Konfrensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas

Berita - Rabu, 11 September 2019
LBH Bandar Lampung - Konfrensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas Image by : LBH Bandar Lampung

LBH Bandar Lampung berkesempatan mewakili salah satu Organisasi Bantuan Hukum dari Provinsi Lampung dalam Konfresnsi Nasional Bantuan Hukum II yang bertujuan untuk Memperluas Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas.

Konferensi Nasional Bantuan Hukum II yang dilaksanakan di Denpasar, Bali pada tanggal 10-13 September 2019 merupakan rangkaian dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 di Jakarta.

Konsep negara hukum memberikan jaminan terhadap tegaknya supremasi hukum, dalam konteks ini tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan. Terlebih lagi penzoliman terhadap hak-hak kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu. Negara harus menjamin setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum (the equality before the law). Siapapun orangnya, baik rakyat biasa, buruh ataupun pejabat, jika menghadapi masalah hukum sudah seharusnya diperlakukan sama.

Bagi masyarakat miskin atau kelompok marginal, agar tidak mengalami kesulitan atau dipersulit jika berhadapan dengan hukum, maka perlu diberikan pendampingan hukum. Melalui pendampingan inilah mereka akan mendapatkan putusan yang berkeadilan sebagaimana yang seharusnya. Program pendampingan hukum ini dilakukan pemerintah kepada kelompok miskin atau marginal, sebagai wujud kehadiran negara sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan konstitusi ini merupakan pijakan dasar yang menjamin hak setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil. Dengan demikian mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam rangka melaksanakan pijakan dasar yang diamanahkan oleh konstitusi tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam UU ini hanya ditujukan bagi orang miskin atau kelompok marginal. Walaupun dalam UU Advokat telah ditetapkan kewajiban advokat dalam menangani kasus pro bono yang terkait dengan orang miskin dan tidak mampu, namun dalam kenyataannya tidak cukup banyak advokat yang sungguh-sungguh menangani kasus pro bono tersebut. Tanpa ada intervensi dari negara terhadap kelompok orang miskin atau marginal maka akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan makna equality before the law. Dengan adanya UU Bantuan Hukum, siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya miskin, akan mendapatkan bantuan hukum.

Jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dalam bentuk Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tercantum pula di dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2019 dan sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Nawacita butir ke-4, yaitu “Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”.

Bertolak dari UU Bantuan Hukum, bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh OBH, berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tat usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.

Jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin dalam bentuk Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tercantum pula di dalam Program Prioritas Pemerintah tahun 2016 dan sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Nawacita butir ke-4, yaitu “Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”.

Pemberian perlindungan kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dimaksud yang di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum, dilakukan berupa pendampingan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi terciptanya masyarakat cerdas hukum dengan tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, dll agar terwujudnya masyarakat yang berkekeluargaan tanpa harus selalu ke pengadilan.

Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan akreditasi.

Akhir tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit eselon 1 penyelenggara program bantuan hukum melakukan verifikasi dan akreditasi periode ketiga untuk periode tahun 2019 s.d. 2021. Hasil verifikasi dan akreditasi tersebut terjaring 192 PBH yang baru dari 864 organisasi yang mendaftar. Dilakukan pula akreditasi ulang terhadap 405 PBH Lama (Tahun 2016 s.d. 2018) yang layak lanjut sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode selanjutnya sebanyak 332 organsiasi. Jadi, total organisasi yang layak sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan dapat mengakses anggaran bantuan hukum periode Tahun 2019 s.d. 2021 sebanyak 524 organisasi. Jumlah tersebut meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi sebelumnya tahun 2016 s.d. 2018 yang hanya 405 organisasi.

""


Sebaran Organisasi Bantuan Hukum setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun

2018 s.d. 2021 ternyata masih terdapat Provinsi yang minim jumlah PBH karena hanya memiliki 2 PBH. Organisasi yang terakreditasi pun banyak terkonsentrasi di Ibukota Provinsi, sehingga banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki PBH. Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki PBH dari 514 keseluruhan kebupaten/kota se-Indonesia.

