MAY DAY 2019 LAWAN PERBUDAKAN MODERN, PERKUAT PERSATUAN RAKYAT DAN BANGUN POLITIK ALTERNATIF

Berita - Jumat, 03 Mei 2019
LBH Bandar Lampung - MAY DAY 2019 LAWAN PERBUDAKAN MODERN, PERKUAT PERSATUAN RAKYAT DAN BANGUN POLITIK ALTERNATIF Image by : admin

 

Sejarah May Day merupakan perjuangan kelas Buruh dalam menuntut 8 jam kerja. Mereka yang tadinya bekerj sehari bisa bekerja  18-20 jam. Pada tanggal 1 Mei 1886 ratusan ribu buruh di Amarika serikat melakukan demonstrasi menuntut 8 jam kerja, yang bebuntut penyerang membabi buta yang dilkukan oleh negara dan alat kekerasannya. Perlawan sengit yang dilakukan oleh kelas buruh dan solidaritas yang kian mebesar antar sesama kelas buruh berdampak pada ditutupnya sekitar 70.000 pabrik. Yang memaksa pemerintah untuk memberikan 8 jam kerja dalam sehari. Delapan jam waktu kerja yang dinikmati oleh seluruh buruh di dunia saat ini merupakan hasil dari perjuangan berdarah-darah kelas buruh dimasa itu. Itu adalah sebuah sejarah kemenangan kelas buruh di seluruh dunia. Yang hari ini kemengan tersebut ingin kembali direbut oleh kapitalisme.

""

Krisis kapitalisme terus berlanjut dan semakin meperlihatkan kebangkrutannya di awal tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi global mengalami stagnan hanya duduk dalam peningkatan 3,7 % pada tahun 2018, dan untuk tahun 2019 IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada angka 3,5 %. Akibat tensi pasar yang dipengaruhi tren perang dagang, kecemasan imbvas “Brexit” serta fluktuasi harga minyak dunia.Akibat tambal sulam dalam tubuh kapitalisme, telah mendorong ketimpangan sosial-ekonomi yang telah melesat ketingkatan “level ekstrim” bahwa jumlah pemilik kekayaan terbesar di dunia hanya dimiliki sekitar 0,1% dari total populasi masyrakat dunia (sekitar 7 juta). Sedangkan pouplasi lapisan termiskin menyentuh angka 50,8% atau diperkirakan 3,8 miliar orang dari total 7,6 miliar orang (sumber indopremier).

Kondisi prekonomian nasional yang terkena imbas dari stagnansi ekonomi global serta perang dagang yang terjadi. Malahan membuat rezim semakin mengarahkan kebijakan nya pada jurang neolibralisme. Tahun 2018 dibuka dengan kenyataan pahit terhadap implementasi PP 78/2015. Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan seluruh daerah untuk membatasi kenaikan upah buruh sebesar 8,71%. Padahal, PP 78/2015 sejak awal cacat secara konstitusi dan anti demokrasi dengan menghilangkan peran buruh untuk terlibat dalam perumusan upah. Upah buruh Indonesia ditekan serendah-rendahnya beriringan dengan pencabutan subsidi di sektor vital. Secara otomatis, beban ekonomi keluarga buruh semakin tinggi, dan semakin sulit melepaskan jerat kemiskinan.

Skema politik upah murah yang diberlakukan rezim neoliberalisme melalui PP 78/2015, telah sukses mereproduksi ketimpangan dan kemiskinan. Berdasarkan standar Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan 70 juta jiwa. Dengan kata lain, 1 dari 4 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ditambah persoalan mayoritas yang dihadapi oleh kelas buruh dan tak kunjung mendapat perhatian serius adalah union busting, sistem kerja kontrak kontrak dan outsourching yang semakin membuat rendah nilai tawar buruh dihadapan penguasa. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan disahkan nya program magang nasional oleh pemerintah.

Revolusi industri 4.0 pada 17 september World Economic Forum melansir “Future of Jobs Report 2018” yang memprediksi perkembangan revolusi 4.0 di dunia serta prediksi pekerjaan yang akan segera digantikan secara digital oleh otomasi mesin AI danBig Data. Hari ini negara yang mulai mengadopsi ini adalah jerman, AS, China Jepang kanada dan beberapa negara maju lainnya. Yang akan banyak menghempaskan buruh di belahan dunia manapun untuk bekerja  ke sektor informal dan membuat buruh akan semakin fleksibel dan dipastikan benar-benar akan menghilangkan pran negara untuk melindungi hak-hak kelas buruh (fenomena driver online dll) tentu yang terparah adalah akan membludaknya angka pengangguran.

Tidak ketinggalan, rezim ini yang sangat identik terhadap pembangunan infrastruktur dan libralisasi properti, telah mendorong penyusutan lahan produktif sebesar 200.000 hektar setiap tahun. Tentunya hal tersebut berdampak pada penurunan komoditas pangan dalam negri dan semakin mendekriditkan petani dan buruh tani.

Persoalan kelasik dalam sistem pendidikan kita, belum merata rakyat hari ini bisa mengakses pendidikan. Anggran untuk pendidikan yang semakin tahun semakin diketatkan, dan semakin mengarahkan pendidikan kita pada mekanisme pasar, yang membuat biaya pendidikan semakin tidak mampu diakses oleh rakyat. Kebijakan yang melahirkan UKT yaitu UU 12 th 2012 tentang pendidikan tinggi merupakan legitimasi negara untuk melepaskan tanggung jawab nya terhadap akses pendidikan untuk rakyat.

Beranjak ke demokrasi pendidikan semenjak muncul Permen No. 55 tahun 2018 yang mengatur soal keterlibatan mahasiswa mengindotrinasi pancasila. Walau awalnya berangkat pada fakta banyak mahasiswa yang sepakat mendirikan negara islam, Namun tidak selesai sampaidisitu, wadah ilmiah pendidikan telah terciderai oleh peraturan yang berwajah UKM Pengawal Ideologi Bangsa,di satu sisi ada celah seperti pada kasus NKK/BKK bagaimana negara mulai mengontrol dan mengekang dalam kekritisan mahasiswa, dandisisi lain mengamputasipotensitumbuhkembangnyapengetahuan di Negara kitaini.

Ruang demokrasi yang semakin sempit, beberapa UU dilahirkan secara samar-samar untuk membatasi kebebasan demokrasi rakyat. Mulai dari UU Ormas, UU ITE, UU Terorisme dan banyak kebijakan yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk membatasi rakyat yang ingin brekspresi secara politik.

Atas dasar kondisi-kondisi tersebutlah seharusnya kita semua sadar bahwa sampai kapan pun pemerintah dan elit-elit politik yang ada tidak punya kepentingan untuk mendorong agenda–agenda kerakyatan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dasar rakyat. Sudah seharusnya persatuan rakyat yang sudah terbangun hari ini mau untuk meningkatkan kesadaran politiknya dan mulai mencicil bagaimaa membangun Alat Politik Alternatif nya sebagai alat untuk bisa menjawab persoalan-persoalan rakyat mayoritas. Maka dari itu pada momentum May Day 2019 Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menyataakan sikap sebagai berikut:

1. Tolak Politik Upah Murah
2. Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching
3. Tolak PHK Sepihak
4. Cabut PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
5. Stop Union Busting
6. Tolak Liberalisasi Pendidikan (UKT, BKT, Student Loan dll)
7. Cabut PERMENAKER Nomor 36 Tahun 2016 dan KEPMENAKER Nomor 260 tahun 2015

PUSAT PERJUANGAN RAKYAT LAMPUNG (PPRL)

FSBKU-KSN, KASBI, FSBMM, SPK3P2, SBMI, SPRI, LMND, KPR, SMI, PEMUDA NATAR, SP-SEBAY, LBH Bandar Lampung, BEM KBM UNILA.



tag : MAYDAY hari buruh sedunia LBH Bandar Lampung lawan perbudakan modern

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG