Penegak Hukum Harus Lebih Progresif Dan Terintegrasi Terkait Dengan Penyelenggaraan Lapas

Berita - Rabu, 31 Juli 2019
LBH Bandar Lampung - Penegak Hukum Harus Lebih Progresif Dan Terintegrasi Terkait Dengan Penyelenggaraan Lapas Image by : LBH Bandar Lampung

Pada pekan lalu, Jumat 26 Juli 2019 LBH Bandar Lampung menggelar Diskusi Publik terkait dengan penuhnya Lapas dan Rutan di Lampung di Lamban Juang Kantor LBH Bandar Lampung. Diskusi yang menghadirkan Ketua Balai Permasyarakatan Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepolisian Daerah Lampung, Kanwil Kemkumham Lampung dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Permasyarakatan dengan untuk membedah dan mengurai permasalahan penuhnya lapas dan rutan demi mencari solusi yang tepat untuk pemerintah agar penyelenggaraan Permasyarakatan lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dari warga binaan atau narapidana yang terkesan terabaikan hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat.

Sebagaimana tujuan dari diselenggarakannya sistem permasyarakatan sebagai bentuk dari pembinaan bagi para pelaku kejahatan yang di vonis pidana penjara agar setelah masa hukuman pidana penjara selesai dapat kembali beraktifitas kembali dengan normal di lingkungan sosialnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (overcrowded).

Dalam kesempatan tersebut, moderator diskusi Cik Ali, S.H Kepala Divisi Sipil dan Politik menyampaikan bahwa Lapas dan Rutan di Provinsi Lampung sudah memasuki zona merah karena dilapangan terdapat 15 dari 16 lapas dan rutan yang melebihi kapasitas daya tampung. "Berdasarkan data yang kami himpun dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham, jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 263.623 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 127.770 orang, sementara selisih antara jumlah total penghuni dan kapasitas mencapai angka 136.360 Artinya overcrowding di Rutan/Lapas di Indonesia pada Juli 2019 mencapai angka 106%. Akibat dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan."

""

Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A ia menyampaikan bahwa negara sebagai entitas utama memiliki kewajiban terhadap pemenuhan, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya "Dalam konteks Hak Asasi Manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran HAM biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadakannya HAM warga negaranya atau warga negara lain."

Ia juga menambahkan, bahwa negara dianggap melakukan pelanggaran HAM apabila: 
1.Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau
2.Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melalui aparat-aparatnya tindakan kejahatan internasional (international crimes) atau kejahatan serius (seriouse crimes) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan/atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

Solusi dan saran yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan permasyarakatan, setidaknya terdapat lima poin yang ditawarkan yakni, 

1.Diperlukan Perbaikan dan Penyempurnaan aturan hukum baik materiil maupun formil dalam ranah hukum pidana.
2.Pengetatan tentang Kewenangan Penahan yang dilakukan secara integrative.
3.Penjara bukan satu-satunya jenis Pidana yang ada.
4.Pendekatan Restoratif justice dalam penegakan hukum oleh Aparat.
5.Integrasi kelembagaan dari pada Penegak Hukum.

""

Narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang diwakili oleh Hendri Irawan, S.H menyampaikan bahwa "memang jika kita melihat database yang berupa angka-angka terlihat sangatlah timpang, namun apabila kita cek di lapangan, saya sendiri melihat bahwa lapas masih layak meski di huni lebih dari kapasitas yang ada, karena bangunannya yang masih luas dan kondisinya yang semakin baik dari tahun ke tahun". Hakim yang belum lama di tugaskan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut merasa kagum melihat kegiatan diskusi tersebut, karena menurut ia yang selama ini banyak di tugaskan di daerah-daerah baru kali ini ia menghadiri diskusi kritis yang membahas tentang hukum meskipun isu tentang lapas penuh memang sudah menjadi isu yang telah lama dibahas di publik. Setelah memberikan pendapat tersebut, ia berpamitan karena masih harus menghadiri agenda kegiatan yang lain.

""

Kementrian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Mulyana, S.sos ia mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab dari penuhnya lapas adalah tahanan rutan yang ditempatkan dilapas karena kapasitas yang tidak memungkinkan untuk ditempatkan di rutan. selain itu ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah strategi untuk menanggulangi kepadatan lapas dan rutan di lampung yakni,

- Mendorong terkait penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi
- Optimalisasi dalam pemenuhan remisi, Pembebasan Bersyarat.
- Menerbitkan Permenkumham RI No. 11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded
- Melakanakan distribusi WBP
- Penambahan  kapasitas blok hunian lapas narkotika gunung sugih way kanan dan metro- Rehabilitasi lapas kota bumi

""

Maris Setyowati, S.H sebagai perwakilan dari Badan Permasyarakatan menjelaskan dampak dari overcrowded lapas yang terjadi seperti membengkaknya anggaran, perkelahian antar narapidana, fasilitas yang tidak memadai sehingga kesehatan narapidana terabaikan. "Pengeluaran negara sangat banyak terkait untuk biaya makan kesehatan narapidana terkait hak asasi manusia dengan tidak di dukung nya kapasitas yang tidak tercukupi contohnya kamar yang harusnya diisi 7 orang dimana pada nyatanya diisi 23 orang yang menyebabkan perkelahian dll dimana yg kita ketahui ada narapida yang membakar lapas.
Ia juga menambahkan terkait dengan solusi yang dapat dilaksanakan, "harus ada perbaikan sistem dan regulasi terkait hal ini terdapat empat unsur yang harus diperhatikan.

- Regulasi sangat penting agar  bisa mnegeluarkan kebijakan yang baik dan menjadi faktor kunci terkait overcrowded di lapas
- Pengalihan penanganan rutan dari rutan ke tahanan kota
- Optimalisasi kebebasan bersyarat."


""

Kepolisian Daerah Lampung yang diwakili oleh Salman Fitri, S.H yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Harwat Dittahti Polda Lampung ia memaparkan bahwa dalam hal menanggulangi penuhnya lapas, polisi telah bertindak sebagaimana tupoksinya yakni menekan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan sering menurunkan Babin desa ke masyarakat dan mengadakan sosialisasi serta rembuk desa agar masyarakat sadar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya.

""

Turut hadir pula sebagai narasumber, akademisi Fakultas Hukum Unila yang saat ini sedang menduduki jabatan sebagai Kepala Jurusan Bagian Hukum Pidana FH Unila, Eko Raharjo, S.H., M.H. Ia menghimbau kepada semua pihak bahwa penuhnya lapas adalah masalah bersama, oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama. Beliau menyoroti tentang narapidana narkoba yang memang menjadi mayoritas penghuni terbanyak didalam lapas. Bahwa penyalahgunaan narkoba masih tidak jelas diatur didalam Undang-Undang Narkotika, "Tidak semua narapidana narkoba harus di penjara, karena faktanya di lapangan, jenis-jenis pelaku penyalahgunaan narkoba terdapat juga yang ia terjebak karena lingkungan sehingga ia coba-coba, nah yang seperti itu kan masih ada rehabilitasi., dan rehabillitasi juga bisa menjadi pilihan bagi korban penyalahgunaan narkoba."

""                 

Diskusi yang dihadiri kurang lebih seratus peserta yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat, jaringan NGO di lampung, pengacara dari kantor hukum di Bandar Lampung dan juga awak media tersebut cukup antusias, terdapat beberapa peserta yang bertanya dan memberikan buah pikirannya untuk meretas permasalahan overcrowded lapas tersebut. Salah satunya ialah Agusman Chandra Jaya advokat dari kantor hukum Agusman Chandra Jaya & Partners, ia memberikan pendapat bahwa lapas seharusnya bisa menjadi tempat yang lebih produktif, dengan jumlah narapidana yang begitu banyak kenapa tidak dijadikan sebuah tempat produksi massal yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. ia menyampaikan "Ilmu kriminologi bila ada 1 kejahatan yang terungkap maka ada 10 kejahatan yang tak terungkap. Sebuah negara memiliki narapidana 1% harus kita curigai apakah negara sudah sesuai fungsinya, dalam konteks sistem ada satu solusi yang sifatnya kita tidak bisa menunggu suatu sistem untuk lapas harus fokus dan di bawah kementrian bukan dirjen pemerintah menyiapkan anggaran yang lebih untuk membangun lapas lagi sekarang bagaiaman lapas ini tidak mubazir kita buat lapas ini seperti pabrik dan para napi kita berdayakan."


""


tag : overcrowded lapas dan rutan, penjara penuh, diskusi publik, over kapasitas, lbh bandar lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG