Hari Nelayan Nasional: LBH Dampingi 7 Nelayan Penolak Aktifitas Pertambangan Pasir di Laut Labuhan Maringgai Lampung Timur

Berita - Senin, 06 April 2020
LBH Bandar Lampung - Hari Nelayan Nasional: LBH Dampingi 7 Nelayan Penolak Aktifitas Pertambangan Pasir di Laut Labuhan Maringgai Lampung Timur Image by : LBH Bandar Lampung

Senin 6 April 2020, tepat pada Hari Nelayan Nasional LBH Bandar Lampung mendampingi 7 orang nelayan labuhan maringgai kabupaten lampung timur sebagai saksi di Polairut Polda Lampung. Hal ini terkait  penolakan masyarakat terhadap penambangan pasir di perairan laut Kabupaten Lampung Timur yang berbuntut dengan adanya peristiwa pembakaran kapal sedot pasir, yang kemudian Polairut Polda Lampung sudah melakukan penahanan terhadap saudara SAF.

Nelayan yang menolak terkait dengan adanya aktifitas penambangan pasir tersebut terhitung telah dua kali di lakukan panggilan dari Polairut Polda Lampung. Dwngan datangnya mereka hari ini telah menunjukkan itikat baik dari para nelayan yang memang sejak awal menolak aktifitas pertambangan yang dapat mengancam ekosistem laut yang menjadi wilayah tangkap para nelayan. Selain beritikat baik,  agar dalam hal pengusutan perkara ini jelas, terang dan tidak terdapat  kriminalisasi yang terjadi.

Selain upaya pendampingan di Kepolisian, LBH Bandar Lampung juga mendorong pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk turut andil dan memberikan perhatian khusus serta bertanggung jawab. Sebab dalam proses ini dilapangan, para nelayan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi laut mereka dari ancaman kerusakan lingkungan, namun perjuangan tersebut harus sia-sia akibat ulah segelintir oknum yang memungut keuntungan dengan merusak alam.

Seharusnya pemerintah daerah melihat secara komprehensif dan holistik sehingga bisa bertindak dengan tegas terhadap semua aktifitas perusakan lingkungan di wilayah Provinsi Lampung dan bukan hanya retorika belaka. Meskipun hari ini telah terbit izin usaha pertambangan operasi produksi ( IUP OP ), namun tidak menutup kemungkinan agar izin tersebut di kaji ulang dengan melihat langsung dampak yang ditimbulkan dengan adanya aktifitas pertambangan pasir tersebut. Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang lebih terhadap upaya menjaga lingkungan dan izin pertambangan, Pemerintah Provinsi Lampung dapat mencabut izin perusahaan peruhaan penambang pasir laut jika terdapat indikasi aktifitasnya dapat merusak lingkungan. Mengingat Pemerintah Provinsi Lampung telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) yang salah satu poinnya menyatakan tidak ada lagi zonasi untuk wilayah pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kecuali untuk pertambangan minyak dan gas bumi di laut provinsi Lampung.

Jika kita memperhatikan bahwa riwayat konflik yang terjadi antara nelayan dengan perusahaan penyedot pasir, konflik yang terjadi hari ini bukanlah yang pertama kali. Hal ini jelas bahwa Pemerintah telah abay terhadap pergerakan masyarakat karena tidak berinisiatif untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap konflik ini. Kemudian terhadap penahanan yang telah dilakukan terhadap saudara SAF, LBH juga mendorong Polda Lampung untuk mengkaji pula terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana ditengah upaya meretas penyebaran Pandemi Covid-19.  Apalagi Menteri Hukum dan Ham telah mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan tahanan dalam hal pencegahan penularan virus corona atau covid-19 di lingkungan lapas melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

 

Chandra Bangkit Saputra
Wakil Direktur LBH Bandar Lampung
Cp 082375666676


tag : Hari Nelayan Nasional 2020, Tambang Pasir Labuhan Maringgai, bantuan Hukum Struktural, Nelayan Lampung Timur, Lampung, Corona Virus, Covid-19, Atasi Virus Cabut Omnibus

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG