PEMERINTAH DAERAH HARUS BERTINDAK CEPAT MERESPON DANA DESA UNTUK PENANGANAN VIRUS CORONA

Berita - Sabtu, 21 Maret 2020
LBH Bandar Lampung - PEMERINTAH DAERAH HARUS BERTINDAK CEPAT MERESPON DANA DESA UNTUK PENANGANAN VIRUS CORONA Image by : LBH Bandar Lampung

Jumlah pasien positif corona kian melonjak per hari, Pemerintah melalui Juru Bicara soal penanganan corona Achmad Yurianto pada konferensi pers yang dilakukan Sabtu 21/3 menyampaikan, jumlah pasien positif corona bertambah menjadi 450 orang. Sementara di Provinsi Lampung sendiri, terdapat 1 pasien yang positif corona dan sedang menjalani perawatan di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, serta 8 Suspect Corona, 6 di Bandar Lampung, 1 di Pringsewu dan 1 lagi di Lampung Selatan yang saat ini masih dalam pengawasan. 

Seluruh upaya sedang dilakukan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, meskipun beberapa waktu yang lalu pemerintah cenderung menyepelekan terkait dengan virus yang saat itu masih melanda di Cina. Sempat tarik menarik kebijakan antara pusat dan daerah dalam menangani Pandemi tersebut, akhirnya Pemerintah Pusat melalui kementerian keuangan telah mengambil kebijakan dalam hal Penggunaan dan Peruntukkan Dana Desa 2020 untuk Pencegahan pandemic covid-19.

Dalam menghadapi situasi ini diperlukan langkah taktis dan strategis, maka Pemerintah Daerah harus bersinergi dan bergerak cepat. Namun sayang sekali, kebijakan tersebut berpotensi menemui kendala dan
 hal ini akan terganjal dengan ketentuan penggunaan uang negara, terdapat kemungkinan Kepala Desa khawatir untuk merealisasikan hal ini karena terkait dengan payung hukum. Maka hal ini harus ditindaklanjuti dengan tepat dan benar, sehingga tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum dikemudian hari.

Pertama, syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa, Gubernur harus mengeluarkan peraturan gubernur dan diikuti dengan Peraturan Bupati tentang besaran alokasi dan besaran pembagian dana desa di masing-masing desa di wilayah Kabupaten guna pencegahan covid-19. Kedua, kepala desa wajib menyiapkan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan. Hal ini perlu di respon dengan segera mengingat jumlah pasien yang terus bertambah dan angka kematian yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang juga saat ini sedang berperang melawan Pandemi Covid-19.

LBH Bandar Lampung
21 Maret 2020 

 

tag : Corona, Covid-19, Pemerintah Daerah, Lampung, Dana Desa, LBH Bandar Lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG