KALABAHU III: MEMBUMIKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN KADERISASI PENGABDI BANTUAN HUKUM

Berita - Kamis, 28 Maret 2019
LBH Bandar Lampung - KALABAHU III: MEMBUMIKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN KADERISASI PENGABDI BANTUAN HUKUM Image by : LBH Bandar Lampung

LBH Bandar Lampung melakukan Pendidikan Karya Latihan Bantuan Hukum yang ketiga kalinya. (KALABAHU III) pada 22-27 Maret 2019. KALABAHU berbeda dengan pendidikan pada umumnya yang hanya memberikan materi-materi hukum semata. Pola pendidikan hukum biasa seperti ini pada akhirnya hanya mengarah pada hasil pemikiran pragmatis, sempit dan melahirkan praktisi hukum yang prakteknya hanya mengejar keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. penanaman ideologi perjuangan penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia merupakan materi pokok dari pendidikan KALABAHU. Bahwa dengan penanaman ideologi yang matang, diharapkan menghasilkan pekerja-pekerja bantuan hukum yang semakin sadar untuk mengabdikan ilmunya dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas.

Narasumber yang memberikan pelatihan ini adalah yang sudah mahfum dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Diantaranya adalah Asfinawati (Direktur YLBHI), Siti Rahma Mary (Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI), Taufik Basari (Alumni YLBHI), Wahrul Fauzi Silalahi (Alumni LBH Bandar Lampung), Chandra Muliawan (Direktur LBH Bandar Lampung), Budiono dan Yhanu Setiawan (Akademisi Fakultas Hukum UNILA), Slamet Riyadi (Hakim Tipikor PT Tanjung Karang), Sahala Aritonang (Hakim PHI PN Tanjung Karang), Isfahani (Peneliti P2D), Armayanti (Aktivis Perempuan SP Sebai), Yoso Muliawan (Jurnalis), Sukron (Aktivis Difabel), dan Sumaindra Jarwadi (Kadiv EKOSOB LBH Bandar Lampung)

 

Membumikan Bantuan Hukum Struktural

Pelatihan yang diikuti 28 peserta ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membumikan Bantuan Hukum Struktural sebagai pakem atau landasan yang dipakai untuk melakukan advokasi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat dengan pendekatan sosio-legal. Tujuan Bantuan Hukum Struktural adalah “untuk melakukan konsentisasi sebagai suatu cara untuk mengubah sedikit demi sedikit struktur sosial yang tidak adil ke arah yang lebih adil. Tidak saja pada konsientisasi sosial, politik, ekonomi dan budaya, tetapi justru harus menciptakan “power resources” untuk menghadapi pusat yang menindas. Penciptaan power resources di pinggiran adalah tujuan bantuan hukum struktural”.

Selain itu “Bantuan Hukum Struktural bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks turut membangun masyarakat adil dan makmur.

Sebagai salah satu contoh bagi Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dalam pengaplikasian Bantuan Hukum Struktural adalah dengan mengadvokasi konfilk agraria di Provinsi Lampung melaui cara-cara pengorganisiran masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri karena adanya ketimpangan secara struktur serta mengurai benang kusut peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Hal tersebut penting dimiliki oleh PBH dalam memahami Bantuan Hukum Struktural. Karena berdasarkan catatan LBH Bandar Lampung (dihimpun dari berbagai sumber), Lampung adalah daerah “Darurat Agraria” yang pada tahun 2018 menempati urutan ke-6 dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dengan 26 Konflik pertanahan, Sementara secara luasan, Lampung menempati urutan pertama dengan luasan 183.054,22 hektar.

 

Kaderisasi Pengabdi Bantuan Hukum

KALABAHU juga sebagai gerbang atau langkah awal dalam melakukan proses kaderisasi dan regenerasi untuk merekrut Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) untuk mengabdi dan menghibahkan waktu serta dirinya di YLBHI-LBH Bandar Lampung dengan melakukan kerja-kerja di masyarakat untuk memperjuangkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, berpegang teguh pada nilai-nilai keberagaman, non-diskriminasi, dan keadilan gender.

Lebih jauh lagi, PBH dapat memahami permasalahan hukum di Indonesia masih berkutat pada penegakan hukum yang terhambat akibat adanya permasalahan pada sistem hukum (legal system), terutama budaya hukum (legal culture) dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat maupun cara berpikir dari para aparat penegak hukum dalam berhukum. Permasalahan pada budaya hukum adalah kesadaran hukum dari para warga yang rendah, khususnya kepatuhan warga atas hukum maupun cara berhukum dari para aparat penegak hukum yang kadang-kadang berpikir pragmatis sehingga mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga PBH dapat melakukan pemberdayaan (empowering) agar merubah budaya hukum di suprastruktur maupun masyarakat.

 


tag : KALABAHU III, HAM, YLBHI, LBH Bandar Lampung, Tanah, Agraria, Bantuan Hukum Struktural, Kaderisasi, Konflik

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG