LBH Bandar Lampung Adakan Penyuluhan Hukum Di Desa Ringinsari Tulang Bawang

Berita - Kamis, 18 Juli 2019
LBH Bandar Lampung - LBH Bandar Lampung Adakan Penyuluhan Hukum Di Desa Ringinsari Tulang Bawang Image by : LBH Bandar Lampung

Selasa, 16 Juli 2019 YLBHI-LBH Bandar Lampung turun ke basis dampingan di daerah Ringin Sari, Kabupaten Tulang Bawang. Pertemuan dengan basis tersebut dilaksanakan dengan agenda penyuluhan hukum dan penguatan masyarakat Desa Ringin Sari. Penyuluhan hukum dirasa perlu mengingat masyarakat Ringin Sari acapkali cemas dengan beberapa insiden yang mengancam penguasaan tanah masyarakat oleh pihak-pihak tertentu. Penyuluhan hukum yang berlangsung membahas tentang kajian hukum agrarian dan penguatan basis masyarakat.

""

Adapun materi yang disampaikan pada saat penyuluhan adalah seputar permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat di sana yakni persoalan agraria atau tanah. mengingat mayoritas masyarakat di sana adalah petani.

Berikut materi yang disampaikan secara ringkas adalah sebagi berikut:

1. Pada dasarnya Pembahahasan hak atas tanah tak dapat dilepaskan dari semangat land reform. land reform bermakna redistribusi.
2. Bahwa Reforma Agraria dimaknai sebagai Transformasi untuk mengubah susunan masyarakat di bidang agraria, restrukturisasi.
3. Bahwa terhadap krisis pertanahan yang terjadi dikarenakan adanya:
a. Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang sangat tajam;
b. Konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang meletus di mana-mana tanpa penyelesaian menyeluruh;
c. Kerusakan ekologis yang parah dan kronis membuat layanan alam hilang.

""

4. Bahwa Konsep tanah di Indonesia sejatinya adalah dikuasai oleh masyarakat adat (hak ulayat). Dalam pemanfaatannya (hak pakai) harus terlebih dahulu memperoleh hasil musyawarah (keputusan adat) yang memperbolehkannya. Namun demikian, negara mengambil langkah politik dengan menyeragamkan hak-hak tersebut secara hukum positif (tertulis), sehingga negara menang dalam pembuktian atas ha-hak tanah, sedangkan masyarakt dianggap kalah karena tidak adanya kepemilikan bukti fisik.
5. Penyimpangan-penyimpangan terhadap upaya reformasi agraria terlihat dari:
a. Tanah-tanah BUMN (PERUM PERHUTANI, PTPN) tidak menjadi obyek reforma agraria;
b. Lokasi TORA lebih banyak ditetapkan pemerintah dengan kriteria clean and clear. Artinya lahan2 konflik agraria tidak menjadi prioritas reforma agraria;
c. Tidak ada mekanisme penyelesaian konflik agrarian;
d. Jawa tidak dimasukkan dalam reforma agraria khusus mengenai kawasan hutan;
e. Ketertutupan data dari BPN mengenai tanah-tanah obyek reforma agraria
f. Luas lahan yang diperuntukkan bagi reforma agraria sangat kecil, hanya 400 ribuan ha dari 10.368 HGU seluas 33,5 juta ha.

""

Tim penyuluh LBH Bandar Lampung menempuh waktu kurang lebih enam jam melawati jalur darat dengan kendaraan bermotor. Penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta yang merupakan masyarakat ringinsari dan sekitarnya. kemudian sebagai narasumber turut berpartisipasi pula perangkat desa ringinsari dan babinkantibmas setempat. 

 




tag : Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Struktural, Penguatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Agraria, Ringinsari, Tulang Bawang, Lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG