KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM IV Penguatan Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Ancaman Matinya Demokrasi

Berita - Selasa, 03 Maret 2020
LBH Bandar Lampung - KARYA LATIHAN BANTUAN HUKUM IV Penguatan Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Ancaman Matinya Demokrasi Image by : LBH Bandar Lampung

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip demokrasi, pasca tumbangnya rezim Orde Baru 22 Tahun silam mendatangkan angin segar terhadap masyarakat sipil dengan reformasi. Reformasi yang diinginkan adalah dengan melibatkan setiap elemen dan lapisan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Bahwa ada dua titik penting perubahan pasca 1998, yaitu 1998-1999 terjadinya pembukaan ruang demokrasi, setelah itu tahun 1999-2002 terjadinya amandemen UUD 1945. Sementara itu bila di lihat pernyataan Negara Hukum dalam konstitusi adalah Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (maachtstaat). Pasal 3 UUD mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum (perubahan ketiga). Pembukaan ruang demokrasi 1998-1999 yaitu, aktor-aktor politik yang baru menggantikan Suharto memberikan ruang untuk demokratisasi dengan membatalkan seperangkat UU yang membatasi demokrasi dan membuat ketetapan-ketetapan MPR yang mengangkat tuntutan reformasi sebagai kebijakan politik. UU yang dibatalkan diantaranya: UU Subversi, Paket UU Politik, UU Pers dan lain-lain. Ketetapan MPR penting: penghapusan referendum, Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, HAM, dan lain-lain. Sementara itu Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 merupakan milestone penting untuk negara hukum karena masuknya pasal-pasal untuk melaksanakan negara hukum.

Terjadinya perubahan struktur kenegaraan dan meratanya lembaga negara, setelah amandemen dan reformasi tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara. Namun abstraksi yang menjadi landasan gerak negara ini begitu klise dengan implementasi dari pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sebagai negara yang (katanya) demokrasi dengan kekuasaan/kedaulatan berada ditangan rakyat, justru kedaulatan itu sendiri digerogoti dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang meimbulkan kemarahan rakyat. Hal itu bermula dipicu oleh berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga penegak hukum dalam memerangi korupsi yang merupakan anak kandung Reformasi. Di mana ketika kepercayaan publik pada pemerintah dan legislatif menurun, KPK lah yang masih menjadi tempat terpercaya bagi rakyat untuk menaruh harapannya. Revisi UU KPK telah melanggar mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena Revisi UU KPK tersebut tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI tahun 2019. Aksi pelemahan KPK tersebut juga diikuti dengan sejumlah pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) yang dinilai merampas ruang hidup rakyat, memberangus hak-hak sipil dan politik warga masyarakat, serta menguntungkan para elit politik. RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, RUU Sumber Daya Air dan revisi UU Ketenagakerjaan itu adalah beberapa RUU yang ditolak oleh publik. Di sisi lain, ditundanya pengesahan sejumlah Rancangan Undang-undang yang mendesak diperlukan oleh masyarakat, membuat kemarahan rakyat kian menjadi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) itu adalah RUU yang telah lama dikawal oleh publik dan dituntut untuk segera disahkan. Kemudian hal tersebut menambah panjang daftar kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro dengan rakyat dengan mengeluarkan RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang substansi dan norma yang terkadung banyak menciderai hak-hak pekerja dan lingkungan. Kebijakan tersebut disebabkan karena kontestasi dalam proses pemilihan umum yang tidak sehat, semakin masif praktek-praktek transaksional yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik elit politik maupun Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) terhadap elit politik maupun penyelenggara pemilu karena tidak mempunyai integritas untuk mengawal demokrasi yang lebih baik. Selain itu, hal tersebut juga dapat menurunkan angka partisipasi pemilih dalam pelaksaan pemilu dan pilkada tahun 2020. Dampak yang lebih jauh lagi adalah dengan semakin membudayanya praktek korupsi yang dilakukan oleh elit pemerintah mulai dari pusat maupun dan daerah yang disebabkan mahal proses demokrasi baik itu cost politic ataupun money politic. Praktek korupsi sudah dimulai sejak seseorang berada dalam bilik suara (suara yang dibayar) maka tidak ada lagi suara rakyat suara Tuhan (vox populi vox Dei) melainkan suara rakyat suara uang receh (vox populi vox argentum) Oleh karena itu, untuk mengawal demokrasi, wajib dilakukan penguatan bagi masyarakat sipil dengan berlandaskan pada HAM dan Bantuan Hukum Struktural. Maka LBH Bandar Lampung melakukan Pendidikan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU).

KALABAHU berbeda dengan pendidikan pada umumnya yang hanya memberikan materi-materi hukum semata. Pola pendidikan hukum biasa seperti ini pada akhirnya hanya mengarah pada hasil pemikiran pragmatis, sempit dan melahirkan praktisi hukum yang prakteknya hanya mengejar keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. Penanaman ideologi perjuangan penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia merupakan materi pokok dari pendidikan KALABAHU. Dengan penanaman ideologi yang matang, diharapkan menghasilkan pengabdi bantuan hukum yang semakin sadar untuk mengabdikan ilmunya dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. KALABAHU disusun dengan metode pendidikan yang sistematis, dalam kurikulum KALABAHU terdapat materi-materi pendalaman hukum yang disampaikan dengan korelasi terapan praktek lapangan, tentunya berbeda dengan pendidikan hukum biasanya yang terlalu teoritik. Ditambah materi-materi tentang analisis sosial masyarakat, HAM dan situasi politik kekinian sehingga membekali peserta dengan pengetahuan lebih. KALABAHU diselenggarakan untuk melahirkan calon praktisi hukum yang progressif, berkarakteristik, kritis, peduli serta pro terhadap rakyat, sehingga bisa menjadi pengganti generasi hukum saat ini yang telah usang dan senantiasa selalu siap untuk menjadi pembela utama dan penyuluh hukum di masyarakat demi semangat perjuangan penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia oleh generasi muda.

TUJUAN KALABAHU

Tujuan dari KALABAHU ini adalah untuk:
1. Memperkuat Gerakan Masyarakat Sipil di Provinsi Lampung
2. Memperluas Gerakan Bantuan Hukum di Provinsi Lampung.
3. Menyebarkan visi dan misi LBH Bandar Lampung kepada seluruh peserta KALABAHU IV. 
4. Sebagai salah satu seleksi dan rekruitmen Pengabdi Bantuan Hukum di LBH Bandar Lampung.

OUTPUT

Kegiatan KALABAHU diharapkan mampu menciptakan Pengabdi Bantuan Hukum yang memperkuat visi Bantuan Hukum Struktural untuk Acces to Justice bagi masyarakat.



tag : kalabahu, kalabau iv, karya latihan bantuan hukum, acces to justice, lbh bandar lampung, demokrasi, lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG