Profil & Jejak Sejarah LBH Bandar Lampung

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – LBH Bandar Lampung, merupakan organisasi bantuan hukum yang berfokus pada Bantuan Hukum Struktural dalam isu hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi di Provinsi Lampung. LBH Bandar Lampung telah berdiri sejak tahun 1995 dan secara konsisten memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta masyarakat yang menghadapi ketidakadilan struktural hingga saat ini.

LBH Bandar Lampung juga telah terakreditasi dan terdaftar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan yang diajukan Adnan Buyung Nasution dalam Kongres PERADIN III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dalam perjalanannya, YLBHI berkembang menjadi 18 kantor cabang dan Pos-Pos yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Di Lampung dibentuk project base LBH Bandar Lampung pada tahun 1994 untuk menangani kasus penggusuran tanah rakyat di Pulau Panggung dan Menggala.

Pada tanggal 22 Desember 1994 Direktur Eksekutif Yayasan LBH Indonesia mengirim surat pemberitahuan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor Surat 843/SKYLBHI/XII/94 tentang telah membuka Perwakilan (Pos) Bantuan Hukum Lampung yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No 68 Lk VI Kebon Jeruk Bandar Lampung.

Pada tanggal 23 Februari 1995, pengajuan pendaftaran di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang secara resmi diajukan oleh Sdr. Dedi Mawardi, S.H., sebagai Direktur dan Abi Hasan Mu’an, S.H., sebagai Kepala Operasional LBH Bandar Lampung, yang ditandatangani Bpk. Hi. Djaelani, SH (Jabatan Hakim Tinggi, Penasihat Hukum dan Notaris).

Melihat perkembangan LBH Bandar Lampung dan meningkatnya penanganan kasus, program kerja serta jaringan LBH Bandar Lampung — terutama melihat kondisi Provinsi Lampung yang memiliki potensi konflik baik secara ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik — Dewan Pengurus YLBHI secara resmi meningkatkan status menjadi Kantor Cabang LBH Bandar Lampung pada tanggal 5 Oktober 1995.

Keberlangsungan jejak langkah LBH Bandar Lampung tidak lepas dari realitas politik di tingkat nasional dan Lampung sendiri. Gagasan awal sejak didirikan dilandasi oleh nilai-nilai keadilan melalui pemberian bantuan hukum secara Gratis (Pro bono) kepada masyarakat luas yang tidak mampu.

Terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Pilihan prinsip ini sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial serta penghormatan terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Dalam praktek inilah bantuan hukum tidak sebatas agar memenangkan perkara di pengadilan, akan tetapi untuk merombak struktur ketidakadilan dan sistem hukum yang menghambat tegaknya negara hukum yang demokratis. Itulah Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang dijalankan sampai dengan saat ini. Dengan Konsep BHS inilah, mandat sosial dari stakeholders atau konstituen utama LBH — yakni para petani, buruh, nelayan, masyarakat miskin perkotaan (urban), anak-anak dan kaum perempuan — hak-hak asasi ataupun hak hukumnya diperjuangkan dan ditegakkan.