30 Tahun Tragedi Talangsari Di Tanah Ramah HAM

Opini Hukum - Kamis, 07 Februari 2019
LBH Bandar Lampung - 30 Tahun Tragedi Talangsari Di Tanah Ramah HAM Image by : admin

Tahun 2019 menjadi tahun politik bagi bangsa Indonesia, pemilu serentak menjadi momentum pesta demokrasi untuk rakyat. Bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara  mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia. Pemilu yang sejatinya menjadi tonggak keberlangsungan negara untuk menwujudkan cita-cita bangsa demokrasi Pancasila seharusnya menjadi alat pembangunan mental dan nalar politik rakyat, namun pada keberlangsungannya saat ini momentum Pemilu terdegradasi karena pola perilaku yang dilakukan para elite politik hari ini. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi, Isu Penegakkan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu isu krusial yang wajib menjadi fokus utama pemerintah. Bahwa berdasarkan pemaparan visi misi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada debat sesi pertama sama sekali tidak memberikan solusi konkret untuk mengentaskan persoalan penegakkan hukum, penuntasan kasus pelanggaran HAM masalalu dan pemberantasan korupsi.

Tiga puluh dua tahun negeri ini dikuasai oleh rezim Orde Baru yang otoriter dan korup menjadi catatan buruk bagi bangsa namun seperti dilahirkan kembali, Reformasi menjadi titik balik bangsa ini menjadi negeri yang lebih demokratis dan merdeka dari otoritas militer dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara. Presiden Soeharto menggunakan ototritasnya untuk memberedel segala upaya yang dapat mengganggu kekuasaannya, Pancasila dijadikan legitimasi dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan terhadap orang-orang atau kelompok yang dianggap subversive dan mengancam pemerintahan. Melihat sekup yang lebih detail, di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di dusun Talangsari yang saat ini telah berganti nama menjadi dusun Subing Putra III menjadi saksi bisu atas terjadinya pembantaian orang-orang yang dituduh akan mendirikan Negara Islam Indonesia. 7 Februari 1989 menjadi sejarah kelam bagi orang-orang Dusun Talangsari yang saat itu dibantai oleh TNI dibawah komando Danrem 043 Garuda Hitam Tanjung Karang yang dipimpin oleh Kolonel Hendropriyono.

Bahwa berdasarkan catatan KONTRAS data korban tragedi Talangsari yakni sejumlah 218 orang hilang, 550 orang dibunuh di luar proses hukum dan 35 orang yang ditangkap sewenang-wenang. Tentu bukan jumlah yang sedikit, melihat hasil investigasi yang dilakukan bahwa bukti-bukti dan saksi hidup menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan TNI kala itu. Kini tiga puluh tahun pasca peristiwa Talangsari masih menyisakan luka yang membekas pada keluarga korban dan masyarakat Dusun Talangsari sampai hari ini. Negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM justeru dinilai abai dan saling lempar tanggung jawab antara Presiden dan Jaksa agung yang belum lama ini mengembalikan 9 berkas pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM. Kemudian Presiden Joko Widodo yang pada 2014 lalu memaparkan program Nawacita akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masalalu terbantahkan dengan sikap beliau yang tidak berpihak pada korban.

Peristiwa tersebut menyisakan luka dan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Dusun Talangsari yang sampai hari ini masih menunggu kepastian dan keadilan terhadap kasusnya yang tak kunjung usai dan harus terasingkan karena tidak diterima oleh masyarakat sekitar dusun sebab label yang sudah terlanjur menjadi stigma di kalangan masyarakat. Keluarga korban kerap kali menerima penolakan di berbagai tempat terutama oleh pelayanan publik sehingga hak-hak dasar yakni ekonomi, sosial dan budaya menjadi terhambat, seperti akses untuk membuat KTP, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan serta jalan yang menjadi penghubung antar kampung yang menjadi satu-satunya akses menuju dusun yang tak kunjung diperbaiki sehingga mengakibatkan terisolirnya dusun Talangsari sampai hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki otoritas dan wewenang sebagai representasi negara juga memiliki kewajiban dalam memenuhi dan menjaga hak dari setiap warganya, oleh karena itu di tengah usaha penuntasan kasus HAM dari sisi penegakkan hukumnya, Pemda juga memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar korban dan masyarakat dusun Talangsari serta bertanggung jawab untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang Talangsari yang timbul akibat Tragedi pada tiga puluh tahun silam.

Kabupaten Lampung Timur dengan Jumawa mempredikatkan dirinya sebagai kabupaten Ramah HAM melalui peraturan bupati No. 48 Tahun 2016 tentang Kabupaten Lampung Timur Ramah HAM. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur pada tahun 2016 tersebut harusnya menjadi acuan bagi Pemda untuk memperhatikan Dusun Talangsari apalagi mengingat sudah dua tahun diberlakukannya Perbup tersebut namun masih sedikit dampak yang dirasakan. Tentu langkah pemerintah daerah dalam hal ini harus diapresiasi dan didukung penuh, karena hal tersebut juga dinilai sebagai langkah konkret terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama pada keluarga korban dan masyarakat Dusun Talangsari. Bahwa harapan melalui Perbub ini bukan hanya mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak, namun lebih kepada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak para keluarga korban dan masyarakat Dusun Talangsari sehingga dapat menjalani kehidupannya secara normal dan  terbebas dari stigma negatif yang selama ini menjadi bayang-bayang.


tag : 30 Tahun Tragedi Talangsari, Lampung Timur, Pelanggaran Ham Masalalu Presiden Jokowi, Hendropriyono

Sebarkan : Facebook Google Twitter Print

Lihat Opini Hukum Lainnya

Pengaduan/Komplain

Silahkan menyampaikan keluhan anda terhadap kinerja yang kami berikan dalam memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pengaduan/komplain yang anda sampaikan, dapat membantu meningkatkan kinerja kami.

Kirim Pengaduan/Komplain

© 2019 - 2021 . All rights reserved | LBH BANDAR LAMPUNG