Selain permasalahan sebaran PBH di setiap kabupaten/kota, perlu pula kemudahan akses bantuan hukum disetiap tingkat peradilan yang diantaranya tingkat kepolisian dan penngadilan. Kepolisian diharapkan memberikan ruang bagi Advokat dan Paralegal ketika memberikan pendampingan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini Orang atau Kelompok Orang Miskin. Pengadilan pun memiliki peran penting dalam kemudahan akses bantuan hukum selain kegiatan yang sudah ada yakni Pos Layanan Hukum di setiap Pengadilan, yakni layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perlu adanya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan program kegiatan bantuan hukum dengan Mahkamah Agung yang menjalankan program kegiatan Pembebasan Biaya Perkara. Karena Kementerian Hukum dan HAM dalam program bantuan hukum membiayai Jasa Hukum PBH yang mendampingi Orang atau Kelompok Orang Miskin, sedangkan Mahkamah Agung memberikan pembebasan biaya perkara kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin yang didampingi oleh PBH dimaksud.

Perlu disinergikan pula program bantuan hukum dengan probono atau bantuan hukum cuma-cuma. Probono merupakan prinsip moral dan etik yang ada pada setiap individu seorang Advokat untuk membantu setiap orang yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum. Bar Associates selaku organisasi induk bagi advokat, perlu terus mengedepankan dan mengarahkan setiap anggotanya (advokat) untuk tidak terlena terhadap program bantuan hukum yang disediakan melalui APBN maupun APBD. Anggaran dalam APBN dan APBD pastinya memiliki keterbatasan, oleh karena itu prinsip Probono harus tetap dikedepankan, agar perluasan akses bantuan hukum tetap terwujud.

Pemerintah Daerah yang dapat menyelenggarakan bantuan hukum melalui peraturan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan bantuan hukum dalam APBD. Program bantuan hukum yang dibiayai melalui APBD sangat membantu orang atau kelompok orang miskin khususnya di wilayahnya hukumnya. Bahkan diharapkan APBD bukan hanya mengakomodir bantuan hukum berupa litigasi dan nonlitigasi, melainkan kegiatan peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum dan kegiatan lainnya seperti pelatihan paralegal.

Dalam mewujudkan akses bantuan hukum untuk orang miskin dan kelompok orang miskin serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang terurai sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu dilakukannya langkah nyata berupa Konferensi Nasional Bantuan Hukum.

Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini terdiri dari 2 (dua) rangkaian acara. Konferensi Nasional Bantuan Hukum I dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019 di Jakarta untuk menghimpun berbagai rekomendasi dari masyarakat sipil dan pemangku kebijakan program bantuan hukum, sedangkan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 September 2019 di Bali sebagai tindak lanjut dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang akan menghasilkan Deklarasi Bantuan Hukum sebagai hasil gabungan rekomendasi yang dihasilkan baik di Jakarta maupun di Bali. 

Pihak yang berperan untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum bukan hanya terbatas pada organisasi bantuan hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum, namun juga terdapat peran berbagai institusi, lembaga negara dan kementerian yang juga memiliki peran penting untuk mewujudkan optimalisasi layanan bantuan hukum.

Peran institusi/ lembaga pemerintahan tersebut dapat terlihat antara lain dalam kewenangan yang dimilikinya untuk membuka akses bantuan hukum khususnya bagi orang yang berhadapan dengan hukum seperti yang dimiliki oleh institusi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Pembuatan perencanaan program nasional bantuan hukum sebagaimana kewenangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, peningkatan sumberdaya manusia pemberi bantuan hukum khususnya bagi para calon sarjana hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat dan menganggarkan progam bantuan hukum pada tingkat daerah, dan peran Kementerian Desa PDTT yang memiliki sumber daya masyarakat guna peningkatan peran Paralegal di setiap pedesaan. Terhadap peran dari para lembaga/institusi pemangku kepentingan utama tersebut, maka diperlukan sinergi guna mengoptimalkan layanan bantuan hukum untuk Masyarakat miskin.

Untuk mewujudkan integrasi, konsolidasinya dan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program bantuan hukum diantara Institusi/Lembaga Pemerintahan/Lembaga Negara pemangku kepentingan utama, maka dalam Konferensi Nasional II ini juga dipandang perlu untuk membuat Forum Khusus Antar Kementerian/Lembaga dalam bentuk rapat kordinasi (High Level Meeting) guna membicarakan Deklarasi Layanan Bantuan Hukum serta komitmen implementasi terhadap Deklarasi dimaksud.

""

 


tag : Konfrensi Nasional Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, LBH Bandar Lampung, Kementrian Hukum Dan HAM

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG