LBH Bandar Lampung Gelar Konsultasi Publik Draft Revisi Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tulang Bawang

Berita - Selasa, 23 April 2019
LBH Bandar Lampung - LBH Bandar Lampung Gelar Konsultasi Publik Draft Revisi Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Tulang Bawang Image by : LBH Bandar Lampung

Demi terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Waykanan LBH Bandar Lampung bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya mendorong untuk segera lahirnya Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa sebagai tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan hak konstitusional rakyatnya, negara juga berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejarah panjang yang telah dilalui hingga terbentuknya sebuah regulasi mengenai bantuan hukum, reformasi tahun 1998 menjadi titik balik bangsa menuju negara yang lebih demokratis dari yang sebelumnya sangat otoriter dan tidak terbuka serta masih kelamnya penegakkan hukum yang masih sangat timpang apalagi ketika masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum harus yang sama sekali tidak memiliki akses untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara.


Dengan ketentuan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Perda ini adalah  upaya untuk memenuhi Hak Konstitusional kelompok masyarakat miskin dalam mendapat bantuan hukum sebagaimana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan “Bilamana Daerah Akan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Masyarakat Miskin Maka Daerah Darus Membentuk Peraturan Daerah Sebagai Landasan Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah”. Sehingga pengganggaran akses bantuan hukum bukan hanya melalui APBN melainkan dapat melalui APBD dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tersebut yang dapat menunjang kualitas layanan bantuan hukum di daerah.


Bahwa berdasarkan data perkara pada Kabupaten Waykanan yang dihimpun dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berjumlah 363 perkara dan pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebanyak 172 perkara.[1]Melihat dengan cukup banyaknya jumlah perkara tersebut yang berbanding dengan angka kemiskinan di Way Kanan, maka perlu adanya pendampingan hukum Cuma-Cuma yang dilakukan di Kabupaten tersebut. Sehingga dipandang perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Bantuan Hukum bagi Masayarakat Miskin di Kabupaten Way Kanan. Hal tersebut bertujuan mendekatkan layanan bantuan hukum Cuma-Cuma yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Melihat kondisi konflik agraria yang terjadi hal ini dapat menjadi alat pemangkas secara bertahap untuk meretas kemiskinan dengan mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat.


Kabupaten Tulang Bawang saat ini belum mempunyai payung hukum dalam penerapan Bantuan Hukum di daerahnya, sehingga diperlukan Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Namun yang menjadi permasalahan adalah Raperda Bantuan Hukum di Kabupaten Tulang Bawang tidak masuk dalam Prolegda/Program Pembentukan Perda tahun 2019. Padahal secara faktualnya data BPS menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2017 di kabupaten Tulang Bawang menyentuh angka 10.09% dari Jumlah Penduduk dengan rincian 44.310 Keluarga atau 151.705 Jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan.


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Pasal 16 ayat (5) Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan Pemeritah Daerah maupun DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda/ Program Pembentukan Perda. Maka angka kemiskinan tersebut di atas yang menjadi urgensi untuk mendorong lahirnya Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tulang Bawang, terlebih sudah ada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kabupaten Tulang Bawang yang sudah terverifikasi BPHN.[1]


Dengan demikian, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi oleh BPHN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat mengakses anggaran bantuan hukum dan memberikan pelayanan bantuan hukum. Selain itu perlunya sinergitas dan komitmen bersama yang terjalin antar sesama OBH di Provinsi Lampung untuk mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas baik lembaga maupun internal kelembagaan dari OBH tersebut, sehingga ada peningkatan dari segi kualitas pemberian bantuan hukum yang diberikan baik OBH yang sudah terakreditasi.


Kegiatan Konsultasi Publik ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yakni Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Kanwil KemenkumHAM Perwakilan Lampung dan Akademisi FH Unila Dr. Budiono, S.H., M.H. Kemudian sebagai peserta dihadiri pula oleh Organisasi Bantuan Hukum dan mahasiswa yang juga memberikan perspektif dan masukan terhadap Draft Raperda tersebut yang hasilnya akan dimasukkan kedalam usulan yang segera akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Waykanan untuk segera disahkan.


 


tag : LBH Bandar Lampung, Konsultasi Publik, Kabupaten Tulang Bawang, Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG