-pasal yang bermasalah. Salah satu contoh adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dalam materi revisi UU KPK, Dewan Pengawas berfungsi mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPK. Anggota Dewan Pengawas dipilih dan bertanggungjawab langsung kepada DPR. Salah satu kewenangannya adalah memberikan izin penyadapan. Kondisi ini bakal menyulitkan kinerja KPK sebab mereka mesti melewati birokrasi yang lebih panjang. Padahal upaya pemberantasan korupsi tidak boleh diperlambat dengan segala mekanisme birokrasi yang bertele-tele. Dan situasi bakal bertambah pelik bila izin penyadapan tak diberikan. Sejaih ini, tugas pengawasan sudah dijalankan oleh DPR, BPK, publik, serta internal KPK. Empat elemen tersebut seharusnya sudah cukup untuk memenuhi fungsi pengawasan.

Revisi UU KPK juga turut menyasar kedudukan KPK di pemerintahan. Dalam usulan tersebut, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak lagi independen, sebab berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Para pegawainya pun menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan kepegawaian pemerintah. Menghilangkan independensi KPK berarti membuka ruang terciptanya intervensi eksekutif dalam pengusutan kasus korupsi. KPK tak lagi leluasa menjalankan tugasnya sebab harus taat pada aturan dan kekuasaan pemerintah. Bisa jadi, ketika ada korupsi di tubuh pemerintahan, gerak KPK bakal dipersempit. Usulan lain dalam materi revisi yang disetujui DPR adalah KPK berwenang menghentikan penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi, yang prosesnya tidak selesai dalam waktu paling lama satu tahun. Lalu penghentian dua hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Usulan ini jelas hendak membatasi gerak KPK, sebab tak semua kasus korupsi dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Sejumlah kasus korupsi besar seperti BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), pengadaan E-KTP, Wisma Atlet, hingga simulator SIM yang menyeret pejabat kepolisian, membutuhkan waktu yang panjang untuk mengusutnya. Pembatasan durasi pengusutan korupsi dapat menyebabkan kasus-kasus besar seperti itu menguap dan negara senantiasa dirugikan.

""
 ""
""
""
""
""
Kemudian selain poin krusial yang membuat lemah kewenangan KPK, revisi UU KPK ini seakan dilakukan harus segera mungkin untuk disahkan dan seolah “sangat prioritas” terbukti dengan Presiden Joko Widodo yang sudah menandatangani Surat Presiden dengan nomor R-42/Pres/09/2019 perihal Penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK tertanggal 11 September 2019. Dengan demikian hal itu dilakukan untuk segera dilakukannya pembahasan lebih lanjut dan segera disahkan. Tidak sampai disitu, adapun upaya pemberangusan KPK sebagai anak kandung dari reformasi dilakukan tidak hanya dari luar, namun juga dari dalam yakni dengan cara, diloloskannya Capim KPK yang bermasalah oleh tim pansel yang diduga memiliki konflik kepentingan dengan salah satu lembaga negara terkorup di Indonesia. Itikat buruk untuk membunuh lembaga anti rasuah semakin diperkuat dengan ditetapkannya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Periode 2019-2023 oleh Komisi III DPR RI yang diduga sebelumnya telah melanggar kode etik berat saat menjabat Deputi Bidang Penindakan KPK.

Menyikapi hal tersebut, 16 LBH-YLBHI menyampaikan pandangan sebagai berikut:

  1. LBH YLBHI mengecam keras setiap bentuk upaya pelemahan terhadap  pemberantasan korupsi. Saat ini sedang berlangsung serangan terhadap sistem dan gerakan pemberantasan korupsi di berbagai level yang dilakukan secara sistematis. Memasukkan Capim KPK bermasalah dan Revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan KPK dari dalam dan menghapus berbagai kewenangan KPK sebagai lembaga independen anti rasuah. Sedangkan teror dan intimidasi baik secara fisik, fitnah, peretasan serta pembajakan alat komunikasi terhadap mereka yang melakukan advokasi terhadap kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.
  2. Serangan kepada KPK dan gerakan anti korupsi  sama dengan serangan kepada demokrasi. Masyarakat Indonesia tidak boleh lupa  bahwa bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter selama 32 tahun yang berjalan beriringan dengan korupsi. sebagaimana dapat kita lihat dalam TAP MPR X/1998 “terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di masa lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan”. Apa yang diakibatkan oleh korupsi dapat dilihat pada bagian berikutnya TAP MPR X/1998 “kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat”. Dengan kata lain korupsi dekat dengan pemerintahan otoritarian baik sebagai tujuan pemerintahan otoriter tersebut atau sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan otoriter itu, serta berujung pada penderitaan rakyat.
  3. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menagih janji presiden terpilih Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. Juga menagih mandat yang sudah diberikan kepada DPR untuk bertindak sesuai Hukum dan Undang-Undang dengan memberantas korupsi dan tidak bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor.
  4. Meminta Anggota DPR dan Partai politik untuk menghentikan pelemahan KPK dengan tidak memilih Capim KPK bermasalah dan menghentikan pembahasan RUU KPK.
  5. Meminta Jokowi sebagai presiden untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan menghentikan pembahasan RUU KPK;





tag : Tolak Revisi Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, Pernyataan Sikap, Capim Bermasalah

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG