LBH Dampingi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lampung Timur

Berita - Sabtu, 04 Juli 2020
LBH Bandar Lampung - LBH Dampingi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Lampung Timur		Image by : LBH Bandar Lampung

Mengutuk keras dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh oknum petugas P2TP2A Kabupaten Lampung Timur. Jum’at malam 3 Juli 2020, LBH Bandar Lampung mendampingi korban berinisial N (13) melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D dan Pasal 81 ke Polda Lampung dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTLP/977/VII/2020/LPG/SPKT.

Kasus ini mencuat pasca korban bercerita langsung kepada salah satu kerabatnya yang kemudian disampaikan kepada orang tua korban yang kemudian dikonfrontir langsung kepada korban. Bahwa sebelumnya korban pernah mengeluh sakit dan kerap histeris sehingga keluarga korban merasa curiga dengan si anak. Berdasarkan penuturan korban kepada kerabatnya tersebutlah baru terungkap bahwa telah terjadi dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh petugas pendamping dari Pusat  Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak  (P2TP2A) yang mendampingi korban pasca kekerasan seksual yang menimpanya.

Perlu diketahui, korban didampingi oleh UPTD P2TP2A bermula saat kasus kekerasan seksual yang pertama kali dialami oleh korban di proses di kepolisian. Bahwa kejadian serupa pernah dialami oleh korban yang pelakunya ialah paman korban sendiri yang saat ini telah di vonis penjara selama 14 tahun di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.

UPTD P2TP2A Kabupaten Lampung Timur yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya justru sebaliknya akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknumnya tersebut. Hal ini menjadi preseden buruk terhadap penyelenggaraan jaminan atas perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Apalagi mengingat, Lampung Timur telah dinobatkan sebagai kabupaten Ramah Anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 lalu.

Peristiwa ini harus menjadi sinyal bagi lembaga terkait seperti Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD P2TP2A baik provinsi maupun kabupaten/kota khususnya pemerintahan daerah Lampung dan Lampung Timur untuk mengevaluasi kinerja dari UPTD P2TP2A di lapangan.

Penderitaan karena trauma yang diterima oleh korban tidak akan pernah sebanding dengan apapun, namun rasa keadilan dan pengembalian hak-hak korban serta pemulihan kondisi korban adalah hal utama yang harus menjadi prioritas penegak hukum dan pemerintah. Oleh karena itu pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Lampung harus bisa bekerja secara maksimal agar peristiwa hukum tersebut dapat terungkap serta menyisir seluruh pihak yang diduga terlibat. Karena Bukan tidak mungkin kasus ini akan membuka potensi korban-korban lain yang juga pernah mengalami tindakan yang sama. Selain adanya dugaan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, kami juga melihat kasus ini berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

""

Selain mendorong Polda Lampung untuk mengusut tuntas kasus ini, kami juga akan melakukan upaya-upaya lain seperti berkordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meminta turut terlibat dalam hal pemulihan kondisi korban yang hari ini telah mengalami traumatis yang cukup dalam. Selain itu kami juga mendesak kepada pemerintah daerah khususnya Provinsi lampung dan Kabupaten Lampung Timur untuk mengevaluasi seluruh jajaran satuan kerja dibawah yang menangani isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fokus terhadap pemulihan korban beserta keluarganya yang notabenenya ialah masyarakat yang kurang mampu di daerahnya.    


Bandar Lampung, 4 Juli 2020

Direktur LBH Bandar Lampung

 

 

Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A


tag : kekerasan perempuan dan anak, pencabulan, kekerasan seksual, lampung timur, P2TP2A, Dinas PPPA, Cabul, Polda Lampung, LBH Bandar Lampung, Korban

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG