LBH Bandar Lampung Gelar Konsultasi Publik Draft Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Waykanan

Berita - Selasa, 23 April 2019
LBH Bandar Lampung - LBH Bandar Lampung Gelar Konsultasi Publik Draft Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Waykanan Image by : admin

Demi terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Waykanan LBH Bandar Lampung bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waykanan terus berupaya mendorong untuk segera lahirnya Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Waykanan.

Bahwa sebagai tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan hak konstitusional rakyatnya, negara juga berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejarah panjang yang telah dilalui hingga terbentuknya sebuah regulasi mengenai bantuan hukum, reformasi tahun 1998 menjadi titik balik bangsa menuju negara yang lebih demokratis dari yang sebelumnya sangat otoriter dan tidak terbuka serta masih kelamnya penegakkan hukum yang masih sangat timpang apalagi ketika masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum harus yang sama sekali tidak memiliki akses untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara.


Dengan ketentuan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Perda ini adalah  upaya untuk memenuhi Hak Konstitusional kelompok masyarakat miskin dalam mendapat bantuan hukum sebagaimana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan “Bilamana Daerah Akan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Masyarakat Miskin Maka Daerah Darus Membentuk Peraturan Daerah Sebagai Landasan Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah”. Sehingga pengganggaran akses bantuan hukum bukan hanya melalui APBN melainkan dapat melalui APBD dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tersebut yang dapat menunjang kualitas layanan bantuan hukum di daerah.


Bahwa berdasarkan data perkara pada Kabupaten Waykanan yang dihimpun dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berjumlah 363 perkara dan pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebanyak 172 perkara.[1]Melihat dengan cukup banyaknya jumlah perkara tersebut yang berbanding dengan angka kemiskinan di Way Kanan, maka perlu adanya pendampingan hukum Cuma-Cuma yang dilakukan di Kabupaten tersebut. Sehingga dipandang perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Bantuan Hukum bagi Masayarakat Miskin di Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut bertujuan mendekatkan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Melihat kondisi konflik agraria yang terjadi hal ini dapat menjadi alat pemangkas secara bertahap untuk meretas kemiskinan dengan mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat.


Oleh karena itu penting untuk dilakukan perumusan dan usulan atau inisiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan untuk merumuskan model penyelenggaran bantuan hukum di daerah hingga terbitnya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Way Kanan. Karena, sejatinya, perspektif utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah kepentingan keadilan bagi penerima manfaat bantuan hukum. Maka, perlu adanya suatu model penyelenggaran bantuan hukum di daerah, sehingga dapat menjadi rujukan bersama dalam pemberian bantuan hukum. Terlebih sudah ada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kabupaten Way Kanan yang sudah terverifikasi BPHN.[2]


Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waykanan Bapak Indra Zakaria, S.H., M.H, Kanwil KemenkumHAM Lampung yang diwakili oleh Bapak Inatius MT Silalahi, S.H, Akademisi FH Unila yakni Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H dan tidak lupa turut mengudang DPRD Kabupaten Waykanan namun berhalangan hadir, kemudian peserta pada kegiatan Konsultasi Publik ini dihadiri pula oleh Organisasi Bantuan Hukum dan mahasiswa yang juga memberikan perspektif dan masukan terhadap Draft Raperda tersebut yang hasilnya akan dimasukkan kedalam usulan yang segera akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Waykanan untuk segera disahkan.


[1]    Bahwa berdasarkan SK Menkumham RI No: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021,  Provinsi Lampung telah memiliki tujuh belas (17) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI yang tersebar di tujuh (7) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sembilan (9) diantaranya berada di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dua (2) OBH, Kabupaten Lampung Utara dua (2) OBH, Kabupaten Pesisir Barat, Way Kanan, Tanggamus, dan Tulang Bawang masing-masing satu (1) OBH.


[2] Perkara-perkara yang dihimpun tersebut berdasarkan http://sipp.pn-blambanganumpu.go.id  dan http://pa-blambanganumpu.go.id/ yang diantaranya adalah perkara dampingan LBH Bandar Lampung seperti, Masyarakat Adat Buai Pemuka Pengeran Tua, Masyarakat korban penggusuran PT. BNIL, Forsil, Masyarakat yang berkonflik dengan Ryamizad Ryakudu, dan masyarakat Ringinsari.


tag : LBH Bandar Lampung, Konsultasi Publik, Kabupaten Waykanan, Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG