Penjara penuh: Negara Wajib Memanusiakan Manusia

Berita - Rabu, 24 Juli 2019
LBH Bandar Lampung - Penjara penuh: Negara Wajib Memanusiakan Manusia Image by : LBH Bandar Lampung

Penegakan Hukum dan Tujuan Pemidanaan

Negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung hukum sebagai panglima tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaannya menjunjung tinggi konstitusi sebagai dasar negara yaitu UUD 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the Law). Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di depan hukum.[1]

Bahwa penegakan hukum dapat melihat dari persefektif komponen yang ada dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum. Menurut Lawrance M. Friedman, berhasil atau gagalnya hukum untuk ditegakkan tergantung pada tiga poin sistem hukum. Pertama, substansi hukum atau legal substance, yaitu aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kedua, struktur hukum atau legal structure yaitu sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Keberadaan struktur hukum sangat penting, karena betapapun bagusnya norma hukum, namun jika tidak ditopang aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya sia-sia. Ketiga, budaya hukum atau legal culture yaitu, Kultur hukum berupa pendapat, kepercayaan, keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Berangkat dari tiga indikator tersebut, harus menjadi acuan dalam setiap upaya penegakan hukum yang belum efektifnya. Sehingga menjadi asumsi dasar bahwa penggunaan pidana penjara termasuk upaya penahanan yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa sangat berguna untuk membuat efek jera. Persoalannya, dampak yang berlanjut dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penjara tidak pernah dipikirkan secara serius.

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (overcrowding).

Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penjara menghasilkan situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 106%. Situasi ini membuat munculnya berbagai masalah dari kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terjadinya kerusuhan dari dalam Lapas, peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam Lapas, pembakaran Lapas oleh narapidana, pungutan liar oleh petugas Lapas, dan berbagai permasalahan lainnya. Situasi ini terjadi bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penanganan oleh petugas Lapas atau minimnya sarana prasarana, namun terjadi secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya.

Kemudian tanpa ada formulasi dan solusi yang tepat untuk mengatasi situasi overcrowding ini, Indonesia akan dihadapkan pada pada kenyataan yang paradoks. Narapidana yang semestinya diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan sulit untuk dicapai. Upaya mengatasi overcrowding harus dilakukan dengan melakukan serangkaian langkah dalam melakukan reformasi kebijakan pidana termasuk mengatasi berbagai dampak negative dari penahanan dan pemenjaraan.

Pandangan masyarakat atau persepsi publik yang memiliki pandangan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dilakukan untuk memperbaiki diri pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat, dalam kenyataannya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan dilakukan semata-mata karena perintah undang-undang.[2] Pemidanaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara tinggi, dengan keyakinan semakin tinggi pidana yang dijatuhkan, maka semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim belum menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium) apabila upaya lain tidak berhasil dilakukan.

Overcrowding Lapas/Rutan

Berdasarkan data pada sistem database pemasyarakatan tanggal 19Juli 2019 jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 263.623 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 127.770 orang. Akibat dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.[3]

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penghuni dan Kapasitas Hunian di Indonesia tahun 2013-2019[4]

""

Bahwa berdasarkan data grafik di atas ada  pertumbuhan penghuni lapas/rutan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dan tidak diimbangi oleh kapasitas yang ada. Bahkan, data per Juli 2019 diatas menunjukan bahwa selisih antara jumlah total penghuni dan kapasitas mencapai angka 136.360 Artinya overcrowding di Rutan/Lapas di Indonesia pada Juli 2019 mencapai angka 106%.

Sementara itu di Provinsi Lampung hampir serupa dengan daerah-daerah yang lainnya yang memiliki permasalah terkait overcrowdinglapas/rutan. Dampak yang terjadi apabila suatu lapas mengalami kelebihan kapasitas, di antaranya terjadi bentrok atau perkelahian antar narapidana di dalam lapas. Contohnya adalah bentrok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Rajabasa Bandar Lampung, yang menewaskan Sirajudin, salah seorang narapidana di lapas tersebut. Pihak Polresta Bandar Lampung mengamankan lima tersangka untuk dimintai keterangan atas kerusuhan yang terjadi pada Jumat 18 Maret 2017. Setelah dilakukan gelar perkara ditetapkan lima narapidana. Kelima tersangka memiliki peran masing-masing dalam kejadian tersebut.[5]

Berkaca dari hal tersebut di atas dapat diambil hipotesa bahwa Lampung masih menjadi zona merah dalam jumlah penghuni yang melebihi kapasitas hunian di lapas/rutan. Berikut grafik perbandingan jumlah hunian dari 16 lapas/rutan di Provinsi Lampung.[6]

Grafik Perbandingan Jumlah Hunian Lapas/Rutan Di Provinsi Lampung Per 19 Juli 2019

""

Peran Aparat Penegak Hukum Sehingga Menyebabkan Overcrowding

Berdasarkan KUHAP, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi penyidik/penuntut umum untuk dapat melakukan penahanan pra-persidangan yaitu syarat yuridis (ojektif)[7]dan syarat keadaan (subjektif)[8].

Bila syarat yuridis dalam KUHAP memiliki tolak ukur yang jelas, syarat keadaaan bergantung dari penilaian subjektif aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukum berpendapat bahwa pelaku akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau merusak dan menghilangkan barang bukti, maka penahanan dapat dilakukan. Terlebih lagi, tidak ada mekanisme untuk menguji apakah syarat yuridis dan keadaan telah terpenuhi dalam melakukan penahanan. Lembaga praperadilan dalam KUHAP pun hanya menguji secara administratif saja, dalam arti apabila telah ada perintah penahanan terhadap tersangka dan tembusan surat perintah penahanan telah diberikan kepadakeluarganya, maka penahanan sah.

Dalam praktiknya, hakim praperadilan akan menerima saja bahwa kekhawatiran (syarat subjektif) merupakan penilaian dari aparat penegak hukum. Lemahnya aturan penahanan KUHAP yang memberikan kewenangan yang sangat besar bagi aparat penegak hukum mengakibatkanmudahnya penahanan dilakukan terhadap tersangka dan pada akhirnya menyumbang kepadatan Lapas/Rutan.

Penahanan yang diatur dalam Pasal 20-31 KUHAP memberikan kewenangan penahanan kepada beberapa lembaga penegak hukum, yaitu penahanan oleh penyidik sebagai bagian dari penyidikan, penahanan oleh penuntut umum sebagai bagian dari penuntutan, dan penahanan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses persidangan. Penahanan pra-persidangan di Indonesia meliputi penahanan pada tahapan penyidikan dan penuntutan.[9]

Pada tahap penyidikan, perintah penahanan dapat dikeluarkan dengan periode waktu sampai 20 hari dan dapat diperpanjang dengan tambahan waktu 40 hari. Setelah berkas diserahkan kepada Jaksa (tahap penuntutan), penahanan atas dasar kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 50 hari. Maka apabila digabungkan, penahanan pra-persidangan terhadap seorang tersangka/terdakwa bisa mencapai 110 hari.

Penahanan pra-persidangan dapat berdampak buruk pada kemampuan terdakwa untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang. Kondisi penjara yang tidak manusiawi berarti bahwa terdakwa berkonsentrasi untuk bertahan menghabiskan waktu mereka di penahanan prapersidangan atau mempertimbangkan tawar-menawar pembelaan, ketimbang mempersiapkan pembelaan diri. Akses ke pengacara dan informasi tentang kasus mereka sering jauh lebih terbatas jika terdakwa berada dalam tahanan.[10]

Di Indonesia, Penahanan pra-persidangan (pre-trial detention-PTD) kian dirasakan sebagai persoalan besar terutama wilayah isu pemasyarakatan. Penahanan pra-persidangan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan penjara, serta buruknya kondisi fasilitas penahanan. Penahanan pra-persidangan juga salah satu indikator kunci bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan tersangka pelaku kejahatan berdasarkan prinsip “proses hukum yang adil dan layak”, “praduga tak bersalah”, dan penerapan prinsip-prinsip hukum penting lainnya.

Pada prinsipnya, seseorang yang disangka melakukan kejahatan memiliki hak untuk tidak ditahan selama menunggu persidangan dilangsungkan, kecuali pejabat yang berwenang dapat menunjukan alasan yang relevan dan cukup untuk membenarkan tindakan penahanan.[11]Tersangka “dapat” (bukan harus) ditahan oleh penyidik apabila kepentingan pemeriksaan memerlukannya secara objektif, misalnya pengambilan keterangan untuk dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Namun penegak hukum cenderung memandang bahwa penahanan merupakan suatu keharusan atau kebiasaan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, aparat penegak hukum juga cenderung melakukan penahanan secara maksimal hingga batas akhir, semata-mata karena KUHAP mengatur batas maksimal penahanan. Misalnya, penegak hukum melakukan penahanan mulai pra-persidangan sampai persidangan terhadap seorang tersangka/terdakwa selama 110 hari, padahal pemeriksaan terhadapnya selesai dalam 20 hari. Seharusnya apabila kepentingan pemeriksaan sudah selesai/sudah terpenuhi, penegak hukum harus mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan.[12]

Anggapan bahwa semakin banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan yang nyata. Polisi jarang mempergunakan kewenangan diskresi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu berusaha membuktikan dakwaannya yang seringkali dipaksakan, dan hakim terkesan terburu-buru dalam menjatuhkan pidana penjara. Padahal apabila penjatuhan pidana percobaan dimaksimalkan, maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengalami overcrowded.[13]
 
Perbandingan Dengan Negara Lain

Penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan terbukti menyumbang kepadatan penjara di berbagai belahan dunia, beberapa tahun terakhir, extreme overcrowding di negara-negara Amerika Latin mendorong mereka melakukan pembaharuan pengaturan penahanan pra-persidangan. Pembaharuan pengaturan penahanan pra-persidangan meliputi:

Memperketat Persyaratan Penahanan Pra-Persidangan

Columbia melalui Law No. 1760, memberikan kewenangan penahanan pada hakim dan mewajibkan hakim untuk menunjukan apakah penahanan merupakan satu-satunya cara untuk memastikan kehadiran tersangka di persidangan dan apabila penahanan tidak dilakukan maka masyarakat terancam bahaya.

Mempersingkat Proses Peradilan Pidana (Abbreviated Trials) dan Guilty Pleas

Peru, melalui Legislative Decree No. 1194 tahun 2015 menetapkan kewajiban bagi penuntut umum untuk sesegera mungkin membawa pelaku ke persidangan apabila tindak pidana yang didakwakan adalah mengemudi sambil mabuk (drunk driving), tidak membayar family assistance dan tindak pidana flagrante delicto.Argentina juga memberlakukan proses peradilan pidana singkat bagi flagrante delicto yang ancaman pidana penjara maksimumnya 15 sampai 20 tahun. Namun menurut Inter American Commission on Human Rights (IACHR), penggunaan guilty pleas dan abbreviated trials di Amerika Latin pada praktiknya seringkali tidak mencerminkan due process, dikarenakan:

  1. Di banyak kasus meskipun tersangka tidak bersalah, tersangka memilih untuk menggunakan guilty plea atas bujukan penasihat hukumnya sendiri, demi tidak ditahan, atau demi mendapatkan pidana yang lebih ringan. Bahkan di beberapa kasus, tersangka dipaksa untuk menggunakan guilty plea oleh aparat penegak hukum.
  2. Berkaitan dengan abbreviated trials, kerap kali tersangka dibawa ke persidangan yang “singkat” tanpa memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan.

Alternatif Penahanan Pra-Persidangan

Pasal 155 Federal Code of Criminal Procedure Meksiko menyediakan beberapa alternatif penahanan seperti laporan berkala kepada hakim atau otoritas lain yang berwenang, jaminan benda, supervisi oleh orang atau badan/institusi tertentu, larangan mendekati orang atau tempat tertentu, penahanan rumah, dan electronic monitoring. Sedangkan di Ekuador melalui Pasal 522 Comperhensive Organic Criminal Code of Ecuador menyediakan empat alternatif penahanan pra-persidangan: larangan meninggalkan negara, laporan secara periodik kepada otoritas yang berwenang, tahanan rumah dan electronic monitoring. Federal Code of Criminal Procedure, Law 27,063 Argentina memberikan alternatif penahanan pra-persidangan yang lebih luas: janji untuk tunduk pada prosedur peradilan pidana dan tidak menghalangi penyidikan, kewajiban untuk tunduk kepada pengawasan orang atau badan tertentu, laporan secara periodik kepada hakim atau lembaga yang berwenang, larangan meninggalkan wilayah tertentu, menahan dokumen-dokumen perjalanan, larangan pergi ke pertemuan tertentu, mengunjungi tempat tertentu atau berkomunikasi dengan orang tertentu, jaminan barang, pengawasan elektronik (electronic surveillance) dan tahanan rumah.

Pretrial Detention Hearings

Berdasarkan pantauan IACHR, Argentina, Meksiko dan Peru telah melakukan pembaharuan hukum dengan memasukan pengaturan mengenai pretrial detention hearing. Pada intinya pretrial detention hearing merupakan bentuk keterlibatan pengadilan dalam memutuskan apakah seseorang dapat dikenakan penahanan pra-persidangan. Pihak-pihak yang biasanya terlibat adalah hakim, penuntut umum, tersangka, dan penasihat hukum. Di Meksiko, berdasarkan Federal Code of Criminal Procedure, penahanan pra-persidangan harus diputuskan oleh hakim dalam sebuah pemeriksaan terbuka yang dihadiri oleh hakim, penuntut umum (Ministerio Publico), korban dan penasihat hukumnya, serta tersangka dan penasihat hukumnya.

Di Brazil dikenal custody hearing (audiências de custódia) yang mewajibkan setiap orang yang ditahan karena tertangkap tangan, harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu 24 jam setelah penangkapannya, dihadiri perwakilan dari Office of Attorney General dan Office of the Public Defender. Hakim selanjutnya akan memutuskan apakah tersangka dapat dikenakan penahanan. Custody hearing di Brazil telah terbukti berhasil menurunkan jumlah tahanan pra-persidangan di Rio de Jainero (awalnya jumlah tahanan sebesar 72% menurun hingga 57%) dan Sao Paulo (awalnya jumlah tahanan sebesar 61.3% menurun hingga 53%) dalam kurun waktu satu tahun (2015-2016).

Alternatif Pidana Penjara

Finlandia berhasil mengurangi populasi penjara melalui penggunaan alternatif pidana yaitu pidana denda dan pidana bersyarat. Sejak tahun 1990, dua dari tiga tindak pidana dijatuhi pidana bersyarat, sedangkan pidana denda dijatuhkan pada lebih dari 60% tindak pidana. Hasilnya, Finlandia berhasil menurunkan jumlah populasi penjara dari 11.538 orang di tahun 1992 ke 7.102 orang di tahun 2007.

Pada tahun 2001 Supreme CourtKazakhstan mewajibkan hakim memberikan alasan khusus terhadap penjatuhan pidana penjara, apabila terhadap tindak pidana yang didakwakan ancaman pidana dirumuskan secara alternatif: pidana penjara atau pidana alternatif. Hasilnya, Khazastan berhasil menurunkan jumlah pidana penjara dari 51.3% pada tahun 2000 ke 41.8% di tahun 2002.

Serupa dengan Kazakhstan, Jerman juga berhasil mengurangi jumlah penjatuhan pidana penjara dengan mewajibkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat (suspended sentences) terhadap pidana penjara kurang dari satu tahun, dan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara kurang dari satu tahun hakim harus memberikan alasan spesifik.


[1]Lihat Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

[2] Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, hlm.


[4] Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  Kementerian Hukum dan HAM, 2019 diakses per tanggal 19 Juli 2019

[5]https://lampung.antaranews.com/berita/289204/lima-napi-jadi-tersangka-bentrok-di-lapas-rajabasa diakses 19 Juli 2019

[6] Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  Kementerian Hukum dan HAM, 2019 diakses per tanggal 19 Juli 2019
[7] Persyaratan ini disebut dengan syarat yuridis karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal-pasal tindak pidana yang dapat dijadikan dasar dilakukannya penahanan. Pasal 24 ayat (4) KUHAP membatasi penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

[8]Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat subjektif adalah keadaan yang menimbulkan kekhawatiran aparat penegak hukum bahwa tersangka/terdakwa akan:a. melarikan diri;b. merusak atau menghilangkan barang bukti; atauc. mengulangi tindak pidana. Selain berdasarkan KUHAP, syarat subjektif juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu dengan mempertimbangkan:a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;b. tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti;d. tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan

[9] Pilar Domingo dan Leopold Sudaryono dalam ICJR, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya ICJR, 2018, hlm. 48

[10]Ibid

[11]Ibid, hlm. 51

[12] Lihat pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP

[13] Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, hlm. 17

 



tag : Penjara Penuh, Overrcrowded Lapas, Overcrowded Rutan,

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG