Menanti Intervensi Pemerintah Dalam Realiasasi Relaksasi Kredit Di Kala Pandemi Covid-19

Berita - Jumat, 17 April 2020
LBH Bandar Lampung - Menanti Intervensi Pemerintah Dalam Realiasasi Relaksasi Kredit Di Kala Pandemi Covid-19 Image by : LBH Bandar Lampung

Sejak pertama kali ditemukan kasus positiv covid - 19 di jakarta, angka yang berstatus positif terus merangkak naik dengan signifikan. Data per 16 April 2020 telah menyentuh angka 5.516 orang dengan status positif, 496 meninggal serta 548 sembuh dan diprediksi akan terus melonjak. Kemudian terkait dengan data Negara yang juga sedang melawan pandemi covid-19 Per 16 April 2020 sebanyak 210 negara di dunia termasuk Indonesia, dengan total 2.081.763 kasus. Tentu dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 yang terjadi di hamper seluruh bagian bumi sangat berdampak pada berbagai sektor, salah satu yang sangat terdampak adalah pada sektor ekonomi.

Imbas dari pandemi covid-19 adalah terhentinya aktifitas perekonomian seperti perjalanan, perdagangan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan formal maupun informal dan lain-lain harus berhenti sementara sampai dengan setidaknya pemerintah mencabut darurat kesehatan dan himbauan untuk physichal distancing. Oleh karena itu, krisis ekonomi tak terelakkan bagi Indonesia bahkan negara-negara maju di dunia. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini di antaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.

Karena situasi dan kondisi yang mengancam perekonomian Indonesia, Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan kebijakan dengan memberikan instruksi serta menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu  ini diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Merespon instruksi dan PERPUU No 1 Tahun 2020 tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengesahkan Peraturan otoritas jasa keuangan yang tertuang di dalam POJK NO. 11/POJK 03/2020 tentang stimulasi perekonomian nasional, bahwa didalam POJK tersebut mengatur dua hal, yakni penetapan kualitas aset / kredit dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Penetapan kualitas aset / kredit adalah upaya memberlakukan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank untuk menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan oleh Bank agar kulitas aset/kredit tetap baik. Terdapat tiga pilar dalam penilaian sebuah kualitas aset/kredit, yakni, pertama prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar (Pasal 10 POJK No. 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum)

Penilaian terhadap Prospek usaha adalah penilaian terhadap komponen, berupa:

  1. Potensi pertumbuhan usaha;
  2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
  3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  4. Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
  5. Upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.

Kemudian penilaian terhadap kinerja debitur yakni penilaian terhadap komponen berupa:

  1. Profitabilitas;
  2. Struktur permodalan;
  3. Arus kas; dan
  4. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen:

  1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
  2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
  3. Kelengkapan dokumentasi Kredit;
  4. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
  5. Kesesuaian penggunaan dana; dan
  6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Komponen-komponen tersebut, menjadi dasar Bank untuk menganalisis sehingga dapat menetapkan kualitas aset / kredit berdasarkan Signifikansi, materialitas, dan relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan yang kemudian akan ditetapkan menjadi salah satu dari lima kriteria, yakni:

  1. Lancar;
  2. Dalam Perhatian Khusus;
  3. Kurang Lancar;
  4. Diragukan; atau
  5. Macet.

Sementara restrukturisasi kredit (Poin 25 Pasal 1 ketentuan Umum POJK No. 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

a. penurunan suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.


Dua upaya tersebut adalah langkah yang dapat dilakukan oleh Bank untuk memberikan stimulus perekonomian untuk penanganan covid-19 yang kemudian oleh Bank dapat dimuat dalam pedoman yang akan berlaku di setiap Bank yang menjalankan usahanya di bidang perbankan baik Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sasaran kebijakan tersebut diperioritaskan kepada masyarakat / debitur yang kesulitan dalam melakukan kewajibannya untuk membayar kredit karena terdampak covid-19 mulai dari sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Pemberian perlakuan khusus tersebut diberikan kepada debitur dengan batasan plavon kredit dibawah 10 milyar rupiah.

 

Peran Aktif Debitur

Kemudian untuk mendapatkan relaksasi kredit, Debitur harus berperan aktif dalam melakukan upaya relaksasi kredit, dalam hal ini wajib mengajukan syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.
  2. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing)
  3. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat covid-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website terkait.

Stimulus perekonomian dengan memberikan relaksasi kredit pada dasarnya bukanlah hal yang baru, karena relaksasi kredit berupa penetapan nilai aset / kredit dan restrukturisasi sudah di atur sebelumya pada POJK No. 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, adalah bentuk upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Namun akibat pandemi covid-19 yang telah berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit kepada bank, maka pemerintah berupaya untuk mengintervensi badan usaha perbankan untuk dapat memberikan relaksasi kredit kepada masyarakt yang terdampak langsung secara ekonomi karena covid-19.    

Dengan  ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, diharapkan pemerintah mengawal dan mangawasi kebijkan yang telah dibuat karena faktanya, debitur mengalami kesulitan meski telah mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang telah ditetapkan, beberapa kasus yang terjadi pihak debitur seperti dipimpong oleh pihak OJK dan juga Bank/lembaga pembiayaan.

Celakanya, tidak ada sanksi yang jelas dan tegas terhadap pemberlakuan kebijakan relaksasi kredit kepada Bank maupun lembaga pembiayaan yang tidak memberikan atau mempersulit pemberian relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak covid-19 secara ekonomi. Seperti didalam POJK yang telah disahkan tersebut misalnya, tidak ada satu pasal yang menyebutkan tentang larangan dan sanksi terhadap lembaga pembiayaan yang masih melakukan penarikan kepada debitur.

LBH Bandar Lampung mengingatkan pada pemerintah, untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bank/dan lembaga pembiayaan yang mempersulit debitur dalam kepengurusan relaksasi kreditnya. Sangat disayangkan apabila masyarakat/debitur sudah merasa pesimis dan lagi-lagi pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, terlebih ketika masyarakat tidak dapat beraktifitas seperti biasaya karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu LBH Bandar Lampung membuka posko pengaduan masyarakat terkait hal tersebut diatas secara melalui :

 

Email              : ylbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com

Website          : www.https://bantuanhukumlampung.or.id

WA                  : 0821-8096-8008

Telepon          : 0721 5600425

 

Bandar Lampung, 17 April 2020

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

LBH Bandar Lampung

 

 

 

Sumaindra Jarwadi, S.H.,

Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya


tag : Covid-19, Ekonomi, Relaksasi Kredit, Stimulus Ekonomi, Restrukturisasi Kredit, Gagal Bayar, Kredit Macet, Posko Pengaduan, LBH Bandar Lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG