MENGAPA KITA MASIH HARUS TURUN KE JALAN

Berita - Selasa, 01 Oktober 2019
LBH Bandar Lampung - MENGAPA KITA MASIH HARUS TURUN KE JALAN Image by : LBH Bandar Lampung

Reformasi Diujung Tanduk

Dua Puluh Satu (21) tahun sudah negeri ini mencoba untuk mengisi ruang-ruang kosong, mencoba berbenah diri, dan memenuhi janji reformasi yang digulirkan Mei 1998 silam. 21 tahun menandakan pula kematangan usia reformasi yang dahulu sejak awal kelahirannya digadang-gadang mampu memberikan kehidupan bernegara yang lebih baik. Janji yang tercetus bukan melalui proses yang singkat, melainkan melalui serangkaian panjang perjuangan rakyat di mana mahasiswa, pemuda, buruh, tani dan rakyat miskin kota tergabung menjadi bagian penting pendorong lahirnya rahim reformasi tersebut.


Kini reformasi belumlah usai, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang belum terealisasi, khususnya janji yang dulu digaungkanpun masih belum tertunaikan. Semangat reformasi yang bergulir sejak 21 tahun silam, masih tersandung berbagai persoalan bangsa, mulai dari: Kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, korupsi, kolusi, nepotisme, ketimpangan hukum, penuntasan pelanggaran HAM masalalu dan berbagai problematika yang multidimensi seakan menjadi terpaan badai yang tak kunjung henti mendera pergulatan demokrasi kita. Kesemua itu mau tidak mau mengharuskan gerakan mahasiswa, pemuda, dan Rakyat Indonesia tetap hadir berseru tentang perbaikan sebagai bentuk panggilan sejarah dan aktualisasi peran para punggawa bangsa.

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka dan belum beranjak dari bulan September 2019, dipenghujung masa jabatan anggota DPR RI, alih-alih memerangi korupsi dengan membenahi sistem yang berada di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR RI dan Presiden malah se-iya se-kata untuk bersepakat mensahkan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Sikap pemerintah dan DPR tersebut memperlihatkan ada upaya pemberangusan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Hal ini sebagaimana termuat dalam draf revisi UU KPK yang memangkas kewenangan KPK, antara lain mengubah status sejumlah pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN); kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus disetujui dewan pengawas. Selain itu, KPK tak boleh memiliki penyelidik dan penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; dan pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kondisi ini bakal menyulitkan kinerja KPK karena mesti melewati birokrasi yang lebih panjang. Padahal, upaya pemberantasan korupsi seyogianya tidak diperlambat dengan segala mekanisme birokrasi yang bertele-tele. Situasi bakal bertambah pelik bila izin penyadapan tak diberikan. Sejauh ini, tugas pengawasan sudah dijalankan oleh DPR, BPK, publik, serta internal KPK. Empat elemen tersebut mestinya cukup untuk memenuhi fungsi pengawasan. 

Revisi yang terkesan melemahkan KPK menyiratkan pemerintah dan DPR tidak serius terhadap pemberantasan korupsi dan khianat kepada amanat reformasi. Padahal, perilaku korupsi merugikan banyak pihak. Sebab, praktik korupsi menciptakan biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Tak hanya itu, korupsi juga menimbulkan pemiskinan secara struktur karena membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja dan gagal menikmati hak-hak dasar lainnya. Ketika korupsi berhasil diberantas, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga meningkat. Revisi UU KPK juga tak sesuai dengan Nawa Cita, yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Kerja-kerja DPR dalam upayanya untuk mengesahkan beberapa RUU terkesan kejar tayang. Tidak hanya Revisi UU KPK yang telah disahkan, terdapat beberapa RUU yang bermasalah yang rencananya akan disahkan pula sebelum periode DPR yang saat ini selesai. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), Salah satu yang bermasalah dalam RKUHP adalah dugaan akan memanjakan koruptor. Sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi di RKUHP justru dilengkapi hukuman yang lebih ringan dibanding UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Dalam Pasal 604 RKUHP, disebutkan seorang koruptor dihukum minimal penjara dua tahun dan minimal denda Rp10 juta. Sementara dalam Pasal 2 UU Tipikor yang memiliki rumusan sama persis, hukuman penjara itu minimal empat tahun dan denda minimal Rp1 miliar. RKUHP juga tidak mengatur mekanisme pengembalian kerugian negara. Para koruptor yang sudah divonis bersalah hanya harus menjalani hukuman penjara dan membayar denda, itu pun kalau diputus demikian, tanpa harus mengembalikan uang negara yang terkuras karena perbuatannya itu.

Upaya-upaya pelemahan KPK sudah seing dilakukan, baik oleh DPR maupun Pemerintah. Namun kali ini benar-benar fatal bagi keberlangsungan perlawanan terhadap korupsi. Tidak hanya dari luar, lembaga yang masih dipercaya publik untuk memberantas korupsi ini juga coba dibunuh dari dalam. Dengan diloloskannya Capim yang bermasalah oleh DPR. Bahwa penetapan capim KPK bermasalah yang terpilih oleh DPR telah mencederai semangat pemberantasan korupsi. Bahwa Firli Bahuri sebagai capim KPK terpilih ia diduga telah melakukan pelanggaran etik berat yakni pernah bertemu dan bermain tenis bersama dengan Tuan Guru Bajang yang saat itu  KPK sedang menelusuri dugaan kasus korupsi Divestasi Newmoont yang menyeret nama TGB. Kemudian pertemuan Firli dengan seorang ketua partai dan tindakannya menjemput serta mengajak pejabat BPK yang berstatus sebagai saksi ke ruangannya.[1]

Sudah barang tentu, pimpinan KPK adalah orang yang bersih dari rekam jejak buruk semasa karirnya, apalagi terkait dengan perilaku korup yang sering di idap oleh para pejabat di republik ini. Terpilihnya Firli Baguri sebagai ketua KPK secara aklamasi oleh Komisi III DPR RI mengakibatkan rakyat kehilangan harapan terhadap semangat pemberantasan korupsi.


RKUHP mengebiri demokrasi. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden akan dipidana. Pasal 218 mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun. Di pasal 219, pelaku penyiaran hinaan itu diancam 4,5 tahun bui. Di pasal 220 RUU KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan ini menjadi delik apabila diadukan oleh presiden atau wakil presiden. Selain itu, pasal 353-354 mengatur hukuman bagi pelaku penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Pelakunya terancam 1,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu memicu kerusuhan, pelakunya bisa dihukum 3 tahun penjara. Dan jika hal itu disiarkan, pelaku terancam 2 tahun penjara. Bahwa pasal tersebut sangat berbahaya apabila diterapkan, karena pasal tersebut sangat bersifat ‘karet’ sehingga berpotensi mengkriminalisasi warga yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Belum lagi pasal makar yang juga akan diterapkan dalam RKUHP bahwa berdasarkan pasal 167, 191, 192 dan 193, p elaku makar terhadap presiden dan NKRI diancam hukuman mati, seumur hidup atau bui 20 tahun. Makar terhadap pemerintah yang sah, juga diancam penjara 12 dan 15 tahun. Pasal 167 menyebut: “Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.” Definisi makar di dalam RUU KUHP itu tak sesuai dengan akar katanya pada bahasa Belanda, yakni 'aanslag' yang berarti penyerangan. Masalah definisi tersebut dapat membuat pasal makar menjadi ‘karet’ dan memberangus kebebasan berekspresi. Masih banyak pasal-pasal ngawur lainnya dalam RKUHP yang justru lebih kolonial daripada kolonial itu sendiri. Kebebasan sipil terkait dengan hak privasi terancam, ketika negara mencoba mengkriminalisasi pasangan-pasangan yang tertangkap tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. Yang tak kalah tidak masuk akal adalah tentang pemidanaan gelandangan yang tercantum dalam pasal 431, bahwa pasal tersebut mengancam gelandangan dengan denda maksimal sebesar 1 juta rupiah. Padahal jelas dalam konstitusi, bahwa gelandangan dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Untuk menghidupi diri sendiri terbilang sulit, terpaksa menjadi gelandangan pun akan di denda oleh negara.

Sejalan dengan diberedelnya kewenangan KPK dalam memberantas korupsi, DPR juga merevisi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang semakin melenakan koruptor. Berdasarkan keterangan ICW, sebuah lembaga yang berfokus pada tindak pidana korupsi, Bahwa RUU Pemasyarakatan semakin memudahkan koruptor untuk diberikan remisi. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur remisi bisa diberikan kepada narapidana perkara korupsi kalau bersedia menjadi justice cllaborator atau bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar rantai korupsi dalam kasusnya. ICW mencatat tahun ini ada 338 narapidana kasus korupsi yang mendapat remisi saat momentum ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kalau revisi undang-undang Pemasyarakatan disahkan, dapat dipastikan akan ada obral remisi besar-besaran bagi koruptor di peringatan 17 Agustus mendatang.

Kemudian mengenai pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus rasuah, selama ini harus ada rekomendasi dari KPK. Namun dalam revisi Undang-undang Pemasyarakatan, rekomendasi KPK tidak dibutuhkan lagi. Hanya direktur jenderal pemasyarakatan yang akan memutuskan koruptor mana saja yang layak atau tidak pantas mendapat pembebasan bersyarat.

Langkah-langkah memanjakan korutor tersebut, semakin lengkap karena delik-delik mengenai korupsi juga masuk dalam draf RUU KUHP yang sudah disahkan Komisi III DPR dan Menteri Kehakiman Yasonna Laoly. Dalam rancangan beleid mengenai KUHP, ancaman hukuman minimum bagi terdakwa kasus korupsi berkurang dari empat tahun penjara menjadi dua tahun kurungan. Denda perkara juga banyak berkurang. DPR bersama pemerintah selalu berdalih rezim penghukuman terhadap pelaku korupsi bukan sekadar penjara tapi lebih fokus pada pengembalian kerugian negara.[2]


RUU Ngawur Menguntungkan Korporat, Membunuh Rakyat

Belum lagi soal permasalahan dalam RUU Pertanahanalih-alih ingin menyempurnakan UUPA, RUU Pertanahan malah justru mendiskreditkan dan semakin meminggirkan kaum Tani. Bagaimana tidak, ditengah seringnya petani harus terusir dari lahan karena dirampas oleh negara dan korporat, melalui RUU Pertanahan justru berpotensi menambah penderitaan rakyat seperti kriminalisasi terhadap pemilik tanah yang melawan dalam penggusuran, dan menegaskan kembali Domein Verklaring melalui Status Tanah Negara, yang dahulu digunakan Pemerintah Kolonial untuk merampas tanah masyarakat, serta mempersulit masyarakat hukum adat. Praktek era kolonial bisa segera bangkit yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Pengaturan hak pengelolaan telah memberikan kewenangan yang sangat luas dan kuat bagi pihak-pihak tertentu (Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/D, Bank Tanah) untuk tidak sekedar menguasai tanah dalam arti mengatur, namun juga mempekerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta. Selain itu, RUU Pertahanan memungkingkan terjadinya perampasan hak atas tanah dengan dalih “kepentingan umum” dan “keadaan mendesak”, tanpa ada kriteria yang terang seputar dua frasa tersebut. Tanah-tanah adat juga terancam sebab inventarisasi hak adat yang bersifat pasif. Masyarakat hukum adat yang dituntut proaktif dalam mendaftarkan tanah adatnya, walau pada mestinya, secara konstitusi, dibebankan pada negara. Hal ini diperparah pula oleh ancaman kriminalisasi, 15 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar, bagi orang/kelompok yang mempertahankan tanah dari penggusuran. RUU Pertanahan juga dipenuhi pengecualian. Misalnya, Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah diberikan selama 35 tahun, bisa diperpanjang dua kali hingga total 90 tahun. Perpanjangan HGU ini melanggar aturan di pasal sebelumnya, yang mana tertulis hanya dapat diberikan sekali. Pengecualian itu, yang diberikan setelah pertimbangan umur tanaman, skala investasi, dan daya tarik investasi, rawan oleh pemanfaatan kepentingan orang/kelompok, tanpa peduli penentu keputusan ini di hari depan. Sementara itu Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia, hal itu menjadi Pekerjaan Rumah yang belum selesai bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.


Revisi peraturan perundang-undangan juga menyasar UU Ketenagakerjaan. Dari draf RUU yang beredar, terdapat 14 pasal revisi yang ditolak oleh para asosiasi buruh. Pasal-pasal yang menjadi kontroversi antara lain, pasal 81 mengenai cuti haid yang bakal dihapus lantaran nyeri haid dapat diatasi dengan obat antinyeri. Kemudian terdapat Pasal 100 yang menyebut akan menghapuskan fasilitas kesehatan. Lalu ada pula Pasal 151-155 mengenai penetapan PHK. Dalam draf RUU tersebut, keputusan PHK hanya melalui buruh dan perusahaan tanpa melalui persidangan. Dalam revisi tersebut, pasal mengenai uang penghargaan masa kerja dan penambahan waktu kerja bagi buruh yang dihapuskan.[3] Bahwa RUU Ketenagakerjaan sangat merugikan bagi kaum buruh yang selama ini acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan bahkan terkesan menindas dari pihak perusahaan, seperti pemberian upah murah, jam kerja yang berlebih, tidak adanya jaminan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar K3, PHK sepihak, kriminalisasi yang disasarkan pada buruh-buruh yang kritis pada perusahaan.

Paket reviisi undang-undang yang di percepat pembahasannya oleh DPR justru membuka peluang seluas-luasnya terhadap imvestor dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Jangankan demi kepentingan rakyat, kekayaan alam dan lingkungan hidup yang seharusnya menjadi perioritas utama untuk dilindungi, demi kepentingan investor, DPR juga berniat merevisi Undang-Undang Minerba. Pembahasan RUU Minerba yang dilakukan DPR, nampak seperti ada upaya mengakomodir perpanjangan sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah dan akan berakhir dalam waktu dekat ini. Perubahan di pasal 169 dalam rancangan RUU Minerba yang disusun DPR, termasuk DIM (Daftar Investaris Masalah) Pemerintah, membuat perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan PKP2B, mendapatkan perpanjangan otomatis selama 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun dalam bentuk IUPK. Adanya penambahan pasal 115 A, yang berpotensi mengkriminalisasi warga. Beleid ini menguatkan pasal 162 pada UU Minerba lama. Bahwa pasal tersebut memberi ruang kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan haknya menolak tambang.[4] Sebagaimana telah kita ketahui bersama, tambang telah banyak merusak alam Indonesia, terutama tambang batubara yang telah merampas ruang hidup rakyat karena harus meninggalkan lahan mereka, harus menghirup polusi udara yang dihasilkan dari tambang dan pembangkit listrik tenaga batu bara.


Tak Kunjung Disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Percepatan pembahasan revisi undang-undang yang bermasalah tidak sejalan dengan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Padahal fenomenam kasus kekerasan seksual di Indonesia terbilang sangat tinggi. Indonesia yang dengan bangga menyematkan gelar sebagai bangsa yang beradab, justru tren kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan akhir tahun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018 Tercatat sejumlah406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan.[5] Bahwa data tersebut adalah hasil catatan berdasarkan kuisioner dan laporan-laporan korban. Masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di daerah-daerah yang tidak terdata akibat tidak beraninya korban untuk lapor akibat dari stigma buruk yang melekat pada korban dan adanya ancaman-ancaman dari pelaku. Kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang terdekat korban, kemudian institusi pendidikan menjadi tempat yang sering terjadinya kekerasan seksual. Polarelasi yang terbentuk antara korban dengan pelaku mengakibatkan korban tidak berani untuk melapor. Mengingat dampak dari kekerasan seksual sangat merugikan bagi korban. Selain kerugian pada fisik, yang paling berdampak pada korban adalah psikisnya. Bahwa korban akan mengalami traumatik berkepanjangan selama hidupnya sehingga akan berdampak pula pada kesehatan mental dan batin korban. Berdasarkan pennelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FHUI), dampak dari kekerasan seksual bagi korban yaitu: Trauma secara seksual, Gangguan fungsi reproduksi, Perilaku cenderung berubah, Dampak psikologis, Luka secara fisik, Penyakit menular seksual, Stigma dari masyarakat, Kehamilan tidak diinginkan.[6] Oleh karena itu, urgensi untuk segera disahkkanya RUU PKS adalah manifestasi dari kondisi ril yang terjadi dan dialami oleh para korban yang seharusnya mendapatkan perioritas dari anggota DPR yang tujuan dan fungsinya adalah mewakili suara rakyat yang memilih dia saat pemilu.



Represifitas Aparat Dalam Menghadapi Gelombang Protes Massa

Pelemahan KPK, Rencana pengesahan RUU yang mengancam HAM dan Demokrasi, mengundang simpati publik untuk turun ke jalan bersama-sama dan memprotes semua upaya yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Reformasi dikorupsi, KPK dikangkangi, kebebasan sipil di kencingi, ruang privat dibajak, hak rakyat diinjak-injak, perempuan dieksploitasi secara kultur dan tidak pernah diberi kepastian terhadap perlindungan secara legal formal.


Setidak-tidaknya sejak tanggal 22 September 2019 aksi massa untuk memprotes kebijakan DPR dan Presiden terjadi di berbagai daerah. Gelombang kecaman dari masyarakat sipil yang diawali oleh gerakan mahasiswa terjadi serentak dalam jumlah massa yang signifikan. Pemerintah gagap dalam menghadapi protes tersebut, aksi massa yang seharusnya dilihat sebagai bentuk aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada DPR dan Presiden malah disikapi dengan cara-cara kekerasan dan penangkapan-penangkapan aktifis yang kontra dengan rezim.   

Proses-proses demokrasi justru dicederai dengan sikap represi yang dilakukan oleh aparat. Berdasarkan pantauan, terdapat 50 mahasiswa hilang pasca aksi massa berakhir[7], 232 korban luka-luka, 3 kritis dan 3 meninggal.[8] Salah satu korban meninggal teridentifikasi akibat tertembus peluru tajam saat aksi massa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban tewas tersebut bernama Immawan Randi (22) Mahasiswa Universitas Halu Uleo Kendari.[9]  Pasca kematian Randi, disusul oleh teman satu kampusnya yakni Muh Yusuf Kardawi (19). Yusuf meninggal pasca kritis dan sempat dirawat di RSU Bahteramas Kendari. Bahwa penyebab kematian Yusuf adalah karena adanya benturan benda tumpul dikepalanya.[10] Korban tewas juga terdapat dari kalangan pelajar yang juga turut turun ke jalan untuk memprotes RUU ngawur, yakni pelajar dengan atas nama Bagus Putra martadinata (15) di jakarta akibat tertabrak kendaraan.[11]

Padahal jika mengacu pada pasal 13 undang-undang kepolisian tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok polisi adalah

 

a.    Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat

b.    Menegakkan hukum

c.    Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat

 

Tidak hanya mahasiswa dan masyarakat sipil, represifitas juga menimpa jurnalis yang meliput saat aksi massa terjadi. Setidaknya terdapat empat orang jurnalis yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi aparat, mereka adalah jurnalis dari Kompas.com Nibras Nada Nailufar, jurnalis IDN Times Vanny El Rahman; jurnalis Katadata Tri Kurnia Yunianto; dan jurnalis Metro TV Febrian Ahmad.[12]

Selain itu, petugas medis yang sedang bertugas juga bernasib sama dengan jurnalis, petugas medis diintimidasi, memukul, menginjak, ambulans dirusak, pasien ditarik paksa dari ambulans, dan dituduh menyuplai batu kepada para demonstran.[13] Bahwa jelas, profesi sebagai jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami oleh jurnalis adalah sebuah tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Seorang jurnalis, dalam peraturan itu, dilarang dihalang-halangi saat meliput berita. Pelakunya terancam hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda uang paling banyak Rp500 juta.


Sementara itu, tugas mulia seorang petugas medis juga dilindungi oleh undang-undang. Pada dasarnya, mengutip penjelasan halaman 7 buku “Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agustus 1949 Serta Protokol-Protokol Tambahannya” yang diterbitkan oleh Komite Internasional Palang Merah, demi kepentingan orang-orang yang cedera, sakit dan korban kapal karam, setiap kesatuan medis, baik militer maupun sipil, yang berada dibawah kekuasaan pihak yang berwenang harus dilindungi. Konvensi Jenewa diratifikasi oleh negara Indonesia dengan diterbitkanya UU No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 (“UU No. 59/1958”). Maka artinya Konvensi Jenewa ini juga berlaku di Indonesia.

Mengingat bahwa ratifikasi Konvensi Jenewa ini dilakukan dengan menerbitkan UU No. 59/1958, maka Konvensi Jenewa ini juga berlaku mengikat layaknya Undang-Undang pada umumnya di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan khusus di Indonesia dan dunia Internasional yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kesehatan di medan perang adalah Konvensi Jenewa ini.   

Dalam hal ini polisi telah melakukan tindakan peyimpangan dalam mejalankan tugas pokoknya yang mengakibatkan kecenderungan represif dan mengakibatkan jatuhnya korban padahal kalau kita merujuk pada konsep determinisme meyebutkan bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari ada sebuah keharusan dan karenanya tidak terelakkan untuk terjadi semisal kehendak untuk bebas dalam konteks ini adalah kebebasan berpendapat bereekspresi di muka umum dan bebas dari ancaman pemidanaan karena perbuatan tersebut. Harusnya logika yang dipakai adalah tindakan penyampaian pendapat di muka umum tak akan berujung ricuh jika logika demokrasi yang dipakai adalah logika demokrasi subtantif yang mengedepankan dialog, partisipatif dan dua arah bukan hanya sebatas de jure.

Sangat disayangkan Polisi seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, bahwa sebagai alat kelengkapan negara, harusnya polisi yang bertugas untuk mengamankan mahasiswa dan masyarakat sipil saat menyampaikan aspirasi, aman dari potensi-potensi kericuhan yang diakibatkan adanya penyusup yang sengaja di terjunkan pada saat aksi massa. Jelas sejumlah kekerasan-kekerasan yang dilakukan sehingga mengakibatkan berjatuhannya korban luka-luka hingga tewas adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.


Teror Negara Dengan Menciptakan Ketakutan Untuk Membungkam Warga Negara Yang Kritis Dan Aktif Berpartisipasi Menyuarakan Keresahan Publik

Belum ada 24 jam Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas aksi massa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil yang memprotes berbagai rancangan undang-undang yang bermasalah serta upaya pembunuhan pemberantasan korupsi di Jakarta dan beberapa daerah..[14] Masyarakat dikejutkan dengan penangkapan aktivis Pro Demokrasi yaitu Dandhy Laksono dan juga mantan jurnalis Ananda Badudu.[15]

Berdasarkan informasi, Dhandy dibawa oleh empat orang penyidik dengan mobil Fortuner dengan nomor polisi D 216 CC pada Kamis malam pukul (26/9) 23.05 WIB sementara Ananda sendiri dibawa Resmob Polda Metro Jaya pada Jumat dini hari (27/9) pukul 04.55 WIB.[16] Dandhy Laksono diperiksa terkait aktivitas media sosial yang dituding melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 Huruf A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[17] Sementara Ananda Badudu diperiksa terkait dengan penghimpunan dana melalui media sosial untuk demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.


Hal tersebut menjadi kontradiktif dengan argumen Presiden Joko Widodo sebelumnya yang mendukung proses demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya terkait penolakan RUU-KUHP, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual.

Penangkapan dua aktivis tersebut mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo dalam mendukung demokrasi. Hal ini juga tentu mengembalikan ingatan akan tindakan otoriter yang dilakukan rezim Orde Baru. Rasa tidak aman masyarakat atas kebebasan berpendapat tentu harusnya segera bisa direspon pemerintah karena pada dasarnya hak-hak berekspresi dan mengemukakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 Huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu :

 
Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat[18]

dan Pasal 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum:

Warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

mengeluarkan pikiran secara bebas[19]

Hal ini tentu menjadi wujud kesewenangan negara dalam memberikan respon terhadap gerakan kritik baik berupa tulisan dan juga melalui pengorganisian gerakan. Negara terlihat gagap karena memlih cara-cara lama melalui otoritasnya. Sehingga sudah seharusnya lembaga penegak hukum seperti Kepolisan Negara Republik Indonesia kemudian bisa di awasi secara pro justicia jika kedepannya potensi miss-abused dan ­miss-used ­masih akan terjadi. Penangkapan Dhandy Laksono dan Ananda Badudu menjadi preseden buruk yang semakin memperkeruh suasana politik hari ini serta semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. bahwa semangat reformasi yang seharusnya menjamin terlaksananya demokrasi justeru malah di khianati oleh pemerintahan rezim Jokowi hari ini.


Ditambah lagi dengan pernyataan Menteri Kordinator Politik, Hukum Dan Keamanan pada saat konfrensi pers Kamis (26/9/2019) lalu, Ia menyebutkan, akan ada gerakan gelombang demonstran baru yang melibatkan kelompok masyarakat untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kemudian terkait dengan aksi unjuk rasa pelajar pada Rabu (25/9/2019), Wiranto menuturkan para siswa tersebut dihasut sebuah kelompok untuk melawan aparat kepolisian. Harapannya, muncul korban yang kemudian kepolisian yang dipersalahkan.

“Mereka sudah menghasut, memprovokasi adik-adik pelajar untuk berhadapan dengan aparat keamanan, dengan harapan muncul korban dan mempersalahkan kepada aparat keamanan,”

Wiranto menambahkan, korban itu akan dijadikan sebagai martir gerakan yang lebih besar, yakni situasi chaos dan membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah.


“Gerakan gelombang baru ini kita harus waspada karena akan mengerahkan kelompok Islam garis keras, juga akan melibatkan para suporter. Suporter bola kaki pun akan disasar untuk dilibatkan dalam gerakan itu,”

Selain itu, kata dia, elemen buruh, tukang ojek, hingga tenaga paramedis juga akan dipengaruhi dan diprovokasi untuk berbuat rusuh. Bahkan, Wiranto menyebutkan bahwa paramedis ini sudah diberikan penyesatan, yakni adanya ketentuan bagi paramedis yang salah mengambil suatu keputusan dalam mengobati pasien akan kena denda Rp1 juta.[20]

Pernyataan Wiranto tersebut adalah kontraprofokasi dengan narasi-narasi konspiratif dengan tujuan meneror atau menakut-nakuti masyarakat dengan menuduh gerakan rakyat hari ini sedang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang ia sebut kelompok Islam Radikal atau kelompok garis keras yang menghasut pelajar, suporter bola, paramedis dan lain sebagainya. Bahwa tudingan-tudingan tersebut tidak lain bertujuan untuk menggembosi gerakan rakyat hari ini, dengan mengarahkan pada isu penggulingan dan penggagalan pelantikan presiden. Padahal sangat jelas dan terbuka, gerakan rakyat hari ini adalah manifestasi dari keresahan rakyat tentang pemberedelan KPK dan seluruh peraturan ngawur yang akan disahkan oleh DPR dan Pemerintah.


Bahaya Laten Soft Power Negara Dalan Membungkam Mahasiswa Adalah Wujud Lain Represifitas

Selaras dengan hal tersebut represifitas kemudian tak hanya berhenti di sikap aparat organik yakni kepolisan namun juga bagaimana penggunaan soft power negara dalam membungkam gerakan rakyat yang kali ini yang terkena imbasnya adalah mahasiswa. Bahwa M.Natsir selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia kemudian memberi komentar bahwa


Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan, sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian negara dan sebagainya, ini bisa tindakan hukum[21]

Jika menelisik dari komentar M.Natsir tentu kebijakan ini adalah bagian dari diskresi menteri yang kemudian diatur dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.[22] Bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa :


diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”

Sehingga hal ini bisa menjadi dasar hukum bagi M.Natsir untuk mengeluarkan diskresi namun hal yang harus menjadi acuan juga adalah bahwa di Undang-Undang tersebut juga harus diperhatikan bahwa pada pasal 24 juga diatur bahwa diskresi kemudian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Sementara jika mengacu kepada proses penyelenggaraan demonstrasi yang dilaksanakan pemerintah bukanlah inisiatif pejabat universitas terkait dan jika memang merupakan inisiatif pejabat universitas maka harus juga diperhatikan bahwa di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.[23] Bahwa pada pasal 6 Huruf B kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi haruslah mengedepankan asas demokratis sehingga demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah sebuah proses praktek demokrasi yang kemudian diatur pula di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi merupakan bagian didalamnya, sehingga dalam hal diskresi M.Natsir adalah sebuah produk hukum yang cacat secara formil karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya.


Namun yang harus di waspadai adalah bagaimana kemudian penggunaan soft power merupaka trend dari kebijakan di era demokrasi dimana cara-cara otoriter melalui penggunaan perangkat organik sudah kemudian ditinggalkan khususnya dalam sektor pendidikan.[24] Hal ini harus kemudian harus disadari bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini adalah wujud otoriterian pemerintah dengan menggunakan perangkat halus negara.


Bencana Asap Adalah Kejahatan Yang Teroganisir

Sudah berbulan-bulan masyarakat riau dan kalimantan harus bergumul dengan asap. Asap yang tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang musim kemarau 2019. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan kali ini terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Akibat asap yang dihasilkan Presiden Joko Widodo menyatakan status siaga darurat di keenam provinsi tersebut.


Secara keseluruhan BNPB mencatat area terbakar mencapai 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas pada periode Januari hingga Agustus 2019. Berdasarkan data dari BNPB yang dirilis pada Senin (16/9) pukul 16.00 WIB, hingga Agustus ini dampak kebakaran terluas terjadi di Riau yang mencapai hingga 49.266 ha. Menyusul Kalimantan Tengah yang mencapai 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Sumatra Selatan 11.426 ha, dan Jambi seluas 11.022 ha. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan musim kemarau yang belum berakhir dan hujan yang masih belum turun. 

Menurut data terakhir tersebut, saat ini titik api yang terbanyak berada di Kalimantan Tengah yang mencapai 513 titik panas (hotspot). Kemudian menyusul Kalimantan Barat dengan 384 titik panas.[25]

Kebakaran hutan yang terjadi setidaknya sejak bulan januari 2019 lalu, telah menelan korban. Korban kebanyakan terserang infeksi salurah pernafasan (ISPA). Jumlah korban penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga September mencapai 919.516 orang[26] dan satu orang korban meninggal di Balikpapan seorang lansia bernama Lateno (60) yang terjebak asap di sekitar rumahnya.[27]

Sementara menurut data yang dilansir situs iku.menlhk.go.id secara harian, pada 16 September 2019 per pukul 15.00 WIB, Indeks Standar Pencemar Pencemar Udara (ISPU) di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) mencapai angka 500. Artinya, kualitas udara di Palangkaraya berada pada level berbahaya bagi semua populasi yang terpapar pada waktu tersebut.[28]

Tidak hanya manusia yang terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan, bahwa wilayah-wilayah yang hari ini terbakar sebagian besar adalah hutan-hutan yang juga menjadi habitat hewan-hewan dan tanaman endemik Indonesia. Tidak sedikit hewan-hewan yang ditemukan mati terpanggang kala terjebak ditengah hutan yang sedang terbakar.


Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia kali ini bukanlah kejadian yang pertama. Setidaknya di tahun 1997-1998 pernah juga terjadi kebakaran hutan. Hutan dan lahan yang paling luas terbakar terjadi di Sumatera Selatan yakni 39.647,99 ha, Riau 26.037,02 ha, disusul Lampung 23.157,15 ha, dan Jambi 10.993,70 ha. Kebakaran hutan maupun lahan di propinsi lain di Sumatera seperti di Sumut, Aceh, Sumbar, dan Bengkulu, di bawah 800 ha,” tulis harian Kompas (20/1/1998).

Bahwa penyebab kebakaran hutan ditahun 1997-1998 dan 2019 masih sama. Luca Tacconi dalam Kebakaran Hutan di Indonesia: penyebab, biaya, dan implikasi kebijakan menyebut bahwa El Nino pada 1997-1998 merupakan salah satu bencana terburuk dalam sejarah. Fenomena alam ini memicu karhutla dan berandil merusak sekitar 25 juta hektare hutan di seluruh dunia, dan Indonesia adalah yang terparah.

Meski demikian, studi Tacconi menerangkan bahwa El Nino bukan penyebab tunggal bencana karhutla di Indonesia. Namun, karena akar masalah yang nyaris tak tersentuh dan tak beres dipahami membuat kebijakan menjadi rancu. Berbagai usulan kebijakan yang diajukan, kadang tidak didasari analisis biaya dan manfaat tindakan spesifik yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan penyebabnya.

Bahwa berdasarkan pantauan dilapangan, lahan yang terbakar adalah lahan yang berdampingan dengan lahan produksi, namun lahan produksi tersebut tidak terbakar. Bahwa hal tersebut adalah praktek-praktek yang jelas banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan untuk menekan biaya produksi. PraktikLand Clearing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan adalah akar permasalahan, dimana hutan sengaja dibakar untuk membuka lahan sehingga bencana asap yang dapat dilihat pasti terjadi di setiap tahunnya di tambah dengan musim kemarau saat ini yang semakin memperparah kebakaran hutan. Hingga 16 September 2019, polisi telah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus karhutla. Namun, baru 4 korporasi menjadi tersangka terkait kasus karhutla di Riau, Kalbar dan Kalteng.[29]

Negara gagap dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Bukan memberikan solusi yang konkret namun pemerintah malah mengeluarkan steatment melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang dinilai yang tidak sensitif dan mensimplifikasi masalah dengan menghimbau masyarakat untuk bersabar karena bencana asap datangnya dari Allah SWT. Faktanya kebakaran hutan karena adanya aktifitas manusia. Pernyataan Moeldoko juga membuktikan kalau masyarakat tidak bisa bergantung kepada pemerintah, sebab pejabat pemerintahnya sendiri tidak bertindak sesuai jabatannya. Seharusnya pernyataan pejabat publik dapat memastikan jaminan perlindungan dan penanganan Karhutla. Pada akhirnya pemerintah telah melanggar HAM karena sebagai aktor utama yang berperan dalam memberikan izin konsesi pada perusahaan-perusahaan pembakar hutan yang wilayahnya kini tersebar titik-titik api.    



Agenda Penuntasan Pelanggaran HAM Komoditas Pilpres Lima Tahunan

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masalalu adalah salah satu agenda wajib bagi siapapun presiden yang terpilih. Bahwa penuntasan kasus pelanggaran HAM adalah bentuk dari Supremasi hukum. Pelanggaran HAM bukan hanya lembaran sejarah yang dapat begitusaja dilupakan, namun penuntasan kasus pelanggaran HAM adalah upaya-upaya negara dalam membangun sistem hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.Sebagaimana penuntasan pelanggaran HAM masalalu dapat memberikan kepastian kepada keluarga korban yang sampai hari ini masih menuntut negara menghukum pelaku-pelaku pelanggaran HAM dan mengembalikan hak-hak korban yang telah direnggut negara.


Sudah 5 kali negara ini mengalami pergantian pemimpin, tapi tidak ada satupun presiden yang mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAMNegara sebagai aktor utama dalam menjamin, memenuhi, dan melindungi Hak Asasi Manusia justru abai dengan nasib para korban beserta keluarga. Janji-janji terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM masalalu hanya menjadi lieps service saat momentum lima tahunan. Berharap negara memiliki keberpihakan terhadap korban dan keluarga dengan menuntaskan kasus pelangggaran HAM namun malah justru menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari sikap dan kebijakan yang lahir dari Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya. Agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu hanya menjadi wacana penuntasan melalui mekanisme rekonsiliasi yang tidak dibarengi dengan penuntasan kasus melalui jalur yudisial (peradilan).

Hal ini tentunya telah mencoreng aspek keadilan dan akuntabilitas, serta pemenuhan hak korban maupun keluarga korban. Pelik dan sukarnya penuntasan pelanggaran HAM ini terjadi semata-mata karena ketidakmauan negara untuk mengusut kasus ini melalui proses peradilan. Kejaksaan Agung pun enggan untuk memproses berkas penyelidikan Komnas HAM yang sudah memenuhi standar penyelidikan kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Belum beranjak dari bulan September. September kelam lebih tepat disematkan pada bulan tersebut. Tragedi 1965, Tanjung Priok, Tragedi Semanggi II termasuk UBL Berdarah, Pembunuhan aktivis HAM Munir, Pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil adalah sederet kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sampai detik ini tidak terselesaikan dan terungkap siapa dalangnya. Presiden seolah-olah harus bertekuk lutut pada orang-orang yang diduga menjadi aktor-aktor utama kasus-kasus plenggaran HAM berat masalalu.

Bahwa agenda Presiden Jokowi dalam kampanyenya di tahun 2014 menjadikan penuntasan pelanggaran HAM masalalu adalah salah satu agenda utamanya. Alih-laih menyelesaikan pelanggaran HAM, Presiden Jokowi malah justru mengangkat aktor-aktor pelanggar HAM menjadi pembantu-pembantunya di pemerintahan. Maka tak heran dalam setiap kebijakan-kebijkannya dinilai jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Bukannya menuntaskan malah menambah daftar panjang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Hal tersebut dapat dilihat dari pendekatan militeristik yang dilakukan oleh negara dalam menangani Papua yang kian hari semakin pelik. Banyaknya perampasan ruang hidup rakyat yang menggunakan kekuatan-kekuatan negara yang pada akhirnya hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan golongan.

Cara-cara lama yang digunakan oleh pemerintah untuk meredam gerakan masa hari ini tidak jauh berbeda pada saat rezim orba berkuasa. Cara-cara represif dan menebar ketakutan pada orang-orang yang kritis adalah cara-cara rezim orde baru dalam menekan gerakan massa pada waktu itu. Tak ayal, orang-orang yang duduk di pemerintahan hari ini adalah orang-orang yang berkuasa pada jaman orba.

Negara telah gagal untuk mengambil kepercayaan publik, negara gagal untuk menjamin adanya penghormatan terhadap HAM yang katanya Indonesia adalah negara hukum, negara tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Nyatanya memang pelanggaran HAM tidak menaruhkan kekuasaan apapun kecuali lembar sejarah yang menjadi lebih terang dan lebih baik bagi generasi selanjutnya. Harusnya Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Jerman yang berani berdamai dengan sejarah mereka sendiri karena pada dasarnya tidak ada yang mutlak benar dan sejarah selalu bersifat hitam putih, jika memang terbukti lantas kenapa? Karena inilah yang dibuktikan generasi selanjutnya di Indonesia, yaitu kejelasan sejarah bangsa mereka sendiri daripada narasi Indonesia emas dan generasi milenial yang mengkaburkan realitas yang ada. Kita memang sibuk sehingga pelanggaran HAM lupa untuk dibahas dan justru lebih suka melahirkan aturan-aturan yang sarat akan tanda tanya terhadap kedaulatan rakyat.


Ketika DPR dan Pemerintah Bersekongkol

Gerakan rakyat hari ini adalah akumulasi dari keresahan dan ketidak percayaan publik terhadap kinerja penguasa, yang telah bersekongkol untuk selingkuh di balik kepercayaan rakyat yang telah memberi amanah kepada mereka. Bahwa ditengah keterbukaan informasi di era sekarang tidak dapat lagi membendung keingintahuan publik terhadap kinerja penguasa. Rakyat tidak bodoh, sejak jauh hari rakyat sudah mencium bau busuk ketidakberesan penguasa hari ini.


Reformasi dikorupsi, KPK dikangkangi, kebebasan sipil dikencingi. Sudah cukup bagi mahasiswa, pelajar, buruh, tani, rakyat miskin kota, pemuda dan lain sebagainya muak melihat tingkah culas para penguasa yang bekerja sama. Agenda lima tahunan, pemilihan presiden 2019 lalu telah cukup membentuk polarisasi di masyarakat. Publik dibuat gaduh dengan kontesasi politik perebutan kekuasaan. Namun ketika berbicara kemaslahatan umat mereka seolah sepakat untuk melebur dan malah menindas rakyat.

Oleh karena itu, sudah barang tentu rakyat marah, sudah saatnya rakyat bergerak, sudah cukup bangsa ini diasingkan di negeri sendiri. Sudah selesai polarisasi dan perpecahan yang sengaja di pelihara negara, rakyat telah sadar, rakyat telah bangun. Hari ini mahasiswa, pelajar, buruh, tani, rakyat miskin kota, pemuda bergerak atas nama kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai, bukan pula kepentingan pemodal. , pelajar, buruh, tani, rakyat miskin kota, pemuda hari ini bergerak adalah upaya mengisi pos-pos oposisi yang ditinggalkan pasca agenda perebutan kekuasaan.

 



[1] https://tirto.id/profil-firli-bahuri-dan-kontroversi-rekam-jejak-ketua-kpk-terpilih-eh5c, diakses tanggal 27 September 2019 19.05

[2] https://www.voaindonesia.com/a/icw-koruptor-diuntungkan-dengan-sejumlah-revisi-uu/5093692.html, diakses pada tanggal 28 September 00.17 WIB

[3] https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/205135965/selain-rkuhp-ini-isi-ruu-lain-yang-dianggap-kontroversial?page=all diakses pada tanggal 27 September 2019 Pukul 23:46 WIB

[4] https://nasional.tempo.co/read/1252252/fakta-ruu-yang-ditunda-dpr-dari-rkuhp-hingga-ruu-minerba/full&view=ok, diakses pada tanggal 28 September 2019 Pukul 00.01 WIB

[5] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Jakarta, 2019, hlm 8

[6] Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI , Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?, Jakarta, 2018, hlm 5

[7] https://nasional.tempo.co/read/1252370/lbh-jakarta-50-mahasiswa-hilang-setelah-demo-di-dpr/full&view=ok, diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 09.47 WIB

[8] https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all, diakses pada tanggal 28 September 2019 09.48 WIB

[9] https://www.suara.com/news/2019/09/26/165222/aksi-mahasiswa-kendari-ricuh-randy-tewas-ditembak-yusuf-kritis, diakses pada tanggal 28 September 2019, pukul 09.57 WIB

[10] https://tirto.id/setelah-randi-satu-lagi-korban-mahasiswa-kendari-meninggal-eiPs, diakses pada tanggal 28 September 2019, pukul 10.01 WIB

[11] https://www.vivanews.com/berita/nasional/9824-viral-pelajar-tewas-polisi-sebut-karena-tertabrak, diakses pada tanggal 28 September 2019, pukul 10.05 WIB

[12] https://tirto.id/jurnalis-dilindungi-uu-pers-polisi-kok-main-pukul-saja-eiJC

[13] https://www.suara.com/news/2019/09/26/111204/beredar-curhat-petugas-pmi-soal-ambulans-dirusak-dan-temannya-diinjak

[14]https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/17414821/presiden-jokowi-saya-apresiasi-demo-mahasiswa-tapi-jangan-anarkistis diakses pada tanggal 27 September 2019 Pukul 13.22 WIB

[15]https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/09540341/dandhy-dan-ananda-badudu-ditangkap-polisi-ini-penyebabnya?page=all diakses pada tanggal 27 September 2019 Pukul 13.24 WIB

[16] Ibid


tag : Reformasi Dikorupsi, Rakyat Bergerak, Lampung Bergerak, Tolak RUU Ngawur, Cabut UU KPK, Tolak Pelemahan KPK, Sahkan RUU PKS, Penjarakan Pembakar Hutan, Hentikan Kekerasan, Stop Represifitas Aparat

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG