TOLAK RUU PERMASYARAKATAN, SIKAPI DISKUSI DAN SOSIALISASI RUU PERMASYARAKATAN YANG DIADAKAN OLEH KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG

Berita - Kamis, 26 September 2019
LBH Bandar Lampung - TOLAK RUU PERMASYARAKATAN,  SIKAPI DISKUSI DAN SOSIALISASI RUU PERMASYARAKATAN YANG DIADAKAN OLEH KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG Image by : LBH Bandar Lampung

DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (RUU Pemasyarakatan) pada Selasa 24 September 2019. Penundaan dilakukan setelah dilakukan forum lobi antara pimpinan Komisi III, fraksi-fraksi di DPR RI dengan wakil pemerintah. Selain itu ditundanya RUU Pemasyarakatan karena adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil hampir di seluruh daerah di Indonesia yang menolak paket kebijakan RUU yang dianggap kontroversial, salah satunya adalah RUU Pemasyarakatan.

 

Selain itu dalam draft RUU Pemasyarakatan ada beberapa pasal yang mengatur hak narapidana untuk mendapatkan kegiatan rekreasional yang diatur dalam pasal 9 huruf c, namun dalam penjelasannya menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehar-hari di udara terbuka dan Narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan”. Penjelasan tersebut menjadi tidak terang karena maknanya dapat berarti narapidana dapat melakukan rekreasi diluar Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya adalah cuti bersyarat yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d. Ketentuan tersebut dapat membuat narapidana “bebas” menjalankan kehidupannya di luar lembaga pemasyarakatan.

 

Permasalahan selanjutnya adalah jika RUU Pemasyarakatan ini jika disahkan, otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembatasan Pemberian Remisi bagi Terpidana Kasus Korupsi, Narkoba, dan Terorisme tak berlaku lagi. Syarat-syarat pemberian hak-hak, seperti remisi dan pembebasan bersyarat, bagi terpidana kasus korupsi kembali mengacu pada KUHAP. Dengan demikian maka hal ini akan menajadi peluang terjadinya obral remisi untuk narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Padahal tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus yang meresahkan masyarakat, maka perlakuaannya terhadap narapidana tersebut juga harus khusus pula agar menimbulkan efek jera.

 

Walaupun sejumlah RUU (termasuk RUU Pemasyarakatan) sudah dinyatakan ditunda oleh DPR RI, Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung tetap melakukan Sosialisasi dan Diskusi tentang RUU Pemasyarakatan pada 26 September 2019, hal tersebut justru menjadi menambah polemik dan kegamangan di masyarakat. LBH Bandar Lampung yang mengikuti kegiatan tersebut justru memandang apabila pasal-pasal yang  mejadi kontroversi tidak dibahas secara substantif dan komprehensif maka potensi yang ditimbulkan dalam penegakan hukum dikemudian hari akan membuat narapidana  tidak ada efek jera dan khusnya narapidana yang melakukan kejahatan extra ordinary crime.

 

LBH Bandar Lampung menyatakan sikap menolak RUU Pemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan disparitas antara narapidana yang melakukan tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus.


tag : RUU Bermasalah, Tolak RUU Permasyarakatan, Korupsi, Extra Ordinary Crima, LBH Bandar Lampung

Bagikan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Berita Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2022 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG